Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh
kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga,
masyarakat, dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa masih ditemukan perkawinan pada usia anak di
Kabupaten Bogor yang berdampak pada terampasnya hakhak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta
kesejahteraan anak;
c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada
kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya
pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan
terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya upaya
pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan
perlindungan terhadap anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia
Anak.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2018
Terdiri dari 16 pasal, 14 bab yaitu ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, perkawinan, upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan, kebijakan, strategi, dan program, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Pegawai negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2002
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - desa
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 105 PP No 43 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengna PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri NO. 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang Jasa, TPK, Pengadaan Barang /Jasa, Swadaya Masyarakat Dan/Atau Sumbangan /Bantuan Pihak Lain, Pembayaran , Honorarium TPK, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan Dan pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2014
jadual - retensi - arsip - pemerintah - kabupaten - bogor
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadual Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam mendayagunakan arsip dalam pendaygunaan pemerintahan secara efektif dan efisien maka perlu membentuk Perbup tentang Jadual Retensi Arsip Pemerinth Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perbup No. Tahun 2006; Perbup No. 71 Tahun 2010; Perbup No.23 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jaduan Retensi Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004
penyelnggaraan - pemagangan - dengan - sistem - percepatan - waktu - lulus - uji - kopetensi - dan - sertifikasi - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dengan Sistem Percepatan Waktu, Lulus, Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Pemagangan dengan sistem Percepatan Waktu,Lulus,Uji Kopetensi dan Sertifikasi di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2014;UU No. 30 tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2004;PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 261/MEN/X/I/2004; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2012; Permen Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2012; Permen tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2013; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2014; Permen Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2016; Permen Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016; erda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Pemagangan, Perjanjian Pemagangan, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pemberian Sertifikat Dan Surat Keterangan, Uji Kopetensi Dan Sertifikat, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun
kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala
besar pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku
hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru
yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang
sehat dan produktif ditengah pandemik, namun aman
dari penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada
Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan
Produktif;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 , Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020
terdiri dari 13 Pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi, Protokol Kesehatan, Pengendalian dan Pengamanan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 40, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 197
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dana Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
