Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 607 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2015

Stuktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perbup Kolaka No.07 Tahun 2015.pdf

Abstrak

sotk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2015 /No. 7, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Stuktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dan Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Nomor : 08/PD-AU/I/2015 perihal Perubahan Peraturan Bupati serta untuk menjamin Efektifitas serta efisiensi pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang berdasarkan Propit Orientid, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1070, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang tatacara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkup Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2011

Prosedur Dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perbup Kolaka No.07 Tahun 2011.pdf

Abstrak

prosedur-dan-tata-cara

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2011 /No. 7, LL 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, disebutkan bahwa pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dilakukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk menciptakan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka, perlu diatur prosedur dan tata cara pengangkatan Anggota Direksi; c. bahwa sebagai respons terhadap maksud yang diuraikan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1832); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 237); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Kolaka No.07 Tahun 2016.pdf

Abstrak

tarif

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2016 /No. 7, LL 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

&- bahwa dengan tambahan aset berupa kursi digedung Islamic Center Kolaka maka perlu meninjau ulang peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5234 ); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Lembaga RI Nomor 4950 ); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usahan Kabupaten Kolaka.
Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf c

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kolaka No.7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pajak daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab Kolaka No. 7 Tahun 2018 No Registrasi 7/85/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6296 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010
Pasal 15 huruf i, Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5),Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka

Reformasi Birokrasi

Download :
PERBUP NO 7 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

indikator-kerja-utama

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umurn Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis; b. bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka

Download :
Perda Kolaka No.08 Tahun 2005.pdf

Abstrak

PELABUHAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2005/ NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang merupakan obyek Retribusi Kabupaten perlu diadakan penyesuaian. bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan salah satu obyek Retribusi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 80 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2000; Perda Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan pelabuhan kapal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan tariff retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; kewajiban pemegang izin; pencabutan surat izin; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pengawasan; ketentuan penyidik; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2020

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

penghasilan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat in; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 8 Tahun 1999

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka

Download :
Perda Kolaka No.08 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 1999/ NO. 29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II; b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pengesahan Peraturan Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dala Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor I Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ( Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4).
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; cara perhitungan retribusi; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; ketentuan pidana; penyidikan. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2021

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, CPNS, dan P3k Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

tambahan - penghasilan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, CPNS, dan P3k Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kineija sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil,CPNS,dan P3K perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dinilai tidak sesuai dengan perkembsingan dan kondisi saat in; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil,CPNS dan P3K dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2019

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta di Kab Kolaka

Kesehatan

Download :
PERBUP KOLAKA NOMOR 8 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kab Kolaka Tahun 2019 No 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta di Kab Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa Penyakit Kusta merupakan penyakit tropik yang berimplikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik sebingga perlu. tindakan pencegaban dan pengendalian secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan; bahwa nntuk mengantisipasi perlu adanya penanganan lintas staLkeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme keija serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta di Kabupaten Kolaka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta.
Undang - Undaing Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxin 1959 Nomor 74 Tambahan Lembargtn Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran NegEira Republik Indonesia Tahim 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1679); 6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
KETENTUAN UMUM MAKSUD DAN TUJUAN RUANG LINGKUP TATA CARA PENANGGULANGAN HAK dan KEWAJIBAN LARANGAN PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT