Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.257 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi Dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi

Download :
Perbup 1 Th 2011 ttg Perubahan Nomenklatur UPTD.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015

Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Sumedang

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2017

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Download :
JDIHSMD-1567149278.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Peraturan JDIH Sumedang - Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2014

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUMEDANG

Lingkungan Hidup

Download :
Peraturan.Daerah_2014_2.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2015

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Desa Struktur Organisasi

Download :
lemda-tata-cara-pencalonan 2.pdf

Abstrak

DESA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Agar pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dapat dilaksanakan secara tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No 2 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Sumedang No 6 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Kepala Desa 3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4. Pemungutan Suara 5. Penetapan 6. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa 7. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan 8. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa 9. Masa Jabatan 10. Pemberhentian Kepala Desa 11. Penjabat Kepala Desa 12. Biaya Pemilihan Kepala Desa 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
64 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

retribusi-jasa-umum

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Sehubungan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor menjadi jenis dan tarif penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan maka struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian dan untuk melaksanakan sebagian wewenang bidang metrologi legal berupa tera dan tera ulang atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengawasannya telah diatur mengenai retribusi pelayanan tera dan tera ulang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta seiring perkembangan zaman, dimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, maka besaran retribusi tera dan tera ulang perlu disesuaikan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Terdiri atas 2 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
19 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.