pengesahan - pertelaan - rumah - sakit - dan - akta - pemisahan - satuan - rumah - susun
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD 2018/94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengesahan pertelaan rumah susun dan memberikan kepastian hukum terhadap proses pemisahan suatu rumah susun maka perlu membentuk Perbup tentang Pengesahan Pertelaan rumah Susun dan Akta Pemisahan Rumah Susun.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1060; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 24 Tahun 1997; PP No 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor no. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pertelaan Rumah Susun Akta Pemisahan Sarusun, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 92 Tahun 2018
petunjuk - teknis - ketentuan - umum - peraturan - zonas - pemanfaatan - ruang - di - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD 2018/92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang telah diatur ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang telah diatr ketentuan umum peraturan zonasi berdasarkan struktur ruang wilayah untuk mlaksanakan ketentuan umum peraturan zonai sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum peraturan zonasi Pemnafaatan Ruang di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahu 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 142 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2008; Permen Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2014; Perda Kab Bogo nO. 8 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 26 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kb Bogor No. 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatr Tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 89 Tahun 2018
tata - cara - pemberian - hak - ases - peanfaatan - nomor - induk - kepndudukan - data - kependudukan - dan - karu - tanda - penduduk - elektronik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2018/90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempermudah pemanfaatan nomor induk kependudukan dalam upaya mewujudkan penggunaan hak akses yang bertanggungjawabn serta untuk optimalisasi dan efektifitas pemanfaatan Nomor Indung Kependudukan maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan No. Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perpres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 61 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Para Pihak, Tata Cara Pemberian Izin, Pemanfaatan, Pengadilan Pengawasan Dan Evaluasi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 88 Tahun 2018
Kebijakan - dan - strategi - kabupaten - bogor - dalam - pengelolaan - sampah - rumah - tangga - dan - sampah - sejenis - sampah - rumah - tangga
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD 2018/89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kab. Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 7 auay (5) PP No. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Kebijakan dan Strategi Kab. Bogor dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 215; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Permen Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PBL.0/4/2018; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 1 Tahun 201; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tetang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Jakstrada, Pembiayaan , Da Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 87 Tahun 2018
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - uni - pelaksanaan - teknis - kependudukan - dan - pencatatan - sipil = kelas - a - pada - dinas - kependudukan - dan - pencatatan - sipil
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2018/88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kelas A Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil kepada masyarakat di Kab. Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud delam huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968l UU No.1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 120 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda No. 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupat Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Ttaa Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 84 Tahun 2018
manajemen - jabatan - fungsional - tertentu - di - lingkungan - emerintah - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2018/84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negaraang Profesional sehingga dapat mendukung pelaksanaan ferofmasi biokrasi untuk mendorong pegawai Negeri Sipil berkarier di Jabatan Fungsibal maka perlu membentuk Perbup tentang Manajemen Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP no. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 42 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 68 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Tugas Kategori Jenjang Kriteria Dan Akuntabilitas Jf, Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumah/Janji, Penilaian Angka Krdit Penilaian Kerja Dan Penetapan Angka Kredit, Pengembangan Kopetensi, Pengembangan Karir, Pembebasan Sementara Pengengkatan Kembali Dan Pemberhentian Dari Jabatan, Sistem Informasi Manajemen Jf,Pembiayaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 83 Tahun 2018
pengawasan - pengngsian - berbasis - masyarakat - di - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Pengungsi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membentuk Pemerintah pusat dalam penanganan pengungsian yang berada di Kab. Bogor dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan pengungsian sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pengawasan Pengungsian Berbasis Masyarakat di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No 47 Tahun 2018; Perpres No. 125 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diuabh dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016.
Peratuan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengawasan Pengungsi, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 82 Tahun 2018
pembangunan - dan - pemanfaatan - aplikasi - teknologi informasi dan - Komunikasi - elektronik - terintegrasi - dalam - promosi - pariwisata - dan - kebudayaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2018/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi Dalam Promosi Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi pariwisatan yang lebih efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan dan kebudayaa di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan komunikasi Elektronik Terintegrasi dalam Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 47 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Pemanfaatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 79 Tahun 2018
pendiri - pengurusan - pengelolaan - dan - pembubaran - badan - usaha - milik - desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2018/79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa agar pendiri Badan Usaha Milik Desa berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Perbp tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 ; UU no. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permen Des Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016.
Peratran Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendirian Bum Desa, Pengurusan Dan Pengelolaan Bum Desa, Permodalan Jenis Dan Hasil Usaha Serta Kepailitan Bum Desa, Kategori Bum Desa, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bum Desa, Pembinaan Pengawasan Dan Audit, Dokumen Administrasi Pokok Bum Desa, Pembubaran Bum Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 78 Tahun 2018
penjabaran - pertanggungjawaban - pelaksanaan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2018 maka peru membentuk Perbup tentang Penjabaran Pertanggugjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP no. 3 Tahun 2007; PP no. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP no. 83 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP no. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2017 ; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/Ps.012/III/1981; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor no. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 28 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 29 Tahun 2011; Perda kab. Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor o. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab . Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2017; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penjabara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
