Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.343 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

pergub diy nomor 49 tahun 2024.pdf

Inovasi Daerah

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, BD.2024/NO.49

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Inovasi daerah diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan riset; b. bahwa perlu dilakukan perluasan ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Inovasi daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan Inovasi daerah bagi pemerintah daerah dan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah; Pengembangan Inovasi; Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah; Kerjasama; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
Jumlah Halaman: 18 HLM; Lampiran: 14 HLM.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

pergub diy nomor 48 tahun 2024.pdf

Kebijakan dan Strategi - Sistem Penyediaan Air Minum

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, BD.2024/NO.48

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, berkualitas, dan produktif; b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya kebutuhan air minum, diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terarah; c. bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, perlu diatur kebijakan dan strategi penyediaan air minum di Daerah Istimewa Yogyakarta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2028;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Pendahuluan; Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM; Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota; Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 101 HLM.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengelolaan Perparkiran

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan parkir

Download file:

pergub diy nomor 46 tahun 2024.pdf

Pengelolaan Perparkiran

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD.2024/NO.46

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Perparkiran

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan masyarakat termasuk perparkiran untuk menunjang kelancaran lalu lintas; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perparkiran diperlukan penyediaan dan pengelolaan tempat khusus parkir di Daerah; c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perparkiran;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pegelola Perparkiran; Kawasan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM;

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

pergub diy nomor 45 tahun 2024.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45, BD.2024/NO.45

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung pelayanan publik yang optimal; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B, Pemerintah Daerah melakukan upaya optimalisasi penyediaan fasilitas umum secara efisien, efektif, dan terpadu; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum perlu pengaturan tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; Penetapan Kelas Terminal Penumpang; Kewajiban Kendaraan Antarkota dalam Provinsi; Usaha Mikro dan Kecil; Pengelolaan Terminal Penumpang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 11 HLM;

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-1-5.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-6-500.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-501-1000.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-1001-1500.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-1501-2000.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-2001-2500.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-2501-3000.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-3001-3500.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-3501-4000.pdf

Pergub diy Nomor 42 Tahun 2024-4001-4467.pdf

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, BD.2024/NO.42

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang sinergis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan; b. daerah yang bahwa dalam rangka menyinergikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun regulasi yang mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Materi Pokok: Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 4462 HLM

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis

Abstrak

Proses Bisnis

Download file:

pergub diy nomor 41 tahun 2024.pdf

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41, BD.2024/NO.41

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai agenda reformasi birokrasi diperlukan penataan ketatalaksanaan melalui penyusunan peta proses bisnis; b. bahwa peta proses bisnis sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan ketatalaksanaan organisasi Pemerintah Daerah serta untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan mengenai peta proses bisnis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Peta Proses Bisnis; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 9 HLM

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027

Abstrak

Kesehatan

Download file:

pergub diy nomor 40 tahun 2024.pdf

Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 40, BD.2024/NO.40

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027

ABSTRAK:

a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; b. bahwa untuk mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan, perlu disusun roadmap sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan Tahun 2022-2024, dokumen roadmap sanitasi provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022;
Materi Pokok: Profil Pembangunan Sanitasi; Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi; Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi; Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi; Pemantauan dan Evaluasi Capaian Roadmap Sanitasi;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 51 HLM.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

pergub diy nomor 38 tahun 2024.pdf

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, BD.2024/NO.38

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Materi Pokok: Pendahuluan; Evaluasi Triwulan II Tahun Berkenaan; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 766 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pengelolaan Museum

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

pergub diy nomor 37 tahun 2024.pdf

Pengelolaan Museum

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD.2024/NO.37

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Museum

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan museum perlu ditingkatkan dengan kualitas berstandar internasional sebagai salah satu unsur pendukung pembangunan kebudayaan dan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk mencapai kualitas pengelolaan museum yang berstandar internasional, diperlukan adanya pedoman agar pengelolaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan seiring dinamika paradigma baru; c. bahwa agar memiliki kepastian hukum, maka pengelolaan museum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Museum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelindungan Koleksi; Pengembangan Koleksi; Pemanfaatan Koleksi; Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 44 HLM;

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERGUB No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERGUB No. 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

pergub diy nomor 36 tahun 2024.pdf

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, BD.2024/NO.36

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tentang Penerima dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024; d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Usulan Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Urusan/Kewenangan Pertanahan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Juni 2024; e. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Usulan Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Urusan/Kewenangan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Juni 2024; f. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Usulan Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Urusan/Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Juni 2024; g. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Usulan Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Urusan/ Kewenangan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Juni 2024; h. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; i. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor 800.1.3/2937 tanggal 8 Mei 2024; j. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.2.4/3516 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Nomor 900.1.2.4/3517 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Nomor 900.1.2.4/3590 tanggal 5 Juni 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024; k. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900.1.2.4/3338 tanggal 30 April 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Nomor 900.1.2.4/4132 tanggal 29 Mei 2024 tentang Persetujuan Pergeseran DPPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Nomor 900.1.2.4/4299 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran TA 2024; l. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nomor 900.1.12/16519 tanggal 12 Juni 2024 tentang Permohonan Perubahan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2024; m. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pengguna Anggaran Nomor 900.1.2.1/3303 tanggal 19 April 2024, Nomor 900/17214 tanggal 19 April 2024, Nomor 900.1.3/1040 tanggal 16 April 2024, Nomor 900.1.2.3/2261 tanggal 22 April 2024, Nomor 900.1.3/1630 tanggal 2 Mei 2024, Nomor 900.1/12794 tanggal 7 Mei 2024, Nomor 900.1.2.4/2871 tanggal 16 Mei 2024, Nomor 900.1.2/6032 tanggal 20 Mei 2024, Nomor 900.1.2.4/4234 tanggal 21 Mei 2024, Nomor 900.1.3/1568 tanggal 24 Mei 2024, Nomor 900.1.2.4/4050 tanggal 27 Mei 2024, Nomor 900.1.12/116 tanggal 900.1.3/1804 tanggal 28 Mei 2024, Nomor 29 Mei 2024, Nomor 900.1.3/1844 tanggal 3 Juni 2024, Nomor 900.1/2827 tanggal 5 Juni 2024, Nomor 900.1.3/1852 tanggal 5 Juni 2024, Nomor 900.1.3/1896 tanggal 19 Juni 2024, Nomor 500.14.2.1/3283 tanggal 28 Juni 2024, Nomor 900.1.2.4/5177 tanggal 1 Juli 2024, Nomor 900.1.15.5/3242 tanggal 2 Juli 2024; n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2024;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai Retribusi Jasa, belanja operasional, dan belanja barang dan jasa

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 45 HLM; Lampiran: 3069 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT