PERBUP Kab. Bogor No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
keduduan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - penelitian - dan - pengembangan - daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2017/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di Kab. Bogor dengan terbit Permendagri No. 5 Tahun 201 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017 Perda No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompk Jabatan Fungsional, Tata Kerja, tata Hunungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2017
Perbup Kab. Bogor No. 60 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - kesehatan - daerah
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2017 No. 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Progran Jaminan kesehatan Daerah yang diintergasikan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan adanya perubaan sasaran program, perubahan mekanisme pengaktifan dan penonaktifan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasionalisme Penerima Bantuan Luar Daearh serta adanya Penataan Perangkat daerah berdasarkan Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016 maka perlu membnetuk Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Progran Jaminan Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2002l UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 205; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana teah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telha diubah dengan Perprs No. 28 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana tekah beberapa kali diubah terakhir dengan Perendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Sos No. 8 Tahun 2012; Permen Kes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 99 Tahun 2015; Permen Kes No. 28 Tahun 2014; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Sos No. 5 Tahun 2016; Permen Kes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 4 Tahun 2017; Permen Kes No. 76 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2016; Perbup Bogor No 45 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 49 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 81 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 82 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Sasaran, Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan, Pengawasan Evaluasi Dan pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2017
penghentian - sementara - penerbitan - izin - usaha - toko - modern - untuk - minimarket
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2017/63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN UNTUK MINIMARKET
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka perlu membentuk Perbup tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin usaha Minimarker.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa akli terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permen Perdayagunaan No. 53/M-DAG/PER/9/2012; Permen Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2012; Permen Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013; Permen Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Ka Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2014; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbu Bogor No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penghentian Sementara,Pengawasan Dan Pengendalian Seta Penertiban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2017
pedoman - penilaian - risiko - pada - perangkat - daerah - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2017/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 60 Tahun 2003 dalam memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan unsur sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif dan efisien di Kab Bogor serta melaksnakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 60 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2016; PP No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 53 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab Bogor No. 4 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 49 Tahun 2011; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Penilaian Risiko, Penetapan Kreteria Penilaian Risiko, Pelaporan Hasil Penilaian Risiko, Dokumen Penilaian Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, Pengawasn Dan Pembinaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2017
pembentukan - satuan - pendidikan - formal - pada - dinas - penddikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Satun Pendidikan Formal pada Dinas pendidikan.
Dasar Hukum Peraturn Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Perbup No. 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2017
pembebanan - biaya - persiapan - pendaftaran - tanah - sistematis - lengkap - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan keputusan Bersama Mentri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 02/SKB/V/2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembebadan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengakap di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016;Perpres No. 17 Tahun 2015; Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; Permen agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017; Keputusan Bersama Mentri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ,Mentri Dalam Negri , Metri Desa, pembnagunan Daerag Tertinggal Dan Transmigrasi No. 02/SKB/V/2017 No. 590-167A Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 ; Perbu Bogor No. 73 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembebadan Biaya Persiapan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2017
pengesahan - perubahan - rencana - kerja - perangkat - daerah - kabupaten - bogor - tahun - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2017/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemerintah yang efektif,efesien,mandiir dan transparan,pemerintah KabBogor telah membentuk Perbup Bogor No. 19 Tahun 2016 untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program /kegiatan seluruh perangkat Daerah di Kab Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Kab Bogor Tahun 2017 dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah Daerah Kab Bogor Tahun 2017 berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kab Bogor Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 19 tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda prov Jabar No. 25 Tahun 2013; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2017; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 18 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Jabar No. 38 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 35 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Fungsi, Kedudukan Dan Muatan RKPD, Sistematik Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2017
standar - satuan - harga - pakaian - dinas - dan - atribut - tunjangan - perumahan - tunjangan - transportasi - anggotan - dan - pimpinan - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - serta - opensasi - kelompok - pakar - atau - tim - ahli - alat - kelengkapan - dan - tenaga - ahli - Fraksi - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kab. Bogor Tahun 2017 No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Pasal 25 ayat (6), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kopetensi kelompok pakar atau tim hli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi, Kopensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapam DPRD, Kopensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2017
pembentukan - satuan - pendidikan - nonformal - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2017/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaka ketentua Pasal 27 ayat (3) Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Nomenklatur Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiyaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2017
laporan - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2017/43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 maka perlu membentk Perbup tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Peda Kab Bogor No.3 Tahun 2011 sebagaimana telh diuabhd engan Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2014; Perda kab Bogor No. 20 tahun 2011; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 3 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Maksud Dan Tujuan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Sanks, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
