PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur; dan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia; dan juga terhadap masyarakat sasaran, setiap pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan dengan sistem kapitasi; serta dalam rangka memanfaatkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan optimalisasi pelaksanaan program, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09Tahun 2016; Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN; PERAN DAN TUGAS; JASA PELAYANAN KESEHATAN; BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN; PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI; PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; TATA CARA PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2021.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 10 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016.
URAIAN TUGAS INSPEKTUR, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, INSPEKTUR PEMBANTU, DAN INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
9hlmn, lampiran 4 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAGUNAAN AREAL PENGGUNAAN LAIN YANG BERASAL DARI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
ABSTRAK:
dalam rangka menciptakan keseimbangan ekosistem atau lingkungan yang dapat meminimalisasi dampak negatif akibat perkembangan dan pembangunan kota dan menghindari konflik kepemilikan lahan, perlu untuk menetapkan Pengaturan Penatagunaan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari Perubahan Kawasan Hutan di Kabupaten Tapanuli Utara
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 579/Menhut-II/2014; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.8088/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/11/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN; KEBIJAKAN PENATAGUNAAN APL; PEMBINAAN
DAN PENGENDALIAN; PEDOMAN TEKNIS; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 12 Tahun 2010
Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU
Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004;
UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun
2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006;
Permendagri Nomor 17 tahun 2006; Kepmendagri Nomor 171 Tahun 1997;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2008; Perdakab Tapanuli Utara
Nomor 4 Tahun 2008; Perdakab Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah dengan
menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Diatur tentang objek dan
golongan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; wilayah pemungutan
retribusi; masa retribusi dan saat retribusi terutang; sanksi administrasi; tata
cara pembayaran; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi; kadaluarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang
kadaluarsa; pengawasan; dan ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Dengan ditetapkannya Perda ini, maka:
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 1998;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2000;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2000;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2001;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2002;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 2002;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2002;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2006;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2006;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2008;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2008;
Perdakab Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2008,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
75 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah ditentukan bahwa penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan harus memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut; dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; TATA KERJA; URAIAN TUGAS SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
18 hlmn, 1 hal lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
