Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 81 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 51 Tahun 2014

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2014

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014

Kebijakan Pemerintah

Download :
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Mengubah :

PERBUP Kab. Karawang No. 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2014

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
PERBUP Kab. Karawang No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2014

Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karawang

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Karawang

Download :
PERBUP NOMOR 59 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2014

Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karawang

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 71 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 77 Tahun 2014

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 77 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2014

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

ABSTRAK:

- Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Karawang. Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu pengaturan terhadap pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1981; UU No 36 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011; PERMENKOMINFO No 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; PERDA KAB.KARAWANG No.7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No.8 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 9 Tahun 2011; PERDA KAB.KARAWANG No 2 Tahun 2012; PERDA KAB.KARAWANG No 2 Tahun 2013; PERDA KAB.KARAWANG No.3 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Menara Telekomunikasi Bersama terkait Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketentuan Pembangunan Menara Bersama, Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama, Penggunaan Menara Bersama, Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama, Kolokasi Dan Relokasi, Jaminan Keselamatan Dan Partisipasi Pembangunan, Hak Dan Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin, Ketentuan Penyidikan, Serta Ketentuan Pidana. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. Menara kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya. Menara telekomunikasi combat adalah bentuk menara telekomunikasi bergerak. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
26 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.