Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 399 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 4 Tahun 2014

Eliminasi Malaria

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab Bateng_2014_04.pdf

Abstrak

ELIMINASI MALARIA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No.188.2014/NOREG 4.4/2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Eliminasi Malaria

ABSTRAK:

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah; -Dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Eliminasi Malaria.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga erwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020; 2. Kebijakan dan strategi kegiatan eliminasi malaria; 3. Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4. Pentahapan dan eliminasi; 5. Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru pada tahun 2016, Kecamatan Koba dan Simpangkatis pada tahun 2018, dan Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan pada tahun 2020; 6. Peran serta masyarakat dan swasta; 7. Peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria; 8. Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
- Pemerintah Daerah dapat memberdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor seperti yang diatur dalam petunjuk teknis.
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 26 Tahun 2008

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 3 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_26.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 17 Tahun 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 - 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_17.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 6 Tahun 2016

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
Perda Nomor 6 Tahun 2016_Pertanggungjawaban APBD 2015.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERTANGGUNGJAWABAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.236

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perda No. 24 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, yang menetapkan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 3 Tahun 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 5 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2010_03.pdf

Abstrak

TEMPAT PELELANGAN IKAN - RETRIBUSI - PENCABUTAN PERDA PERDA KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2010

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No.112.2010

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

Untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yang salah satunya penghapusan retribusi dan pungutan yang membebani nelayan, serta menindaklanjuti Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : B.636/MEN-KP/XI/2009, hal Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan Dalam Rangka Usaha Nelayan, maka pungutan terhadap nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang telah dilaksanakan perlu ditinjau kembali.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kab. Bangka Tengah No. 24 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010.
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2021

BATAS ANTARA KELURAHAN PADANG MULIA DENGAN KELURAHAN BEROK KECAMATAN KOBA

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 107 Tahun 2021

MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2021

BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2021

PENGAWASAN KEARSIPAN

Arsip

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 23 Tahun 2008

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 1 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 3 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_23.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.