Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakulon, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan, yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Perda Kabupaten Sumedang No. 12 Tahun 2012; Perbup Sumedang No. 141 Tahun 2021; Perbup Bupati No. 407 Tahun 2022; Perbup Sumedang No. 410 Tahun 20222; Perbup Bupati Sumedang No. 411 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2023
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - SUMEDANG - NOMOR - 104 - TAHUN - 2022 - TENTANG - ARSITEKTUR - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - SUMEDANG
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 132 Tahun 2022; Permen PANRB No. 6 Tahun 2011; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Permen PANRB No. 5 Tahun 2020; Permen PANRB No. 59 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020; Perbup Sumedang No. 94 Tahun 2015; Perbup Sumedang No. 47 Tahun 2021; Perbup Sumedang No. 104 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 104) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 diubah.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sumedang No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman penggunaan kode, klasifikasi arsip, sinkronisasi informasi kearsipan, tertib arsip sesuai dengam tugas dan fungsi, dan kelancaran penataan berkas telah ditetapkan Perbup Sumedang No. 149 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumedang No. 56 Tahun 2020, Kabupaten Sumedang memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai aturan klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang, sehingga perli menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.19 Tahun 2021; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No/ 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umujm, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Klasifikasi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2023
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 18 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2023
PENGELOLAAN - ARSIP - TERJAGA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - SUMEDANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2023/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah, Jenis dan Kategori Arsip Terjaga, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Kearsipan
ABSTRAK:
Bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah diantaranya urusan kearsipan, dan dalam rangka mendukung penyempurnaan alur kearsipan pada e-office ASN Kabupaten Sumedang dan e-office Desa, perlu didukung dengan pengelolaan dan penataan arsip berbasis teknologi melalui sistem manajemen kearsipan, maka , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Sistem Manajemen Kearsipan, Keabsahan, Pembinaan dan Pengembangan, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
