Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2013

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Perda; Pembentukan Perda Apbd, Perubahan Apbd, Pertanggungjawaban Apbd, Pajak, Retribusi, Tata Ruang; Pembentukan Perdais; Pembentukan Peraturan Gubernur; Pembentukan Peraturan Bersama Gubernur; Pembentukan Keputusan Gubernur; Produk Hukum Dprd; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

27 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

27 Mei 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.7

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 876 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DIY No.7 Tahun 2013 ttg Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata-Cara-Pembentukan-Produk-Hukum-Daerah-dan-Produk-Hukum-dpr-Daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah senantiasa menciptakan suasana tertib tanpa mengurangi prinsip demokratisasi dimasyarakat sesuai dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Bahwa untuk menjawab permasalahan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk keseragaman pikir antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah perlu adanya suatu pedoman; c. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baik sehingga perlu diganti; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Perda; Pembentukan Perda Apbd, Perubahan Apbd, Pertanggungjawaban Apbd, Pajak, Retribusi, Tata Ruang; Pembentukan Perdais; Pembentukan Peraturan Gubernur; Pembentukan Peraturan Bersama Gubernur; Pembentukan Keputusan Gubernur; Produk Hukum Dprd; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Halaman: 45 HLM; Penjelasan: 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521