Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2016/No.31

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari berbagai hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ` 18. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12 ); 24. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentag Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 );
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Jumlah Besaran ADD Masing-masing Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa ; (3) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Tahap pertama 60% (Enam puluh persen); Dibayarkan Paling lambat Bulan Agustus b. Tahap kedua 40% (empat puluh persen); Dibayarkan Paling lambat Bulan 12. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2016/No.29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (4) bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422/1284/DISDIK Tanggal 18 April 2016 Perihal Permohonan Pengajuan SK Parsial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ketiga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006- 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6); 28.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12); 30.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut; 9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah; 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; 14.Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 15.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 16.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang berubah terdiri dari; NOMOR URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SELISIH 1 PENDAPATAN 1,359,454,373,000.00 1,359,454,373,000.00 0.00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 154,595,537,920.00 154,595,537,920.00 0.00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 72,835,110,395.00 72,835,110,395.00 0.00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 61,371,320,025.00 61,371,320,025.00 0.00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 0.00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10,389,107,500.00 10,389,107,500.00 0.00 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,094,275,812,380.00 1,094,275,812,380.00 0.00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35,520,958,000.00 35,520,958,000.00 0.00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 701,629,223,000.00 701,629,223,000.00 0.00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 357,125,631,380.00 357,125,631,380.00 0.00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 110,583,022,700.00 110,583,022,700.00 0.00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 0.00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40,465,065,260.00 40,465,065,260.00 0.00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 49,093,759,000.00 49,093,759,000.00 0.00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19,984,198,440.00 19,984,198,440.00 0.00 2 BELANJA 1,413,817,694,083.00 1,416,397,593,883.00 2,579,899,800.00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 693,683,958,423.48 693,683,958,423.48 0.00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 620,830,840,338.48 620,830,840,338.48 0.00 2 . 1 . 2 Belanja Bunga 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 8,733,130,500.00 8,733,130,500.00 0.00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1,949,500,000.00 1,949,500,000.00 0.00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 61,140,487,585.00 61,140,487,585.00 0.00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 720,133,735,659.52 722,713,635,459.52 2,579,899,800.00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,289,047,991.00 32,316,297,991.00 27,250,000.00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251,549,085,383.46 251,525,835,383.46 (23,250,000.00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 436,295,602,285.06 438,871,502,085.06 2,575,899,800.00 SURPLUS / (DEFISIT) (54,363,321,083.00) (56,943,220,883.00) (2,579,899,800.00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 55,063,321,083.00 57,643,220,883.00 2,579,899,800.00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 55,063,321,083.00 57,643,220,883.00 2,579,899,800.00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 PEMBIAYAAN NETTO 54,363,321,083.00 56,943,220,883.00 2,579,899,800.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 0.00 Pasal 3 Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 12. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer. 13. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas/Non PNS. 17. Non PNS adalah kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang merupakan mitra kerja SKPD. 18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 19. Biaya riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. 21. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi asal perjalanan dinas. 22. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 23. Tempat penginapan lainnya adalah losmen dan wisma. 24. Pengumandahan (Detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 25. Uang Representasi adalah uang kehormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas. 26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 27. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah; d. kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah; dan e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas meliputi : a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten; b. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT); i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan SPPD. (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD Pasal 5 (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. (2) Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD. (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. (4) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (7) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS Pasal 6 (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan : a. maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; atau b. maksimal 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/ pemerintah daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya dan dibatasi maksimal : a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari. (4) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 4 (empat) hari. (5) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 (enam) hari. (6) Jumlah hari perjalanan dinas, khusus perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten dalam rangka pengawasan/pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; f. biaya menjemput/mengantar jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. uang saku; b. uang makan; dan b. uang transport lokal. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan. (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan. (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan c. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS. Pasal 9 Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing kecuali untuk Tingkat Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III. BAB VIII KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 11 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum. b. Besaran uang harian yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, IX, X, XI dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya transport wilayah daratan dalam kabupaten dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Fasilitas transport pelaksana perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan standar moda dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari. c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan : 1) biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini; 2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum. Pasal 14 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 16 Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 17 (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta, dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut : a. untuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran XI kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. b. untuk luar Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku sesuai standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. (2) Penyelenggaraan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transport dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum yang besarannya mengacu kepada Standar Biaya Umum yang berlaku. (3) Biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari kompleks perkantoran yang sama. (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD masing-masing. (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing- masing. (6) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam surat undangan. Pasal 18 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan uang harian. Pasal 19 Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat diberikan kepada Non PNS sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD. (2) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan maksimal disetarakan dengan PNS golongan II. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pengikut dan mendapat Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan didukung anggaran pada SKPD tersebut. Pasal 21 Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 22 (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan Sekretaris Desa (Non PNS) disetarakan dengan PNS Eselon IV/a dan IV/b. (2) Biaya perjalanan dinas perangkat desa lainnya dan staf desa disetarakan dengan PNS Golongan IV dan III. (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat/Staf Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk : a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Camat dan/atau Kepala Desa. b. Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah/Camat. (4) SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya terkait perjalanan dinas juga berlaku sama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pasal 23 (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir. (2) Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas hanya bagi pejabat : a. Bupati/Wakil Bupati; b. Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD; c. Sekretaris Daerah; d. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Kepala Bagian; atau e. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama- sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 orang. (3) Ketentuan besarnya perjalanan dinas untuk sopir disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan II dan I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS Pasal 24 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 25 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 26 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemberi SPPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit Surat Tugas/SPPD; dan b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 27 (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas. (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. (4) Perubahan-perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (5) Dalam SPPD harus jelas dicatat : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut. (7) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dokumen berupa : a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan boarding pass; c. daftar pengeluaran rill sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (8) Dasar perhitungan rampung rill jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas : a. Untuk perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Tugas dan SPPD. b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, boarding pass, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan. (9) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas. (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran rill sesuai tarif angkutan umum yang berlaku. (11) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (12) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biayanya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 28 (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penerbitan SPPD dalam lingkup unit kerjanya. (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya. (3) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan. (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. BAB X PENUTUP Pasal 29 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18/V/Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; b. bahwa agar biaya rumah tangga den biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, elektif, efisien, ckonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan den kemanfaatan; C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 TahUn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia To.hun 2011 Nomor 82, Tambo.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peracrintahan Daerah (Lerbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587): sebagnimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua stas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9. Peraturen Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 10. Peraturan Pemerintab, Nomor 20 Tehun 2001 lentang Perabinaan-dan Pengawasan atas Penyelengernan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nogara Republik: Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturen Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforasi Keuangan Daerah (Lemberan Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Numor 5155): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengellaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ⁠Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Instansi Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Peerintah (Lembaran Negara Republik Indonicsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614): 14. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pererintah Daerah Provinsi dan Ponerintah Deereh Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negura/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4890): 18, Peraturan Menteri Delar Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolann Keuangun Daerah, sebagaimens, telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19.Peraturen Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomur 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 10 Tehun 2007 tentang Organiansi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Stal Ahli Pemerintah Kabupaten Panglajene Dan Kepualuan (Lembaran Dacrah Tehun 2007 Nomor I0) sebagaimana telnh, diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajenc dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 kedua Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 | Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1): 21. Peraturan Deerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Orgimisasi dan Tala Kerja Dinas Decrah Perserintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulsuan Lembaran Deerah, Tabun 2007 Nomor 11) sebagaimans tchh diubah kedia dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Noroil 7 Tahun 2012 ketiga dengin Peraturan Dacrah Kabupsten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Dacrah Tahun 2014 Nomor 2j: 22. Peraturan Deerah Kabupaten Pangkajene Den Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata KeTj Lembage Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebogsithana telah diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Pengkajene Dan Kepulauan Nomor 3. Tahun 2014 (Lerabaren Decrah Tahun 2014 Nator 3); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok - pakol Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lemberan Dacrah Tahun 2008 Nomor 11):
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGANGGARAN BAB III : PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dapat menyedia.kan rumah jabat.an Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga untuk menunjang kelnncaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipandang perlu diberikan Tunjangan Perumahan; b. bahwa standar sewa rum.ah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku sekarang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pangkajcnc dan Kcpulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Rcpublik Tndoncsia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416}, sebagaimana teJah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712}; I0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeragh sebagairnana telah diubah Pertarna dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14)
BAB l : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB Ill : BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAB !V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Dengan berlakunya Pereturan Bupati ini, maka segala aturan yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5

Revisi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor29Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonnesia Tahun 2012 Nomor 540 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonnesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonnesia Tahun 2013 Nomor 1425 ); 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4 ); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 ); 25. Peraturan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III : PELAPORAN KEUANGAN BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
13

Tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 20t4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI 'fahun 1959 Nomor 74, 'f'ambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RJ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent.ang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rt Nomor 4389); 4.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat den Pemerintah Daerah {lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)· 5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 20 14 Nomor 7) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai otonom(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 7. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Beroumber Dari APBN (Lembaran Negara RT Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGANGGARAN BESARAN DANA DESA BAB Ill : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
5

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari berbagai hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ` 18. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12 ); 24. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentag Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 );
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asala usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia ; 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ; 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ; 11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ; 12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ; 13. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Program Kegiatan Pemerintahan Desa dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan menjadi dasar dalam menetapkan APB Desa ; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ; 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 19. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatab yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa ; 20. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat Desa disegala bidang. BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ; (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa satu Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BAB IV PENGGUNAAN DANA ADD Pasal 4 (1) Dalam penyusunan rencana anggaran penggunaan dana ADD memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah, propinsi dan pemerintah Kabupaten. (2) ADD digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta Kegiatan pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat ; Pasal 5 (1) Belanja Operasional dan Aparatur pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. belanja aparatur ; b. belanja barang dan Jasa ; c belanja modal ; (2) Belanja aparatur adalah belanja yang dikeluarkan untuk membayar Penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya dengan melampirkan pertanggung jawaban belanja berupa: a. keputusan Bupati, Keputusan Camat atau Keputusan Kepala Desa yang mendasari pengangkatannya. b. daftar penerimaan. c. kuitansi penerimaan d. besaran Tunjangan Penghasilan Tetap aparat desa adalah sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 1.500.000,- /Bulan 2) Sekretaris : Rp. 1.050.000,-/Bulan 3) Kepala Seksi : Rp. 750.000,-/Bulan 4) Kepala Urusan : Rp. 750.000,-/Bulan 5) Kepala Dusun : Rp. 750.000,-/Bulan 6) Bendahara : Rp. 750.000,-/Bulan e. tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan besaran sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 850.000,-/Bulan 2) Sekretaris Desa : Rp. 500.000,-/Bulan f. tunjangan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dengan besaran sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 650.000,- g. tunjangan Jabatan BPD diberikan dengan besaran : 1) Ketua BPD : Rp. 500.000,- 2) Anggota BPD : Rp. 350.000,- (3) Belanja barang jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pertanggung jawabannya melampirkan : a. Penggunaan dana dibawah Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Nota Toko, Kuitansi. b. Penggunaan dana diatas Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Periksa Barang, Surat Perintah Kerja, Nota Toko dan Kuitansi. c. Penggunaan dana Perjalanan Dinas melampirkan Dasar pelaksanaan, Surat Tugas, SPPD, Laporan Kegiatan dan Kuitansi. d. Dalam rangka pembinaan administrasi perkantoran, desa menganggarkan pada belanja barang jasa berupa insentif bagi Camat sebagai narasumber sebesar Rp. 750.000,-/kwartal e. Format sebagaimana huruf a, b, dan c diatur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. (4) Belanja Modal adalah Belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang penggunaannya lebih dari satu tahun anggaran dan menjadi asset desa dan pertanggungjawabannya melampirkan Nota Pesanan, Berita acara serah terima barang, berita acara periksa barang, nota toko, kuitansi, dokumentasi pengadaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 6 (1) Belanja Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja Insentif pengurus RT dan RK yang besarannya diatur oleh masing masing desa 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 3) Belanja Pembinaan kesehatan 4) Belanja Pembinaan keagamaan 5) Belanja Pembinaan generasi muda 6) Belanja Pembinaan sosial budaya 7) Belanja kegiatan lain yang diperlukan b. Bidang Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja studi pengembangan wawasan bagi Kepala dan Bendahara Desa dengan besaran anggaran Rp. 12.500.000,- 2) Belanja Operasional LPM Rp. 10.000.000,- 3) Belanja Operasional PKK Rp. 10.000.000,- 4) Belanja sosialisasi/seminar 5) Belanja Bimbingan Teknis 6) Belanja Penyuluhan kelompok tani 7) Belanja pelatihan sanggar seni 8) Belanja kegiatan lain yang diperlukan c. Bidang Pembangunan, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja Perbaikan/rehab kantor desa 2) Belanja Pembangunan Jalan setapak 3) Belanja Pembangunan poskamling 4) Belanja Pembangunan dermaga 5) Belanja Pembangunan talud 6) Belanja Pembangunan jalan tani 7) Belanja kegiatan lain yang diperlukan Pasal 7 Kegiatan operasional pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar dalam menyusun RKP Desa. Pasal 8 ADD tidak dapat digunakan untuk kegiatan Partai Politik. BAB V JUMLAH BESARAN ADD DAN TAHAPAN PENYALURANNYA Pasal 9 (1) Jumlah Besaran ADD Masing-masing Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa ; (3) Penyaluran ADD dilaksanakan secara kwartal dengan tahapan sebagai berikut : a. kwartal pertama 40% (empat puluh persen); b. kwartal kedua 40% (empat puluh persen); c. kwartal ketiga 20% (dua puluh persen) ; BAB VI PERMINTAAN DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Dana Desa yang diketahui camat kepada Bupati melalui BPMPD sesuai dengan nilai besaran anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; (2) Kepala BPMPD selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan ; (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kepala BPMPD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran; (4) Setelah Mendapat Persetujuan Pembayaran, Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; Pasal 11 (2) Permohonan permintaan pembayaran Dana Desa untuk Kwartal Pertama harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut : a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016; b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2016; c. daftar Rincian Rencana Belanja Alokasi Dana Desa; d. laporan realisasi APBDesa semester kedua/akhir tahun anggaran 2015; e. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun 2016 ; f. foto copy Buku Rekening Desa yang disahkan oleh Bank ; g. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ; h. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat. (2) Persyaratan pencairan Dana Desa untuk Kwartal Kedua harus dilengkapi persyaratan dokumen sabagai berikut : a. laporan realisasi Dana Desa kwartal pertama ( minimal 85 %); b. Laporan realisasi semester Pertama penyerapan APBDesa c. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat; (3) Persyaratan pencairan Dana Desa untuk Ketiga Kedua harus dilengkapi persyaratan dokumen sabagai berikut : a. laporan realisasi Dana Desa kwartal kedua ( minimal 85%); b. Laporan realisasi semester Pertama penyerapan APBDesa c. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat; BAB VII PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN ADD Pasal 12 (1) Laporan penggunaan dana ADD terintegrasi dengan Laporan APBDesa (2) Jenis Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi penggunaan dana tiap kwartal b. laporan realisasi semester I c. laporan realisasi akhir tahun (3) Laporan realisasi penggunaan dana tiap kwartal adalah laporan yang digunakan sebagai bahan pencairan dana ADD tahap berikutnya (4) Laporan realisasi Semester I adalah laporan berkala Kepala Desa dalam hal penggunaan dana APBDesa yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan tanggal 30 Juni 2015. (5) Laporan Realisasi Akhir Tahun adalah Laporan berkala Kepala Desa dalam penggunaan anggaran satu tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan pada akhir bulan Januari tahun 2016 Pasal 13 Dalam hal pemerintah desa tidak memenuhi ketentuan pasal 10, pasal 11, Bupati dapat melakukan penundaan pencairan dana. BAB VIII BENDAHARA DESA Pasal 14 (1) Kepala Desa setiap awal tahun pada bulan Januari mengangkat bendahara Desa dengan keputusan Kepala Desa ; (2) Kepala Desa dilarang menunjuk Bendahara desa yang memiliki hubungan keluarga garis lurus keatas (orang tua, mertua, paman, tante dari pihak suami maupun istri), garis lurus kesamping (Saudara, dan ipar), garis lurus kebawah (anak dan kemenakan dari suami maupun istri) (2) Tugas bendahara Desa sebagai pengelola keuangan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran dan pembuatan laporan pertangungjawaban dan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan Dana Desa ; (3) Bendahara Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa ; (4) Dengan persetujuan Kepala Desa, bendahara Desa membuka buku tabungan rekening Bank untuk memudahkan transfer pembayaran Dana Desa; (5) Segala bentuk penerimaan pengeluaran dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk pedoman pengelolaan keuangan desa. Pasal 15 (1) Bendahara Desa wajib membuat realisasi pertanggung jawaban dan didukung dokumen pembuktiannya ; (2) Bendahara Desa dalam melaksanakan kewajibannya melaksanaakan penata usahaan pengelolaan dan penggunaan Dana ADD menggunakan dokumen : a. buku kas umum ; b. buku kas pembantu ; c. buku kas harian pembantu ; d. buku pajak. (3) Laporan realisasi penyerapan anggaran Dana Desa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan terakhir setiap kwartal; (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing – masing disampaikan kepada : a. bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ; c. Camat yang bersangkutan. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pengelolaan penggunaan Dana ADD dibentuk Tim Pembina Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan, dan Tim Pelaksana Kegiatan ; (2) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; (4) Tugas Tim Pembina Kabupaten adalah sebagai berikut : a. merumuskan besaran ADD ; b. pemberian pedoman dan petunjuk ; c. pemberian bimbingan, konsultasi, supervise dan pemantauan ; d. melaksanakan evaluasi, asistensi Peraturan Desa tentang APBDesa; e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan. (5) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan adalah sebagai berikut : a. memfasilitasi pengelolaan, pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban ADD ; b. melakukan pengawasan ; c. memberikan bimbingan dalam rangka penyusunan RKPD dan APBDesa ; d. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan penggunaan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (6) Tugas Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di Desa adalah sebagai berikut : a. melaskanakan kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan; b. membuat jadwal kegiatan ; c. melaksanakan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan ( Camat ) dan Tim Pembina Kabupaten ( Kepala BPMPD ) ; d. membuat laporan perkembangan program dan kegiatan kepada Kepala Desa ; e. tim melaksanakan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa (7) Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di desa dapat diisi dari unsur perangkat desa dan/atau masyarakat desa yang jumlah pengurusnya paling banyak 7 orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : a. penanggung Jawab. b. koordinator. c. anggota. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, PTK dapat diberikan operasional paling banyak 4 % (empat perseratus) dari jumlah nilai kegiatan. Pasal 17 (1) Pengawasan atas penggunaan ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh : a. pejabat fungsional yang ada di tingkat Kabupaten. b. tim fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina tingkat Kabupaten. c. Badan Permusyawaratan Desa d. masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola ADD. (2) Bupati dapat mengurangi Besaran ADD tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel (3) Bagi desa yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran, akan dikurangi besaran ADD pada Tahun berikutnya. (4) Pengenaan sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB XIKETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
13

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, LD.2016/No.08, TLD No.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sumbangan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, seirmg dengan semangat saling membantu dan gotong royong maka partisipasi dari pihak ketiga sangat bermanfaat bagi kemajuan di daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4459); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ten tang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APED, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
BABI KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
NOMOR 8 TAHUN 2016
100

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Lentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negarayang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepcrisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3989); I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Lentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negarayang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepcrisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tent.a.ng Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah & Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 l tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4!39); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pcrubahan Atas Pcraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor l39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman Penyusunan dan Pcncrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 lentang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5219); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dcngan t ' perubahan kedua atas Peraturan Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 24. Pcraturan Daerah Kabupaten Pangkajcne dan Kcpul auan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupatcn Pangkajcne dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 25. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rcncana Kerja Pernerintah Dacrah Kabupaten Pangkajcne dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Tahun 2015 Nomor 16);
Pasal 1 : Anggaran Pendepatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 terdiri Pasal 2 : Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Pasal 3 : Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pasal 4 : Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT