Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 16 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau

Download file:

Pergub Prov Kepri No 34 Tahun 2024.pdf

tentang pembentukan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi kepulauan riau - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 64 tahun 2019

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD.2024/No.994

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.108 Tahun 2017; Permendagri No.11 Tahun 2018; Permendagri No.89 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.4 Tahun 2021; Pergub Kepri No.12 Tahun 2023
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
7 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Pergub Prov Kepri No 33 Tahun 2024.pdf

di daerah - penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33, BD.2024/No.993

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah

ABSTRAK:

Sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi bangsa indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi paling besar di Indonesia dan pelabuhan sebagai infrastruktur tranportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 Tahun 2021; PP No.31 Tahun 2021; Permenhub No.50 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
46 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub Prov Kepri No 30 Tahun 2024.pdf

dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor - penghapusan sanksi administrasi

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30, BD.2024/No.990

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan Subek Pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, perlu dilakukan upaya untuk menstimulasi Wajib Pajak dengan memberikan insentif Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur atai pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retrbusi sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perpres No.5 Tahun 2015; Perda Prov.Kepri No.1 Tahun 2024; Pergub Prov.Kepri No.24 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
5 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub Prov Kepri No 28 Tahun 2024.pdf

pelayanan kepemudaan tahun 2022-2026 - penyelenggaraan rencana aksi daerah

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 28, BD.2024/No.988

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 - 2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.41 Tahun 2011; Perpres No.43 Tahun 2022; Perda Prov.Kepulauan Riau No.3 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 - 2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
8 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Standar Harga Satuan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar / Pedoman

Download file:

Pergub Prov Kepri No 24 Tahun 2024.pdf

satuan - standar harga

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, BD.2024/No.984

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga Satuan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.19 Tahun 2016; Premendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur Kota Batam ini diatur tentang Standar Harga Satuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
24 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Pergub Prov Kepri No 20 Tahun 2024.pdf

di lingkungan pemerintah daerah - pengadaan aparatur sipil negara

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 20, BD.2024/No.980

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk memenuhi kebutuhan ASN, berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman teknis pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; Peraturan BKN No.14 Tahun 2018; PermenPANRB No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT