PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 109 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2017
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 26 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2017
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan

Pendidikan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan