Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 918 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

36.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2013

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

Download file:

35.pdf

rencana - kerja - pembangunan - daearh - kabupaten - bogor - tahun - 2014

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah gun mencapaisasaran dan prioritas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 23 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentng Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab Bogor Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008;PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres RI No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2013; Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2010; Perda prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda prov Jabar No. 2 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda prov Jabar No. 25 tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 6 tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008 Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Pergub Jabar No. 31 Tahu 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Kadudukan Dan Muatan RKPD, Maksud Dan Tujuan, Fungsi, Sistematika Dokumen RKPD, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 33 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana Dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

33.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

2013pb3201026.pdf

standar - operasional - prosedur - izin - toko - obat - izin - laboratorium - klinik - swasta - sertifikat - laik - sehat - rumah - makan - sertifikat - kesehatan - makanan - jasa - boga - dan - catering - pada - badan - perizinan - terpadu

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya penambahan pendeleglasian kewenangan jenis pelayanan erizinan dan non perizinan berdasarkan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 26 Tahun 1965 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 25 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2005; Permen RI o. 69 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permen Kes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972; Permen Kes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2001; Permen Kes RI No. 1098/Menkes/Per/VI?2003; Permen Negara Pendaygunaa Apartur Negara No. Per/20/M.PAN/04/2006; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/118/M.PAN/8/2004; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Jenis Layanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Kwenangan BPT, Tim Teknis Pelaksanaan Pelayaan Perizinan Dan Non Perizinan, Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pengaduan, Tata Hubungan Kerja Dan Koordinasi, Pengelolaan Arsip Perizinan Dan Non Perizinan, Berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan, Sistem Manajemen Mutu, Pembinaan Dan Pengawasan, Tanggung jawab, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
24 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

2013pb3201023.pdf

penetapan - standar - harga - tertinggi - barang - dan - jasa - pemerintah - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Harga Tinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2013.
4 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

Download file:

2013pb3201019.pdf

target - penerimaan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - per - triwulan - tahun - anggaran - 2013

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa untuk merealisasikan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 17 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 10 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 15 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 29 tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perbup Bogor no. 13 Tahun 2012; Perbup No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Menagtur tentang Ketentuan Umum, Jenis Jabatan Dan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Bogor

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

18.pdf

pencegahan - dan - penanganan - korban - tindak - pidana - perdagangan - orang - di - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2013/18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa tindak pidana perdagangan orang khusunya terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi manusia untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas secara nasional dan internasional dalam bentuk jaringan yang tumbuh dan berkembang maka perlu membentuk Perbup tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangann Orang Di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1079; UU No. 7 Tahun1984; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 4 Tahun 2013; Perpres No. 81 Tahun 2006; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 1990; Perpres 59 tahun 2002; Perpres No. 87 Tahun 2002; Perpres No. 88 Tahun 2002; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MRN/IX/2007; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-07/MEN/IV/2008; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda Prov Jabar No. 3 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 89 Tahun 2009.
Peratran Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Sasaran, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas, Hak Dan kewajiban Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
22 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

16.pdf

standar - operasional - prosedur - pelayanan - pencatatan - kelahiran - pelayanan - pencatatn - kematia - pada - dinas - kependudukan - dan - pencatatan - sipil - kabupaen - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk efektifitas , kemudahan dan kepastia hukum dalam memberikan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian kepada masyarakat maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penatatan Kelahiran dan Pencatatan Kematian Pada Dinas kepndudukan dan pencatatan sipil Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI No. 35 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2009; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 32 Tahu 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pelayanan, Jenis Pelayanan, Lingkup Kewenangan Pelayanan, Kode Etik Pelayanan, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan kematian, Pengaduan pelayanan, Tata Hubungan Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Dan ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Pemeriksaan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan Dan Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

9.pdf

tata - cara - pemungutan - pembayaran - dan - pemeriksaan - pemberian - pengurangan - keringanan - penghapusan - dan - pembebasan - retribusi - pengujian - kendaraan - bermotor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2013/9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Pemeriksaan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan Dan Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pemungutan,Pembayaran dan Pemeriksaan, Pemebrian Pengurangan, Keringanan, Penhapusan dan Pemberian Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor 28 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Tata Cara Pemungutan Pembayaranan Dan pemeriksaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemberian Pengurangan Keringanan Penghapusan Dan Pemberian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2013.
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2013pb3201007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT