Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kantor Pengelolaan Pasar
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 70 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kredit
Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
94 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2021.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun
2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Jumlah halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor43 Tahun
2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun
2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186
PeraturanPemerintahNomor12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu
dilakukan
penyesuaian
atas Peraturan
Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun
2013, .Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2016.
Materi pokok : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Mencabut Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013
tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2021, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 , Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022.
Materi pokok : Pedoman penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan
Kalurahan dan RKPKalurahan;
b. prinsip penyusunan APBKalurahan;
c. kebijakan penyusunan APBKalurahan;
d. teknis penyusunan APBKalurahan; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 72 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Mencabut :
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat