Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 202 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 6 Tahun 2017.pdf

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, rnempunyai manf,aat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penrrrunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud; bahwa agau. entitas Pemerintah Daerah dapat melaku kan amortisasi Barang Milik Daerah benrpa aset tak berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam srratu Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Amortisasi Barang Mitik Daerah Berupa Asset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemberrtukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ttrhun 1959 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor L5 Tahun 2AA4 tentang Perneriksasn Pengelolaan dan ?anggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O*4 Nomor 66, Tamb+an Lembaran Negara Repr,rblik Indoneqia Nomor ++00); I I b. 3. 4. 5. 6. undang-undang Repubtrik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 523a1; tundang-undang Republik Indonesia Nor,nor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?entang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2A14 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor s601 ); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 14O Tambahan Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Ta.mbahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor trzi. t " vtrl, r t I 7. 8. 9. 10. 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor 170
UEMUTUSKAIT FERATURAN BUPATI JENEPOFI'TO TENTANG TATA CARA AMOKTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BER]IYUJUD PADA ENTITAS PEMERIN'TAH KABUPATEN JENEPONTO. BAB I ITETENTUAIT IIMIIlIil Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atam berasal dari perolehan lainnya yang sah. Br{ang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwqiud, yang selanjuhrya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non ker4angan yang dapat diidentilikasi namun tidak merniliki wqiud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digXrnakan untuk tqiuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajianlpenelitian yang mernberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (sofiutare) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise) Hak Cipta {cppgright)' paten, dan hak atas kekayaan intelekhral lainnya. Penangkat Lunak (Sofiwore) Komputer adalah safiutare yang bukan merupakan bagian tidak terpisatrkan dari penangkat keras ftwrduare) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komprrter atau jenis hardutare lai4nya. lYaralaba (Frornr;hise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanflaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri klras usaha yang dirniliki Pihak le I dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan ,",* f 1. 2. .1. 4. ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa' S.HakCipta(Copgright)adalahhakeksklusifyang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otornatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatrr ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk rryata., dan/ atau dipublikasikan sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' 6. Lisensi adatah iditrl tertulis yffi.8 diberikan oleh pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 7. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seorErng secara sendiri atau beberapa orang yalirg secara Lrersarrra-$a$la melaksanakan ide yang dihrangkan ke dalam kegiatan pernecahan nilasalah yang spesifik di bidang tehologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaaln dan pengembangan produk atau proses. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Aknral, yang sel4njutnya disingkat SAP Berbasis Akmal, adalah SAP yarlg mengakui pendapatan, beban , aset, utang, dan ekLritas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta merrgakui pendapatart, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggarall berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, Anrortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berrwqjud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah atokasi harga trrerolehan Aset Tak Berwujud secara sistertratis dan rasional selama masa manfaatnya' y€Lng hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berurujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 1O. Masa Manfaat adalah periode sr.ratu aset diharapkan untrrk aktivitas pernerintahan dao/ atau pelayanan publik atau jumtah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pernerintahan dxrl atau pelayanan publik, dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, kontrak. 8. 9. yang atau ll.Pengelola Earang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. lF I 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atam pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggurtakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neriaca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional. dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang meny4jikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pernerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan. 16. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPB, adalah laporan yang menyajikan informasi ken.aikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keraangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu. Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Ta"l* Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada PenLgelola Barang dan Pengguna Earang. (2) Pemgaturan Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tCbjek Amortisasi; b. :Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi; c. Masa Manfaat; d. Metode Amortisasi; c, Penghitungan dan pencatatan;dan f. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan [- I (3) Amortisasi Aset Tak ber-wujud dilaksanakan untuk: a. menyajikan nilai Aset Tak Eerwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud clalam Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; b. rnengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatn Aset Tak Berwujudyangdiharapkanmasihdapatdiperoleh clalam beberaPa tahun ke dePan; c. mernberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk rnenggaati atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah rlimiliki. BAB U O&IEK AMORTTSASI Pasal 3 (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang merniliki Masa Manfaat terbatas, antara lain rnelipr-lti: a, Perangket Lunak (software Komprrter); b. I-isensi; c. Waralaba (Franchise); d. X{ak Cipta (Copyrigfut};dan e. lflak Paten. {21 Atnortisasi tidak dilakukan terhadap; Aset Tak BErwqjud y+4g dl4Jatakae hilaqg berdasarkan dokumen suntber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak eipta (Capgr@ht) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und.angan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dal'r:l atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesrri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenanga-rr, uqtuk dilakukan pemindahtanganan, PenghaPusan. E I a. b. Pasal 4 il) Aset Tak Berwujud dalam kondisi trsElrlg dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} huruf b: a. direklasifikasi ke dalarn Daftar Aset Lainnya/Aset Lain-Lain; ci diungkapkan dalam Catatan atas taporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. {2) Dalam hal Aset Tak Bennrujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lairrnya/Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Ber,rvujud tersebut dihapus dari Daftar Aset l,airny a I Aset Lain-Lain. Pasal 5 {1} Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan,dikernudian hari dite:mukan,maka terhadap Aset Tak Berwqiud tersebut : a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak lBerwujud. (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagair,nana dimaksud pada ayat (1): a. clalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut rlitemukan; atau b. dalam hal tidak merniliki bukti kepemilikan, maka. :nilai aktrrrrulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwr4jud ltersebut disajikan sebesar nilai akumulasi i\mortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke lDaftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Bprwujud tersebut dicatat pada Da-ftar Barang Hilang. f, I BAB III mr,ar A$ET ?Ar{ BERWUJUD yAse DApa? AMoRTrsasr Pasal 6 (U Nilai ya''g dapat dilakukan Amortisasi pertama kau merupakan nilai buku per 31 Desember 2o15 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoreh sampai dengan 31 Desember 2O15. (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. (3) untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2o1s, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang. Pasal 7 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Bemrujud sebagai akibat penambahan atau pengura.ngan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Ber-wujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi. Penambahan atau pengurangan kualitas danl atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengur;Lngan yang memenuhi kriteria sebagairnana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 8 {1} Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakrrkan amortisasi {2} Penr.mrnan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melehihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwqiud tidak dapat (u t2t dimanfaptkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem. I l Pasal 9 (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berw"ujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwqfud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, lrraka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anaortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliprrti: a. nilai Aset Tak Berwqiud yang dapat dilakukan Amortisasi; b. nilai akumulasi Amortisa.si; dan c. nilai beban Amortisasi. (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas. Pasal 1O (1) Dafam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpngaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan peayesr.raian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berw'ujud yang berpengaruh terhadap I"aporan Kei*angan periode sebelum tahun anggaran berjalant maka dilakukan penyesuaian terhadap Akun Akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas. (3) Dalam hal terjadi pembahan nilai Arnortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengartrtr terhadap Laporan Ker*angan semester sebelumnya pada tahun angga.ran berjalan dan sebetrum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesrraian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas. Pasal Ll {1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. (2) Nilari residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Ma.sa Manfaat. {3) Nilai yang daryt diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. f, (i) (2\ (3) (4) (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang daprat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi. BAB I\I MASA MAIII.AAT Pasal 12 Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan: a. daya pakai; b. tingkat keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut. Perrrerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan masa manfaat 5 Tahun untuk semua jenis aplikasi. Masa Manf,aat Aset Tak Berwu{ud tidak dapat dilakukan pembahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Ber',vujud dapat dilakukan dalam hal: a. terjadi pengernbangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas rnanfaat;atau b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari. BAB V MBTODE AMORTISASI Pasal 13 (1) Arnortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Asfit Tak Berwqiud secara merata selama Masa Manfaat. f (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: Amortisasi per periode = Nilai ]rang dapat diamortisasi Masa manfaat BAB VI PEITGHITUITGAN DAIT PTNCATATAN Pasal 14 (U Penghifungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang. (2\ Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengguna Barang ditrimpun oieh Pengelola Barang. Pasal 15 Perrghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi As,et Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya. Pe:nghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi As,et Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagairnana dimaksud pada ayat (2), datram hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara prr:porsional berdasarkan nilai rnasing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nil{ yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.lL I IU {21 (3) (U (21 t3) (4) (1) {2t (1) Pasal 16 Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Benwujud dilakukan setiap akhir Tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dir:naksud dalarn Pasal 13 ayat ( 1). Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Be;rwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitrrngan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sarnpai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aeet Tak Berwrrjud tersebut ditrapuskan. BAB VII PE}ITYA"IIAI{ DAIT PEI{GUITGI{APAil Amortisasi sebagai: a. beban Pasal 17 Aset Tak Berwujud setiap Tahun disajikan Amortisasi dala:n LO entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan; dan b. akurnulasi Amortisasi dalam Neraca entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual. (21 AkumuLasi Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan falrtor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca. Pasal 18 Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca. Penyesuaian atas perubahaa nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2)': a. akumr:lasi Amortisasi disajikan dalam Neracal dan b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. $ (3) Perryesuaian atas pembahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. Pasal 19 Inllormasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diurngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat: a. nilai Amortisasi periode berjalan; b. periode Amortisasi; c. metode Amortisasi yang digunakan; d. Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan f. penambahan rnaLtpurr penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, tenrrasr:k penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. Pasal 2O Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilrakukan Amortisasi dan secara tekni^s nnasih dapat dirnanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi arrrortisasinya. Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 21 (U Penyajian, penghitungan dan pengungkapan (u (21 (1) {2) Pasal 22 Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan p.rrghu_p.r*rr. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimzrl<sud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD. BAB VIII KBTEfl TUAIT PERALIIIAII Pasal 25 Pada saert Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh seberum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud. 2. Kore.ksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. diiperhitungkan sebagai penambah nilai akun al<um*lasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca; b. di:perhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannyaAmortisasi; c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah di.hapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud. BAB ['( I{ETE.NTUAII PEilUTUP Pasal 26 Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Talk Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagain:rana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk penJrusrrlan Laporan Keuqngan periode yang mulai pada da:a setelah L Januari 2016 [ Pasal27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiaP orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penemPatannya dalam Berita Daerah KabuPaten JenePonto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017.pdf

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2017/NO.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, transparan dan bertanggung jawab, perlu mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 28. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 31). 29. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 03).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Lembaga lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 8. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 11. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia; 14. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing; 15. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri; 16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri; 17. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan. 18. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 19. Perizinan paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usah yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan. 20. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 21. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaaan terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang menyimpang dan / atau tidak sesuai dengan standar pelayanan serta melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 22. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 23. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undagan. 24. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Mekanisme Pasal 3 (1) Proses penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pendaftaran permohonan sampai pada penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel / simultan. (3) Dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah memperoleh rekomendasi persetujuan penerbitan izin dari Tim Teknis. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya. (5) Penandatanganan izin dan non izin ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (6) Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara elektronik yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (7) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan / atau secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya. (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil dari SKPD teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (10) Pembentukan Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. BAB IV Bagian Kedua Tata Cara Pasal 4 (1) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jenis izin yang dikenakan retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto meliputi : a. Pemohon mengambil formulir permohonan melalui Loket Informasi pada Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah / Desa, Website, Layanan Gerak, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan; c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon; d. Seksi Penelitian Administrasi memeriksa kembali berkas dari loket pendaftaran kemudian melakukan paraf; e. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL), dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Staf Loket Input Data menginput data pemohon; f. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di loket pembayaran; g. Seksi Pengolahani Perizinan mencetak surat izin dan menparaf; h. Kepala subag TU memeriksa dan memparaf Surat Izin; i. Kepala KPT melakukan Penandatanganan Surat Izin; j. Petugas loket penyerahan mengarsipkan Surat Izin; k. Pemohon mengambil Izin di Loket Penyerahan Izin; l. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru; m.Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, akan dikembalikan ke petugas loket informasi dan disertai dengan alasan penolakan. (2) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jenis izin yang tidak dikenakan retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto meliputi : a. Pemohon mengambil formulir permohonan melalui Loket Informasi pada Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah/Desa, Website, Layanan Gerak, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan; c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon; d. Seksi Penelitian Admnistrasi memeriksa kembali berkas dari loket pendaftaran kemudian melakukan paraf; e. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL), dan memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); f. Staf Loket Input Data menginput data pemohon; g. Seksi Pengolahan Perizinan mencetak surat izin dan menparaf; h. Kepala subag TU memeriksa dan memparaf Surat Izin; i. Kepala KPT melakukan Penandatanganan Surat Izin; j. Petugas loket penyerahan mengarsipkan Surat Izin; k. Pemohon mengambil Izin di Loket Penyerahan Izin; l. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru; m.Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, akan dikembalikan ke petugas loket informasi dan disertai dengan alasan penolakan. (3) Tahapan proses tata cara pemberian izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggunakan Sistem Teknologi Informasi dan menerapkan Kartu Kontrol Dokumen Permohonan Perizinan sebagai monitoring alur pelayanan perizinan. (5) Kartu Kontrol Dokumen Permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Alur (Flow Charts) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (6) Prosedur teknis pelaksanaan pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu akan di atur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. BAB IV PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN Bagian Kesatu Penolakan Penerbitan Izin Pasal 5 (1) Izin dapat ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis apabila : a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon; b. Tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Penolakan penerbitan izin disertai alasan penolakan dari Tim Teknis disampaikan secara tertulis kepada pemohon melalui loket informasi dan / atau SMS Gateway pada Kantor Pelayanan Terpadu selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima. Bagian Kedua Pencabutan Izin Pasal 6 (1) Izin dapat dicabut apabila : a. Permintaan dari pemilik Izin; b. Dasar yang menjadi persyaratan administrasi Izin terbukti tidak benar; c. Izin yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan; d. Terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d, dilakukan setelah SKPD teknis terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Pemilik Izin, maka SKPD Teknis terkait merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menerbitkan Keputusan Pecabutan Izin. BAB V MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG (Herregistrasi) Pasal 7 (1) Masa berlaku izin dan non izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Pemilik Izin wajib melakukan daftar ulang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejak tanggal penetapan Izin. (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo. (4) Penerbitan dan penolakan daftar ulang perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Teknis. (5) Persyaratan administrasi, biaya, dan waktu penerbitan izin yang didaftar ulang akan diatur dalam Standar Pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB VI PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Perubahan Pasal 8 (1) Badan usaha dan / atau perorangan yang telah mendapatkan Izin melakukan perubahan nama, alamat, dan / atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat izin yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (2) Tata cara permohonan perubahan surat Izin diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bagian Kedua Penggantian Pasal 9 (1) Apabila surat Izin yang bersangkutan hilang atau rusak, dapat diajukan permohonan penggantian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, biaya dan waktu atas permohonan penggantian surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menerbitkan surat Izin yang baru sebagai pengganti surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. BAB VII FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN Pasal 11 Formulir, rekomendasi, format izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 12 Sarana dan Prasarana yang wajib disediakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk menciptakan iklim pelayanan yang memadai antara lain : a. Ruang tunggu yang nyaman dan bebas asap rokok; b. Tempat pelayanan yang bersih dan rapi; c. Tersedia penyejuk ruangan (Air Conditioner); d. Tersedia televisi dan bahan bacaan di ruang pelayanan; e. Loket Informasi; f. Loket Pendaftaran; g. Loket Pembayaran; h. Loket Penyerahan Izin; i. Loket Pengaduan; j. Tersedia toilet yang bersih; k. Area parkir yang memadai; l. Papan informasi yang meliputi alur pelayanan, prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian izin; m. Tersedia Touch Screen sebagai media informasi bagi masyarakat; n. Tersedia Brosur jenis pelayanan; o. Tersedia website perizinan; p. Penataan ruang pelayanan sesuai dengan mekanisme yang membedakan antara Front Office dan Back Office. BAB IX PENANGANAN PENGADUAN Pasal 13 Jenis pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto terdiri dari : a. Pengaduan Langsung; b. Pengaduan Tidak Langsung. Pasal 14 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri dari : a. Pengaduan melalui Loket Pengaduan pada Kantor Pelayanan Terpadu; b. Pengaduan melalui via telepon. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi : a. email; b. Fax; c. SMS; dan d. Kotak Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan, Koalisi Lembaga Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (KLP-KLiK) Sulawesi Selatan, dan lembaga pengawas pelayanan publik lainnya. Pasal 15 (1) Penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib dilaksanakan setelah pengaduan diterima dari pelapor disertai dengan bukti-buktinya. (2) Pelapor menerima tanda bukti penerimaan pengaduan atas pengaduan yang diajukan melalui Loket Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (3) Pelapor menerima tanggapan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas pengaduan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima dan diregistrasi oleh petugas Loket Pengaduan. (4) Penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. (5) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (4) menangani pengaduan dengan melakukan tindakan langsung (Active Response) dan / atau diselesaikan tanpa membutuhkan tindakan langsung (Passive Response). (6) Penanganan Pengaduan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni : a. Penanganan Pengaduan Ringan; b. Penanganan Pengaduan Sedang; c. Penanganan Pengaduan Berat. (7) Apabila terjadi pengaduan yang melibatkan lintas SKPD, maka DPMPTSP dapat memohon fasilitasi kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi. (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menindaklanjuti segala hasil pengaduan dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis Terkait. (9) Segala pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan hasil tindak lanjutnya wajib disampaikan ke Bupati melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto. (10) Alur penanganan pengaduan, Formulir, dan Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 16 (1) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan yang dikelolah akan ditinjau kembali. (3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan pada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017.pdf

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2017/NO.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat Kabupaten, Bupati untuk segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 165); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 187); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 24. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 31)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan lembaga sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 8. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 11. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Perizinan paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usah yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan. 16. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 17. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 18. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 19. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Tujuan diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan. BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 3 (1) Peraturan Bupati ini melimpahkan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis perizinan dan nonperizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui Undang-Undang. (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait; b. Pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan; c. Penandatanganan SKRD dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; d. Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan; e. Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi TIM Teknis; f. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; g. Penyederhanaan prosedur perizinan; dan h. Pembinaan Teknis dan Pengawasan, khusus untuk kewenangan di Bidang Penanaman modal. (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Jeneponto sebagai berikut : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. SITU/HO; 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Izin Trayek; 7. Izin Tenaga Kesehatan; 8. Izin Sarana Prasarana Kesehatan; 9. Izin Usaha Perikanan; 10. Izin Lingkungan; 11. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 12. Izin Penelitian; 13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 14. Izin Lokasi; 15. Izin Penanaman Modal (IPM); 16. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). BAB IV PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 4 (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah proses administrasi pelayanan mulai dari pendaftaran/pengajuan permohonan dan/atau penerimaan berkas sampai kepada penerbitan dokumen perizinan ( surat izin dan non izin ). (2) Dokumen perizinan hanya dapat diterbitkan oleh DPMPTSP setelah memperoleh rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis. (3) Pencabutan surat izin yang telah diterbitkan dilakukan oleh DPMPTSP setelah menerima rekomendasi Tim Teknis. Pasal 5 (1) Proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara langsung melalui DPMPTSP dengan menggunakan sistem teknologi informasi. (2) Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi jenis perizinan dan non perizinan yang dikenakan biaya/retribusi dilaksanakan oleh DPMPTSP dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah. (3) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan penerimaan/pemungutan biaya/retribusi dan bukti penyetorannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD pengelola PAD terkait setiap tanggal 3 bulan berjalan. Pasal 6 Keseluruhan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diselenggarakan secara transparan, terintegrasi, dan paralel sesuai dengan mekanisme dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. Pasal 7 (1) Pengambilan formulir perizinan dapat dilakukan di Loket Informasi dan / atau melalui website DPMPTSP, Kantor Kecamatan, dan Kantor Lurah/Desa di wilayah kabupaten Jeneponto. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), proses pendaftaran/pengajuan permohonan dan penerimaan berkas dapat pula dilaksanakan melalui Mobil Pelayanan Keliling. (3) Dalam penyelenggaraan, mobil keliling melaksanakan pelayanan secara bergilir pada setiap wilayah kecamatan yang jadwalnya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 9 (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. (2) DPMPTSP wajib memberikan tembusan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait. (3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (4) Tim Teknis wajib mematuhi jangka waktu pemprosesan rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (5) Jika dalam jangka waktu tersebut Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izin, maka Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada DPMPTSP alasan – alasan mengapa rekomendasi tidak bisa dikeluarkan. (6) SKPD Teknis Terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai bahan tindak lanjut. (7) DPMPTSP wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi dari SKPD Teknis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (8) Terselenggaranya rapat koordinasi antara SKPD Teknis Terkait dan DPMPTSP sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan. (9) Bilamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang melibatkan lintas SKPD, maka DPMPTSP dapat memohon fasilitasi pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pembinaaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. koordinasi secara berkala. b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi. c. pendidikan, pelatihan, pemagangan. dan d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku. (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Teknis, Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1) Dokumen perizinan dan non perizinan yang selama ini ditandatangani oleh Bupati dan Kepala SKPD terhitung sejak dilimpahkannya seluruh pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh kepala DPMPTSP dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 2 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2017/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa agar Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7822); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 7999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbafran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); f 2. 3. I 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5' Undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 6. Undang-Undang Nomor Z2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O0g tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2008 Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9afl; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$g); B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 523a); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa9fl; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perr-rbahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembafian Negara Republik Indonepia Tahun 20L+ Nsmor Z9Z);lI 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2ao4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor gO, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 45aO); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57g); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20lO tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 44, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52Oe); 17. [nstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2Oll; 19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/P"MI{..O1/201.5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1272); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tah:un 2076 Lentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah (Berita [|Negara Republik Indonesia 'Iahun 20t6 Nomor St t);|- 2L. peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK'02 I 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ot7 (Berita Ntga'* ntp"Utitt Indonesia Tahun 2016 Nomor ,r.'J"));-tr-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87a); 23. Petaturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2006 Nomor 165); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JenePonto Tahun 2016 Nomor 2aQ;
PE]RATURANBUPATIJENEPoNToTENTANGPEDoMAN PE:RJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH' KEPALA DAERAH DA,N WAKIL KEPALA DAERAH' PIMPINAN DAN ANGGOTA DEIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. D;;"r:rah ad.aiah .Daerah Kabupaten Jeneponto; 2. pc:rterintah Da,erah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pt:rnerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan penyelenggara pemerintahan yi:Lrtg menjadi k'ewenangan daerah otonomi; 3. D::.van Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lerrLbaga perwa,kilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsLLr pt:ttyelenggara lPemerintahan Daerah; 4. A:rrratur Sipil l\egarayangselanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pr:5;awaiNegeri'sipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerja yrirlrg bekerja pada instansi Pemerintah; 5. K.e: cala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan wakil Bupati J,.,treponto; 6. Plrapinan dan Anggota KilbuPaten JenePonto; DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD 7 . F't: jalanan Dir:as Luar Negeri adalah krli'ja ke negara yang memiliki hubungan kegiatan perjalanan/ kunjungan diplomatik yang dilakukan olehl ASll Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD; 8. Perurakilan Repurblik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perrnrakilan, ada.lah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Repr:blik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Nlegara Penerima atau pada Organisasi Internasional; 9. Ternpat bertolak di Dalam Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di dal;:rLm negeri ke tempat tujuan di luar negeri; 10. Terurpat bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat Keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan di dalam Negeri dan/atau ke tempat tujuan di Luar Negeri. 11. Terrtpat Tujuan di Luar . Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di Luar Negeri; 12. Sunat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat p,ermohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kelrala Daerah, F'impinan dan Anggota DPRD L3.Iziru Pemerintah adal,ah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri; 14. Paspor dalam rangka perjaianan dinas luar negeri, yang selanjutnya dis,ebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN PerrLerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resrni yang tidak bersifat diplomatik. 15. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum daiam Paspor Dinas. 16. Vis;,1 adalah dol.rumen pemberian izin masuk ke suatu negara daiam suertu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan ne5lara bersangkutan. BAB II PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 2 ASI\f Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan A.nggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeni. ASN Pemerintah. Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri, Perja.lanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rs.flgka: a. lcerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan peiatihan; c. studi banding; d. s;eminar: r e. ki}<akarya; l (1) (2) (3) (4) (s) (6) (1) (2\ (4) (s) f. kr:nferensi; g. pr:omosi potensi daerah; h. kr*njungan persahabatan atau kebudayaan; i. pre:rtemuan Internasional; dan j. penandatanganan pe.rjanjian internasionai. Perialanan dinar; luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama lual'negeri. Perjialanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapar'l dilakukan antara lain: a. Lerjadi bencana alam; b. l"edadi bencan.a sosial; c. premilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan e. Fremilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil perjaianan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) $ecara konlcrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pernerintah Daererh. Pasal 3 ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negr:ri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negr:ri. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimer.l<sud pada ayat (1) terdiri atas: a. $iurat persetujuan perjalanan dinas luar negeri; b. l,lerLspor dinas (seruice passport); c. li:xit permit; d. r'lisai Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perj;;illanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruif j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandunt Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Penv,akilan Republik Indonesia di negara tujuan. Doku.men administrasi pedalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditarnbah dengan surat keterangan beasiswa. Doku.men administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Dokumen admirristrasi 'perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hupuf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia. L I (3) (6) Pasal 4 (1) Per:alanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan pali::lg banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan. (2) Perialanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan c. ck:legasi kesenilan dalam rangka promosi potensi daerah. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecurali untuk keperluan yang sifatnya khusus' Pasal 5 Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 3 ayat (12) huruf'a berdasarkan surat rekomendasi: 1. Merrteri; 2. Seli.retaris Jenderal; 3. Dirr:lf<tur Jendera.l Otonomi Daerah; 4. Seli,retaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau 5. Kepa-la Pusat Fasilitasi Kerjasama. BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 6 (1) Perrnohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DP}ID dengan melampirkan: a. Siurat Undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Ii'oto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Angg arart (DIPA) ; dan/ atau d. Siurat Keterangan Pendanaan (2) Per:mohonan izirr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. nama dan jabatan; b. rlomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; c. tujuan kegiatan; d. rnanfaat; e. llota/negara yang dituju; f. eigenda; g. rvaktu pelaks;anaan; $an h. r,;umber Pend.anaan. f- (1) (2) (3) (4\ (6) (7) (1) (2) Bagian Kesatu ASN Pemerintah Daerah Pasal 7 Br.rpati Jeneponto mengajukan permohonan izin Pedalanan Dinas Luar Nelgeri bagi AS}N Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Penreotron an tzin sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dengan melampirkan: a. Surat undangan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan G,u,ibernur meneruskan permohonan tzin Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana di.rnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Dra.erah. Dii:-ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui ateir,r menolak izin perj'alanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama. (S) DuLam hal Dir:ektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri m.enolak permc,honan rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan. Sekretaris Dire,ktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jer:rnderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak tzin pt:rjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fr:ngsional. Dr,Ll.am hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jendenal Otonomi Daerah menolak permohonan tzin perjalanan diigas luar negeri bagi Jabatan Ad.ministrasi dan Jabatan Fungsional d:is,:rtai dengan alasan. Bagian Kedua Kepala Daerah, Wakii KePala Daerah dan PimPinan serta Anggota DPRD Pasal 8 i:iupati Jeneponto mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar i\legeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD li:,abupaten Jeneponto kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah r-nelalui Gubernur. liermohon an iztn sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan: i),,," Surat undangan; l:r. Kerangka acuan kerja (KAK); (:r" Foto copy DPA Yang disahkan dan/atau il, Surat Keterangan Ponda"tt' I oleh pejabat yang berwenang; (3) (4) (s) (l) (2) G,urbernur men.eruskan permohonan LzLn Perjalanan Dinas Luar Negeri ba.gi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada fi,irektur Jenderal Otonomi Daerah. t)irektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat n:renyetujui atau menolak tzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. D.i.rektur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak rzin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dzir:n Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto disertai dengan alasan. Pasal 9 Permoh,nnan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, diterima oleh Menterl, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jendera.l Otonomi Dilerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberarn.gkatan. . Pasal 10 A,SN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar n.egeri harus melapor ke perwakilan Repubiik Indonesia di luar negeri ur:tuk mendapat pengesahan. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pr:ngesahan dari pejabat setempat yang berwenang Pasal 1 1 Tata ca,ra pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri setelah mendapatkan izin perlalanan dinas luar negeri sebagai berikut : a. Su.rat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Bagi ASN Pe:nnrerintah Daerah, Kepaia Daerah dan Wakil Kepaia Daerah, serta Pirnpinan dan Anggota DPRD diproses melalui Bagian Umum Sekretariat Daenah setelah ada persetujuan penugasan ke luar negeri dari PennLerintah; b. Surat Tugas darr Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleJ: Kepala Daerah, dengan format sebagaimana yang tercantum dalam larnpiran I darr II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; BAB IV PELAPORAN Pasal 12 (1) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas lu,ar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas lua+ (2) (3) (4) (1) (2) n.egeri. A,liN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pir;npinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri. L:rporan hasil perjalanan dinas iuar negeri sebagaimana dimaksud peLda ayat (1) disampaikan paling larna 7 (tujuh) hari kerja setelah sr:lesai melaku.kan perjalanan dinas. ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pinnpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri b,erikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban p::laporan. BAB V ]PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS Pasal 13 Bir,rya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dan Pegawai Negeri Si6ril. dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto melalui DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Je:r:eponto; Bir,Ly'a perjalanan dinas ke luar negeri diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Da.r:.rah Kabupaten Jeneponto; Pasal 14 Biaya pe:rjalanan dinas ke luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk: a. B:ir.rya Transportasi Udara termasuk : - Biaya Tiket Pesawat Puiang Pergi - Biaya Airport Tax - Biaya passport dan I atau biaya visa b. t,i'ang Penginapan; dan c. I-i;:Lng harian termasuk : - Uang makan; - Uang saku; dan - TJang transportasi lokal; Pasal 15 Bii;ry'a perjalanan dinas ke luar negeri dikelompokkan daiam 4 (empat) go,lo.ngan terdiri dari : a. qlolongan A (Business/ untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, lPimpinan DPRD; b. Golongan B (Business/ untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; c. Golongan C (Pubtished/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/c sampai dengan Goiongan iV/b; d. Golongan D (Published/ Ekonomi) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah selain yang <limaksud pada Golongan B dan Golongan C; Uarng transportasi udara dibayarkan secara at-cost dan diberikan be:,:clasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas ke luar neSerif (1) (2) tennasuk biaYa airPort Iairi:nya; Ua.ng penginapa.n d.ibayarkan secara at-cost dil::erikan berdeisarkan tingkatan golongan tax, passport dan biaya visa serta retribusi sesuai dengan biaYa riii dan perjalanan dinas ke luar (3) (4) (s) ne'p1eri; ur*g harian diLbayarkan secara lumpsum d-an diberikan berdasarkan tirrgkatan golongan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan marrurut jumla,h hari sebagaimana tercantum dalam lampiran SPPD' ternnasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dei..am hal harus berpindah moda transportasi lain; Kl.asifikasi kelaLs moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut : a. Klasifikasi Bussines diberikan b. Klasifikasi Published diberikan c. Moda transPortasi darat atau untuk Golongan A dan Golongan B; untuk Golongan C, dan Golongan D' air, paling rendah klasifikasi business (6) untuk semlla tingkatan. DaXam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada al,,a.t (2) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka dapat diipertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bl;,}<an disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan p,::rjalanan dineLs. Darlam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan tidak diireroleh, maka sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R,epublik Ind.onesia Nomor 164 lPMK.jSl2015 pertanggungjawaban biaya perjalanein dinas hanya dapat menggunakan daftar pengeluaran ri il, Pr,mbayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan uang muka kepada A[].N Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta pi.mpinan dan Anggota DPRD sesuai tingkatan golongan yang melaksanakan perjalanan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Dilerah. p:rmberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (B) didasarkan aIa.s persetujuein pemberian uang muka dari pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a Copy Surat Tugas, surat izin; b, Copy SPPD; c, Kwitansi tanda terima uang muka Perjalanan Dinas; dan d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas (10) Eir,:rdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), E,endahara Pengeluaran dapat membayar u.ang muka perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan golongan. BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 16 Doku::n.en pertangg'ungjawaban biaya perjalanan *dinas terdiri dari : a. i"iurat Tugas rlari pejabat yang berwenang f,I (7) (B) (e) b. C. $uLrat izin Pernerintah yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat atas selbagai izin prinsip perjalanan dinas keluar negeri; Sulrat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang herwenang ditempat tujuan diluar negeri; d. Fotocopi halaman paspor yang dibubuhi keberangkatan./kedatangan oleh pihak yang berwenang kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas; B'Llkti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari : 1) Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 2) Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi Elukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; Kr:mponen biaya perjalanan dinas dicantumkan pada rincian biaya p,erjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran IV y;mg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; LaLporan tertuilis hasil perjalanan dinas sesuai dengan format se,}:agaimana yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bergian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Da"ftar Pengeiuaran Riil sesuai dengan format sebagaimana yang te:rcantum da.lam lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Pasal 17 ASfi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pinnpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas men'yampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dal.itrm pasal 16 kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan l(euangan SKPD Sekretariat Daerah paling lama 5 (Iima) har:'l kerja setelah perjalanan dilaksanakan. Pej,nbat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dal arrn daftar per':Lgeluaran riil; BAB VI KETENTUAN PENUTUP cap/tanda di tempat e. f. o b' h. i. (1) (2) Pasal 18 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9), dinyataka.n tidak berlaku taSi. f

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2A14 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakii KepalEr Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupat-en Jeneponto (Berita Daerah Kgbupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor C,9)
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 02-B Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN KAPITALIS ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 2b Tahun 2016.pdf

PEDOMAN I(APITALISASI ASET TETAP DAN PEITYUSUTAN ASEf, TETAP MILIK PEMERIITTAII KABT'PATTN JTIYEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02-B, BD.2016/NO.02-B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KAPITALIS ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OAT tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu men5rusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahnan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor L822),; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, famUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s8s1); 3. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. 7. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lemebran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Oq Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6o1). 8. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; lo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381; ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ; l3.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AO7 Nomor 17Ol; l4.Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2OOg tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AOg Nomor 2591
UTtrUTUSKAII: Menetapkan I PtRATt RAN BUPATI JtlttFOMO ?EIITAIIIG PEI'OTIAN I(APITALISASI ASBT TETAP DAN PITTUSIITAN ASET TETAP MILIK PEAIERINTATI KABUPATTN JTNEPONTO BAB I KETTNTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 5. Unit kerja adalah bagisn SKPD selaku kuasa pengguna barang 6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umllm, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/ atau diserahkan/dihibahkan. 7. B.iaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 8. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 10. Nilai tercatat (carrying amountl aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi pen5rusutan. 11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewqiiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 12. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan d.engan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 13. Akuntansi aset tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca perusahaan. 14. Pembukuan aset tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap yang telah ditetapkan. 15. Penghentian (disposol) aset tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa. 16. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari buku besar aset tetap dan buku inventaris akibat kebirjakan penghentian (disposal) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Bupati. 17. Pelaporan adalah al<tivitas penyajian aset tetap untuk keperluan penlrusunan neraca danlatau kebutuhan man4iemen. 18. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari Pemerintah Daerah atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan. 19. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan. 20. Pengeluaran pendapatan (reaenue expendituresl adalah pengeluaranpengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode bedalan. 21. Pengeluaran modal (capital expendihtres) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan. 22.Be[anja modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (duabetas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 23. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatlan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit-unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap. 24. Reparasi ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula. 25. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar aset tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya. 26. Penambahan (additionl adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap. 27. Peningkatan (betterm.ent/improuementl adalah aktivitas penggantian bagian suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu aset tetap. 28. Penggantian (replacemenQ adalah aktivitas penggantian bagran tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama. 29. Penyusunan dan pemasangarr kembali (rearrangementl adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu aset tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi. BAB II RUAI{G LTNGIn P, MAKSUD, TUJITAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap daerah. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman Pasal 3 (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagr SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah. (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap daerah. (3) Sasaran pedoman ini meliputi : a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Daerah secara baik; dan b. penyiapan data aset tetap dalam rangka pen5rusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap daerah secara wajar. BAB III KTBIJAXA!{ ANUIYTAT{SI I(APITALISASI Bagian Kesatu Kriteria Kapitalisasi Pasal 4 Kriteria Kapitalisasi terdiri atas : a. memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas; b. meningkatkan mutu produksi; dan c. meningkatkan standar kinerja. Bagian Kedua Kapitalisasi Aset Tetap Pasal 5 (1) Pengakuan aset tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya kepada daerah dan/atau pada saat penguasaannya berpindah kepada daerah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : a. berwt{ud; b. mempunyai masa manfaat lebih dari t2 (dua belas) bulan; c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. tidak dimaksudkan untuk dijual dan atau untuk dihibahkan / diserahkan ; e. diperoleh atau dibangun dengnn maksud untuk digunakan; dan f. memenuhi nilai satuan minimum Kapitalisasi. (2) Pengakuan aset tetap akan andat bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetapi tersebut harus diakui pada saat terdapat bulrti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tqjuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai asset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembelilpenerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal. (a) Kapitalisasi penilaian aset tetap meliputi biaya-biaya setelah perolehan awal diakui yang menambah nilai aset tetap. (5) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : a. biaya persiapan ternpat; b. biaya pengiriman awal (initial deliueryl dan biaya simpan dan bongkar muat (lwndling cost); c. biaya pemaszulgan (installation cost); d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e. biaya konstruksi; f. biaya kepanitiaan; g. biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Dan h. biaya-biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan. (6) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang mempe{panjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi. (7) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manflaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemelihara€rn rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan. (8) setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenan@l , penambah an (additions), pengganti an (replacementl atau perbaikan (repairsl. (9) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal {capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (reuenue expenditures) (10) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. (11) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaranpengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. (12) Biaya-biaya selain belanja modal aset yang bersangkutan tetapi timbul akibat dari perolehan aset tetap yang bersangkutan diatribusikan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi secara proporsional biaya-biaya tersebut apabila terdapat perolehan aset secara gabungan dalam satu kegiatan pengadaan aset. (13) Suatu pengeluaran belanja yang pengangarannya tidak pada belanja modal akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai dimaksud pada pasal lima point satu (1) diatas. Bagian Ketiga Penilaian Pasal 6 (1) Penilaian biaya-biaya setelah perolehan yaitu pengeluaran selama masa pemakaian aset tetap daerah yang merupakan pengeluaran modal (capital expendifitre s) . (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan batas minimal nilai perolehan belanja modal yang dikapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang yang dapat diakui sebagai asset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Nilai Satuan minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran, pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaranya dan diakui sebagai aset tetap. (a) Nilai Satuan inininrum Kapitalisasi adalah batas nrinimal pengeluarah. yang dapat menambah nilai asset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan. (5)Batasan Minimal Kapitalisasi untuk setiap jenis aset tetap atau belanja modal berlaku mulai tahun 2015 dan batasan minimal kapitalisasinya tidak berlaku untuk asset tahun sebelumnya. (6) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Pengadaan f Pembelian Tanah. (7) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat pada daftar barang non aset tetap {ekstrakomptabel). (8) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak dapat digunakan/Rusak berat atau tidak berada dalam penguasaan pengguna danl atau kuasa pengguna dengan persetujuan pengelola barang milik daerah. Bagian Keempat Biaya Perolehan Pasal 7 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap melalui pengadaan baru dan pembangunan baru yang dicatat sebagai realisasi belanja modal daerah. (2) Pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilakukan berdasarkan ketentuan Per:aturan Perundang-Undangan. (3) Dalam hal pengadaan bartr dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan cara swakelola,maka perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap daerah dicatat sebagai realisasi belanja modal. Bagran Kelima Biaya yang Tidak Dapat Dikapitalisasikan Pasal 8 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya reparasi ringan dan pemeliharaan, dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa. (2) Keseluruhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai aset tetap daerah. Bagian Keenam PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (subsequent Expenditures) Pasal 10 Aset Tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Asset tetap bagi Pemerintah Daerah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk rehabilitasi dan belanja untuk overhaul. 1) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal atau meningkatkan kapasitas asset tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja. 3) 2l Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian oli pengecetan gedung kantor/bangun€ul Kendaraan, penambalan jalan akibat berlubang, pergantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi asset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengasapalan jalan. Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau overhaul yang menambah nilai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 2OO Kw dilakukan Renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi menjadi 3OO Kw, Gedung dan Bangunan melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, lantai secara keseluruhan. 5) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Gedung dan bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, Kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua. 6) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan Kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah menjadi Jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan. 4l 7l Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nitai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka pertambahan volume asset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, Misalnya Penambahan Luas suatu Gedung dari 400 M2 menjadi 5OO M2. Contoh : SKPD merencanakan untuk pembangunan WC didalam gedung yang sudah ada. Belanja Pemeliharaan atau Rehabilitasi dalam rangka peningkatan Khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan. 9) Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan pada poin 5 dan 6 terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar penytrsutan) dan Tabel Penambahan masa manfaat aset tetap sebaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 1O) Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa masa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belaaja yang dikeluarkan sesuai dengan poin 5 dan 6, dimana masa manfaat aset tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi masa manfaat normal aset tetap yang bersangkutan. 11) Kapitalisasi Biaya dimaksud angka 5, 6 dan 7 ditetapkan dalam lampiran nilai minimum kapitalisasi. Bagian Ketqjuh Bentuk Pelaporan Pasal 11 (l)Aset tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (ledgerl dan buku-buku pembantu lsub ledger dan sub-sub ledgerl masing-masing jenis aset, berdasarkan Bagan Perkiraan Standar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Rincian setiap jenis aset tetap disajikan sesuai klasifikasinya di Buku Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk setiap jenis aset tetap berdasarkan Kode Barang Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) (3) Kode Barang Daerah harus diharmonisasikan (mappingl dengan Bagan Perkiraan Standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD. (a) Setiap penambahan nilai perolehan aset tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya-biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari aset tetap induknya pada database aset tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Bidang Aset Daerah dengan rnemberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut. BAB TV KTBIJANAI{ AKI'I{TAITSI PE}TN'SUTAN Bagran Kesatu Masa Manfaat Aset Tetap Pasal 12 (1) Nilai Pen5rusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. (2) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah. (3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya pen5rusutan periode sekarang dan yang kan datang harus dilakukan penyesuaian. (a) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. (5) Jika masa manfaat suatu aset tetap telah habis, maka aset tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah (6) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Metode Penyusutan Aset Tetap Pasal 13 Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis luius adahh sebagai berikut: renJrusuran per periode = Nilai yans dapat disusutkan Masa Manfaat / Sisa Masa Manfaat Pasal 14 (1) Aset tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap. (2) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi. (3) Untuk Aset tetap yang direhabilitasi, nilai yang disusutkan adalah nilai buku asset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi asset. (4) Selain tanah, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya Kecuali Alat Musik modern seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. (5) Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan pen5rusutan secara periodik , melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. (6) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penSrusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut: a. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun pen5rusutan. (7t (8) b. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neracac. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, ya.ng dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya pen5rusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2O1O sld 2OH. Dengan demikian, pada awal TA 2O1S dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Beban penyusutan aset tetap dihitung satu tahun penuh, termasuk untuk tahun pertama perolehan aset tersebut. Sebuah aset tetap dapat dibeli/dibangun/diperoleh pada bulan apa saja. Namun demikian, per{rusutannya untuk tahun pertama perolehannya sudah dihitung satu tahun penuh. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap maka nilai penyusutannya sebagai berkut : Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi Sisa masa manfaat (e) Pen5rusutan yang baru = (10) Beban pen5rusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutanya sebagai berikut: PenSrusutan yang baru = Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat (11) Asset tetap Pemerintah Daerah yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai asset tetap dengan tahun perolehan 2008. Bagian Ketiga Penghentian (Disposal) Aset Tetap Pasal 15 (1) Aset tetap dapat dihentikan penggllnaannya karena alasan : a. kondisinya yang sudah rusak berat; b. dijual; c. ditukar; d. dikonversi; dan/atau e. dimusnahkan. (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Bupati. (3) Alasan dikonversi sebagaiarnana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi. (4) Suatu aset tetap dielirrtinasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara pernanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. (S)Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan/eliminasi aset tetap disesuaikan dengan nilai aset yang diperbolehkan dilepas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (6)Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke rlos aser BAB V XETEI{TUAIT PTilUTUP Pasal 15 Pen5rusutan Barang Milik Daerah benrpa asset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Angaran 2016. Pasal 16 Ketentuan lebih lanfut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlalm lagi. Pasal 18 Perafirran Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 01A Tahun 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

PEIUITJUK PELAKSAITAAIT PEITGELOLAAIT DAIIA I(APITASI DAII ITON KAPr?ASr PROGRAM JAltrrIyAN KESETTAIAII NASIOIIAL {JK}I} PADA FASILITAS PTLAYANAII KESEHA?AN TIilGI{AT PERTAMA DI KAEUPATEN JENEPOITTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01A, BD.2016/NO.01A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

BUPA?I JENEPOIITTO, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Al4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20L4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur sistem pelayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagr masyarakat, sasaran prograln, akuntabilitas, efektifitas dan e{isiensi pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan nasional, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah * Daerah Tingkat II di Sularresi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LB22l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanlu Negara Republik Indonesia Nomor a2}6l; \ Mengingat : 1. b. c. 2. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4A tahun 2AA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aasQ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5O63); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2411 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5SS7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Og Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor Zgg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-undang R*pubtik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahanl l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; f 4. 5. 6. 7. 8. 10, i1" t2. 9. 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Perattturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2s5); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor B1); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 589); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahut 2014 tentang Pedoman Pelaksanaall program Jaminan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 9Vfl; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor l_ Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 20OB Nomor lSVl; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).
PERATURAIT FUPATT TETTITAI{G pErurJUK PELAKSAITAAIV PEilGELOLAAI{ DANA I(APITASI DAN NON KAPI?ASI PROGRAM JAMII{AIT IIESE}IATAN NASTOIYAL {JKrrl par}a FASTLITAS pELAyAr[Aril KESEHATAIT TIITGI(AT PERTAMA DI I(ABUPATEX JT1YEPOITTO t4. 15. L6. t7. 18. 19. Menetapkan BAB I KEIEIT?UAII T'IUUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. sebasaif 3. 4. 5. Bupati adalah Bupati Jeneponto. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Tekr:is Dinas kesehatan Kabupaten Jeaeponto yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesrnas Pembantu, Polildinik Kesehatan Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. Fuskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap orang yarrg masuk ke Puskesmas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayallarl kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan. Puskesmas Rawat Iaap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. Puskesmas Pembantu yang sela4jutnya disingkat PUSTU adalah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Fuskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sarla dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala UIII Puskesrras. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk, dan bersarna masyarakat setempat atas dasar musyarvarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperli Pos Pealayanan Terpadu {P0SYANDU}, PKD, Pos upaya Kesehatan Kerja, pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningfuatan: perlcegahan, peyernbuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan rnasyarakat. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksara pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobata.n, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperiuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjufirya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan prograrn j aminan kesehatan. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jumlah peserta I yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayananf, kesehatan yang diberikan. t 6. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 13. 14. 15. 16. L7. 18. 19. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayararl yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 20. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manf,aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yaag diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 2L. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. 22. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang seianjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak marnpu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang menerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II MAITSUD DAIT TUJUAN Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaal Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraall pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagl peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggaranya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 Tujuan Petunjuk Pelaksaaaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan; c. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangarl; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan poia pengelolaan keuangan BLUD. BAB III PTLAYAI'IAIII KESEIIATA}{ DAN TE}IPA? PELAYAI{AT{ PROGRAIU JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (1) Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama. (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan. (3) Kasus rujukan balik. (4) Pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu men5'usui dan anahbalita oleh bidan ataut, dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas. (21 Puskesmas Keliling. (3) Puskesmas Pembantu. (4) PKD. (5) UKBM lainnya. BAB TV PELAYAIIAI{ KESEIIATA]V YAITG TIDAK DIJA*IIil Pasal 6 Pelayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oieh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan keq'a; d. pelayanan keehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif herdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa lwaba}.; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAITAJ EMEN PUSKESIYIAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (1) Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a. penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan} dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Puskesmas mengadakan pertemuan untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan target cakupan yang harus dicapai; 2. puskesmas menyusun POA tahunan (Januari sld Desember); 3. POA Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas[ Kesehatan. f (2) (3) (1) {21 (U (2) (3) (3) 14| b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1. disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan glrna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dibahas dalam Lokakarya Mini Fuskesmas. c. kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesmas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oieh Kepala Dinas Kesehatan. Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PEITGTLOLAAN DA!5A I{APITASI DAIT 1TON I(APITASI JK1T BAGIAN KESATU Umum Pasa1 8 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada upT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UpT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPI Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. Dana kapitasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. BAGIAX KIDUA Penganggaran Pasal 9 Kepala UPT Puskesmas menyusun rencana pendapataa dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencaoa pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Danakapitasi JKN pada UPT Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada[ masing-masing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan I t4) (s) (u (2) Rencana hrelanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, ohyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan. RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebegaimana dimaksud pada ayat (z) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang Peqjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. EAGIAII KETIGA Pelaksanaan dan penatausahaan Pasal 1O Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja laeyh {APBD} dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kipala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksarraan Anggaran Skpn {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD Gbagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UP? Puskesmas setiap tahun anggaren atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan 6an belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. bendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan rnerlyampaikannya setiap bulan kepada Kepala upT Puskesrnas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tangsal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala UPT Puskesmas; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusu{r realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPI Puskesmas menyampaikan iaporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehitan paling lambat pada tanggat 10 bulan berikutnya; c. berdasarkan reaii$asi pendapatan dan belaqja Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B} UFT Puskesmas setiap bulan kepada PFKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Fuskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah {BUD}; ' -*rs d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Puskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pad"a huruf c dengan mempedomani Peraturan perundang-uadangan. BAGIA!5 I{TEilIPAT Pertangfungiawahan Pasal 11 (U Kepala UPT Fuskesmas bertaqggung jawab secara formal dan pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. (3) material **f (1) {2) (3) (4) (21 Berdasarkan SP2B UPT Fuskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikanraya dalam la.poran Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat t2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VIT PEMANFAATAIY DAT{A BAGIAN KTSATU Umum Pasa1 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Fuskesmas ditetapkan sekurang-kurangny a 650/o dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oleh UtrI Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. BAGIAJT KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2 ayat {21 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Fuskesma_s. (2) Pembasan jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel : a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; b. kehadiran; dan c. variabel daerah, yaitu: kinerja, status kepegawaia:r dan masa kerja.l t I (s) (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 6O; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 4O; e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15. (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub bagran Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diheri tambahan nilai 30. (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang d,iakumulasik sampai dengan 7 (tujuhljam, dikurangi L poin. (6) Ketidakhadiran akibat cuti tidak dihitung dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimkasud pada ayat (5). (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala UPT Pu skesmas dikecu alikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {5}. (8) Jumlah jasa pelaSranan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan : 1. Point per hari adalah point sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan; 2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan. BAGIAN KBTIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan Penyetoran Pendapatan UPT Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan; kesehatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat t3) dimanfaatk."l untuk: t a. obat, alat kesehatan dan bahanmedis pakai; dan t b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainava. Point Ketenagaan * pml Hari tdk Masuk Ke4'a x Point Perhari ketenagaan) + (Jml Hari Kerja Bfektif - Jumlah Hari Tdk Masuk Kerial TOTAL JASPEL YANG TELAH DITETAPKAN Jutnlah Point Seluruh Ketenagaan Variabel Daerah (1) I ; -i I t2l Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, dapat dilakukan mela}ui SKPD Dinas Kesahatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. {3} Dukungan kegiatamn operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksrad pada Ayat t1I huruf b, meliputi : a. upaya kesehatan peror€Lngan berupa kegaiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya bertrpa biaya perjaJanan, jasa profesi narasumber, biaya malm-minum, foto copy, serris ringan alat kesehatan; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, berupa biaya perjalanan dan uang harian; c" operasional untuk puskesmas keliling berupa biaya BBM, penggantian oli, Suku cadang keadaraan pusling; d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan atau e. adrninistrasi keuangan dan sistem informasi berupa biaya perjalanan, uang harian, foto copy hahan, belanja piranti keras dan piranti lunak, dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN dan biaya otrrerasional sistem inforarasi. BAE VIII KETEilTUAIT PEHI}TT}P Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangalt Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 12 Tahun 2016.pdf

PERUBAIIAIT RTNCANA KER.'A PEMBANGUNAN DAERAII (RI(PDI I(ABUPATEN JENEFOITTO TAIIUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016

ABSTRAK:

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2AL6 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penlrusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabrrpaten Jeneponto Tahun 2AL6, perlu ditinjau kembali; bahwa dalam rangka pen5rusunan APBD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2Ot6 maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2O16; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Ta}:tun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunf 2OO+ Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara nenublif Indonesia Nomor aa2\; b. C. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '1-4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 9. Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Ig, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7\; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pen5rusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 1 5 1) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 18e); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor s Tahun 2OO8 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191); 24. Peratttran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 3:l:" ji::?"fl i,:*o::l*=,3;*=':"3^:AIlT^::Tc 25. 26. 27. 28. Indonesia (KORPzu) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O1O Nomor 799); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol2-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol2 Nomor 2lO.a); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O|4-2OL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 22fl; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OLO (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 2a3l; Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor t2 Tahun 2Arc Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 12); Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2OL6 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor O3)
Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBATIAN RENCANA KERJA PEMBAITGUNAT{ DAERAII TRKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2OL5 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; Bupati adalah Bupati Jeneponto. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2ol4-2o18, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2A74-2A18; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Keda Pembangunan Daerah yang disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun; BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAII Pasal 2 Perubahan RKPD merupakan landasan pen1rusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk men)rusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Pasal 3 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Pasal 4 (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika pen5rusunan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD BAB IV PENUTUP (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 dimaksud pada ayat (1) dimrrat dalam lampiran yang merrrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai : 1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men1rusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ; 2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men5rusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2A16. Pasal 6 Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Jeneponto Nomor 01 Tahun 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016. pada Pasal 4 Kabupatenl dan Belarja[ I Ko$Rffi E $8s, sf I vrnrrl${Asi p&ffi&p v; A$E$"iF}i F fu,, q ZY W h ffiA$iimA$ ! ,:ft.lJil fl. B{}$(. trffir.#ffi L BAB III PEITUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 11 Tahun 2016.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ZB Tahun 2A1-4 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan Biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu diatur sistem peiayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 01.a Tahun 2AL6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto, tidak sesuai lagi dengan perkembangall penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional {JKN) saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Zg Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 42561; I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2OA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOOq Nomor 144, Tarrbahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5063h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2011 Nomor 1"16, Tambahan Lembaral Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun ZOL+ Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 55S7); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangrUndang Nomor 09 Tahun 20 15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ]; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi Pemerintahan {l,embaran Negara Republik Indonesi Tahun 2OL4 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2Ol4 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan I-embaran Negara Republik indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang psrllagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negarq Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, TambahanL Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a7371; t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Teatang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25s); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA14 Nomor B1 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20l S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2A16 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 1Sg).
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 10 Tahun 2016.pdf

DEUIAN KBTATIAITAN PA1TGAN KABUPATEN JENEPOIYTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2OO6 tentang Dewan ketahanan Pangan, sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822],; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun L999, perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorf aa3$; I 2. 3. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun zOlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun zotz tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ReBublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 567e\; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentrasi dan T\-rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gSzi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); ll.Peraturan Presiden Republik Indonesia 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2O1O tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaien JenepontoI (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomorf- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran DaCrah Kabupaten Jdneponto Tahun 20OB Nomor 190
MEMUTUSKAtr: Menetapkan : PTRATURAII BUPATI TEIITAI{G DEWAN KEIAIIANAI{ PANGAIT KABIIPATEN JEI{EPONTIO BAB I KEIENTUAIT UMUIB Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto; 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksa.na Penyuluhan Kabupaten Jeneponto; 5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disingkat Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Jeheponto yang diketuai oleh Bupati jeneponto; 6. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selaqiutnya disingkat Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Selatan; 7. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat berkedudukan Pusat adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Pusat Pemerintah Republik Indonesia yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia; 8. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; 9. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; 1O. Tata Kerja adalah Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. BAB II TUGAS DAIT SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN I(TSATU Tugas Dewaa Kabupaten Pasal 2 (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam : a. merumuskan kebijakan datam rangka mewqiudkan Ketah*rr*rr,l Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan y""g ditetapkan oleh Dewan Rrsat f dan Dewan Provinsi; b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; c. melaksanakan evaluasi dan Ketahanan Pangan Kabupaten. (2) Tugas Dewan Kabupaten meliputi penyedian, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan da;a g;rzi. BAGIAII I(TDUA Susuaan Organlsasi Dewan Kabupaten Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan : pengendalian perwujudan Bupati Jeneponto; Wakil Bupati Jeneponto; Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto; Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jeneponto; a. Ketua b. wakil ketua c. kettra harian d. wakil ketua harian e. sekretaris f. anggota 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; 7. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Jeneponto; 8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto; 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto; 10. Kepala badan Rrsat Statistik Kabupaten Jeneponto; 11. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jeneponto; 12. Komandan Komando Distrik Militer L425 Jeneponto; 13. Kepala Bulog Wilayah Kabupaten Jeneponto; 14. Direktur Bank BRI Cabang Jeneponto; 15. Direktur Bank Sulselbar Cabang Jeneponto; 16. Direktur Bank BNI Cabang Jeneponto; LT . Kabag. Perekonomian Setda Kabupaten Jeneponto; 18. Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Jeneponto; 19. Ketua KTNA Kabupaten Jeneponto. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, I Provinsi dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan !, peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten. I 3. 4. BAGIAIT KETIGA SEI(RBTARIAT DEUIAN IIBTATIAITAN PANGAIT Pasal 4 (1) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Dewan Kabupaten. (2) Sekretaris Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan. BAGIAN KEEMPAT Kelompok KerJa Pasal 5 (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan ta:ta kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. BAB III TATA KER"'A Pasal 6 1) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait untuk membahas pelaksanaan Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. 2) Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan atau koordinasi Dewan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. Pasal 7 Setiap satuan organisasi di Linglmp Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan kinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Kabupaten. Pasal 8 Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan; kepada Dewan Pusat secara berkala, sekali dalam 6 (enam) buhn[, dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. I BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal LO Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal Ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 09 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 9 Tahun 2016.pdf

RENCANA I{ER.IA PE1IIBANGUNAIT DAERATI (RI(PDI I(ABUPATEN JENEPONI1O TAIIUil 2OI7

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2016/NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kejelasan arah, sasaran dan manfaat pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL4-2O18 khususnya pada program transisi, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun, 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangu""" I 2. 3. 4. 5. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OAT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N.*.+ 5601); ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tarrbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8171; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto l..[omor 02 Tahun 2A06 tentang Tata Cara Pen5rusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 15O); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor OB Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 18e); 22. Perabaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor s Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 20OB Nomor 191); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2OlO tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto (Lembararl Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O10 Nomor 199); [" Menetapkan 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol2-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL2 Nomor 21o.a); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL4-2O18 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 22al; 27. Peraft;r:an Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2Ot3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL3 Nomor 12); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 2a3l; 29. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2076 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor O3).
MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.IA PEMBANGUNAN DAERATI JENEPONTO TA}IUN 2OT7 IRKPDI I(ABUPATEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 2. 3. penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; Bupati adalah Bupati .leneponto.f I 4. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dising!<at DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2AA-2O18, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2OI4- 2018; 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun; 8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 9. RKPD Tahun 2Ol7 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2A17. BAB II RENCANA KER"IA PEMBANGUNAN DAERAII Pasal 2 RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Pasal 3 RKPD Tahun 2OLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL4-2O18 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasif, masyarakat. I Pasal 4 (1) RKPD Tahun 2Ol7 disusun dengan sistematika pen5rusunan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JENEPONTO BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP (2) Uraian secara rinci SKPD Tahun 2OL7 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 RKPD Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai : 1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men5rusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ; 2. Pedoman bagr Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men)rusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggara 2Ot7. Pasal 6 Dalam rangka men5rusun RAPBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OI7 sebagaimna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 1. Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggunakan RKPD Tahun 2077 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD; 2. Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggunakan RKPD Tahun 2or7 datam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran - Satuan Keda Perangkat naerahf. (RKA-SKPD). I BAB III PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT