Pencarian Peraturan

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

kesehatan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.265

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jeneponto, diperlukan upaya dan langkahlangkah melalui pemberian dan peningkatan pelayanan kesehatan; c. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 12. Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609)
Sistem Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk : a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau; b. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ruang lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan, meliputi: a. Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. Pelayanan Kesehatan; d. Manajemen Mutu dan Informasi kesehatan; e. Kerjasama; dan f. Peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
21 halaman

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jeneponto; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 13. . Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
92 Halaman

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 53); 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521); 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298); 24. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 35).
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PELAPORAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2020.
16 Halaman

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/ NO. 311

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

ABSTRAK:

a. bahwa guru merupakan pendidik profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas; b. bahwa guru dalam menjalankan tugas profesional sering mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminaif, intimidasi atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat atau pihak lain sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam hal perlindungan hukumnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. kewajiban dan tanggung jawab; c. pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; e. koordinasi; f. pembiayaan; g. sanksi administratif; dan h. ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
12

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, rnempunyai manf,aat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penrrrunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud; bahwa agau. entitas Pemerintah Daerah dapat melaku kan amortisasi Barang Milik Daerah benrpa aset tak berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam srratu Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Amortisasi Barang Mitik Daerah Berupa Asset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemberrtukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ttrhun 1959 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor L5 Tahun 2AA4 tentang Perneriksasn Pengelolaan dan ?anggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O*4 Nomor 66, Tamb+an Lembaran Negara Repr,rblik Indoneqia Nomor ++00); I I b. 3. 4. 5. 6. undang-undang Repubtrik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 523a1; tundang-undang Republik Indonesia Nor,nor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?entang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2A14 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor s601 ); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 14O Tambahan Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Ta.mbahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor trzi. t " vtrl, r t I 7. 8. 9. 10. 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor 170
UEMUTUSKAIT FERATURAN BUPATI JENEPOFI'TO TENTANG TATA CARA AMOKTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BER]IYUJUD PADA ENTITAS PEMERIN'TAH KABUPATEN JENEPONTO. BAB I ITETENTUAIT IIMIIlIil Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atam berasal dari perolehan lainnya yang sah. Br{ang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwqiud, yang selanjuhrya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non ker4angan yang dapat diidentilikasi namun tidak merniliki wqiud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digXrnakan untuk tqiuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajianlpenelitian yang mernberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (sofiutare) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise) Hak Cipta {cppgright)' paten, dan hak atas kekayaan intelekhral lainnya. Penangkat Lunak (Sofiwore) Komputer adalah safiutare yang bukan merupakan bagian tidak terpisatrkan dari penangkat keras ftwrduare) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komprrter atau jenis hardutare lai4nya. lYaralaba (Frornr;hise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanflaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri klras usaha yang dirniliki Pihak le I dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan ,",* f 1. 2. .1. 4. ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa' S.HakCipta(Copgright)adalahhakeksklusifyang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otornatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatrr ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk rryata., dan/ atau dipublikasikan sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' 6. Lisensi adatah iditrl tertulis yffi.8 diberikan oleh pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 7. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seorErng secara sendiri atau beberapa orang yalirg secara Lrersarrra-$a$la melaksanakan ide yang dihrangkan ke dalam kegiatan pernecahan nilasalah yang spesifik di bidang tehologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaaln dan pengembangan produk atau proses. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Aknral, yang sel4njutnya disingkat SAP Berbasis Akmal, adalah SAP yarlg mengakui pendapatan, beban , aset, utang, dan ekLritas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta merrgakui pendapatart, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggarall berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, Anrortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berrwqjud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah atokasi harga trrerolehan Aset Tak Berwujud secara sistertratis dan rasional selama masa manfaatnya' y€Lng hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berurujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 1O. Masa Manfaat adalah periode sr.ratu aset diharapkan untrrk aktivitas pernerintahan dao/ atau pelayanan publik atau jumtah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pernerintahan dxrl atau pelayanan publik, dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, kontrak. 8. 9. yang atau ll.Pengelola Earang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. lF I 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atam pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggurtakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neriaca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional. dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang meny4jikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pernerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan. 16. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPB, adalah laporan yang menyajikan informasi ken.aikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keraangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu. Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Ta"l* Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada PenLgelola Barang dan Pengguna Earang. (2) Pemgaturan Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tCbjek Amortisasi; b. :Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi; c. Masa Manfaat; d. Metode Amortisasi; c, Penghitungan dan pencatatan;dan f. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan [- I (3) Amortisasi Aset Tak ber-wujud dilaksanakan untuk: a. menyajikan nilai Aset Tak Eerwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud clalam Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; b. rnengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatn Aset Tak Berwujudyangdiharapkanmasihdapatdiperoleh clalam beberaPa tahun ke dePan; c. mernberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk rnenggaati atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah rlimiliki. BAB U O&IEK AMORTTSASI Pasal 3 (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang merniliki Masa Manfaat terbatas, antara lain rnelipr-lti: a, Perangket Lunak (software Komprrter); b. I-isensi; c. Waralaba (Franchise); d. X{ak Cipta (Copyrigfut};dan e. lflak Paten. {21 Atnortisasi tidak dilakukan terhadap; Aset Tak BErwqjud y+4g dl4Jatakae hilaqg berdasarkan dokumen suntber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak eipta (Capgr@ht) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und.angan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dal'r:l atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesrri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenanga-rr, uqtuk dilakukan pemindahtanganan, PenghaPusan. E I a. b. Pasal 4 il) Aset Tak Berwujud dalam kondisi trsElrlg dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} huruf b: a. direklasifikasi ke dalarn Daftar Aset Lainnya/Aset Lain-Lain; ci diungkapkan dalam Catatan atas taporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. {2) Dalam hal Aset Tak Bennrujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lairrnya/Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Ber,rvujud tersebut dihapus dari Daftar Aset l,airny a I Aset Lain-Lain. Pasal 5 {1} Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan,dikernudian hari dite:mukan,maka terhadap Aset Tak Berwqiud tersebut : a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak lBerwujud. (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagair,nana dimaksud pada ayat (1): a. clalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut rlitemukan; atau b. dalam hal tidak merniliki bukti kepemilikan, maka. :nilai aktrrrrulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwr4jud ltersebut disajikan sebesar nilai akumulasi i\mortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke lDaftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Bprwujud tersebut dicatat pada Da-ftar Barang Hilang. f, I BAB III mr,ar A$ET ?Ar{ BERWUJUD yAse DApa? AMoRTrsasr Pasal 6 (U Nilai ya''g dapat dilakukan Amortisasi pertama kau merupakan nilai buku per 31 Desember 2o15 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoreh sampai dengan 31 Desember 2O15. (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. (3) untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2o1s, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang. Pasal 7 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Bemrujud sebagai akibat penambahan atau pengura.ngan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Ber-wujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi. Penambahan atau pengurangan kualitas danl atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengur;Lngan yang memenuhi kriteria sebagairnana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 8 {1} Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakrrkan amortisasi {2} Penr.mrnan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melehihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwqiud tidak dapat (u t2t dimanfaptkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem. I l Pasal 9 (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berw"ujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwqfud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, lrraka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anaortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliprrti: a. nilai Aset Tak Berwqiud yang dapat dilakukan Amortisasi; b. nilai akumulasi Amortisa.si; dan c. nilai beban Amortisasi. (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas. Pasal 1O (1) Dafam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpngaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan peayesr.raian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berw'ujud yang berpengaruh terhadap I"aporan Kei*angan periode sebelum tahun anggaran berjalant maka dilakukan penyesuaian terhadap Akun Akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas. (3) Dalam hal terjadi pembahan nilai Arnortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengartrtr terhadap Laporan Ker*angan semester sebelumnya pada tahun angga.ran berjalan dan sebetrum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesrraian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas. Pasal Ll {1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. (2) Nilari residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Ma.sa Manfaat. {3) Nilai yang daryt diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. f, (i) (2\ (3) (4) (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang daprat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi. BAB I\I MASA MAIII.AAT Pasal 12 Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan: a. daya pakai; b. tingkat keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut. Perrrerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan masa manfaat 5 Tahun untuk semua jenis aplikasi. Masa Manf,aat Aset Tak Berwu{ud tidak dapat dilakukan pembahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Ber',vujud dapat dilakukan dalam hal: a. terjadi pengernbangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas rnanfaat;atau b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari. BAB V MBTODE AMORTISASI Pasal 13 (1) Arnortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Asfit Tak Berwqiud secara merata selama Masa Manfaat. f (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: Amortisasi per periode = Nilai ]rang dapat diamortisasi Masa manfaat BAB VI PEITGHITUITGAN DAIT PTNCATATAN Pasal 14 (U Penghifungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang. (2\ Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengguna Barang ditrimpun oieh Pengelola Barang. Pasal 15 Perrghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi As,et Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya. Pe:nghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi As,et Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagairnana dimaksud pada ayat (2), datram hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara prr:porsional berdasarkan nilai rnasing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nil{ yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.lL I IU {21 (3) (U (21 t3) (4) (1) {2t (1) Pasal 16 Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Benwujud dilakukan setiap akhir Tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dir:naksud dalarn Pasal 13 ayat ( 1). Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Be;rwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitrrngan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sarnpai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aeet Tak Berwrrjud tersebut ditrapuskan. BAB VII PE}ITYA"IIAI{ DAIT PEI{GUITGI{APAil Amortisasi sebagai: a. beban Pasal 17 Aset Tak Berwujud setiap Tahun disajikan Amortisasi dala:n LO entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan; dan b. akurnulasi Amortisasi dalam Neraca entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual. (21 AkumuLasi Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan falrtor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca. Pasal 18 Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca. Penyesuaian atas perubahaa nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2)': a. akumr:lasi Amortisasi disajikan dalam Neracal dan b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. $ (3) Perryesuaian atas pembahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. Pasal 19 Inllormasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diurngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat: a. nilai Amortisasi periode berjalan; b. periode Amortisasi; c. metode Amortisasi yang digunakan; d. Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan f. penambahan rnaLtpurr penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, tenrrasr:k penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. Pasal 2O Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilrakukan Amortisasi dan secara tekni^s nnasih dapat dirnanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi arrrortisasinya. Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 21 (U Penyajian, penghitungan dan pengungkapan (u (21 (1) {2) Pasal 22 Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan p.rrghu_p.r*rr. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimzrl<sud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD. BAB VIII KBTEfl TUAIT PERALIIIAII Pasal 25 Pada saert Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh seberum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud. 2. Kore.ksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. diiperhitungkan sebagai penambah nilai akun al<um*lasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca; b. di:perhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannyaAmortisasi; c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah di.hapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud. BAB ['( I{ETE.NTUAII PEilUTUP Pasal 26 Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Talk Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagain:rana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk penJrusrrlan Laporan Keuqngan periode yang mulai pada da:a setelah L Januari 2016 [ Pasal27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiaP orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penemPatannya dalam Berita Daerah KabuPaten JenePonto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
15

pedoman pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten jeneponto

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGKAT KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. Mengi*gat : 1". b. BUPAfI JEIITEFONT|O, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5a ayat {2) Und.ang-Undang Reprrblik lnd,onesia Nomor 1 Tahun 2011 teatang Perulmahan dan Kawasan Permukiman, serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya dibidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; bahwa agar pem.anfaatan p,rograrn peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan persyaratan penerima Program, Obyek Program pada Desa/Kelurahan; bahwa berd,asarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Ped"oman Pelaksanaan Frogram Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Jeneponto;
Undang-Undang Repubtik Indonesia Norror 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221; Undang-Und,arrg Republik Indonesia Nomor L7 Tahun2OOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\iiomor 42561; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaalt Negara (Lembaran Negara Repub,trik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 5, Tarnb,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Iadonesia Nomor 15 Tahurl 2AO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangg""f c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndang Republik Indonesiaan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2AAT tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah {l,embaran Negara RepubUk Indoneesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor a738); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S0 Tahun 2AOT tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'asama Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahuq 2AA7 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republild Indonesia Nomor a76\; I 14. Peratur.ran Pernerintah Republik Iadonesia Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5533); 15. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor O4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan BaranglJasa Pernerintah {Lernbaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik trndoneesia Tahun 2015 Nornor 2O36); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nornor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2413 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 2191.
Menetapkan ME!fiUTUSKATd : PERATURAS BIIPATI TEITTAIIG PEDOMA.r PELAKSAITAAN PROGRAM PEI!ffITGKATAN KUALTTAS RUIUAIT BAGI MASYARAKAT BERPENGIIASILAIT I(ABUPATEIT JEITEPONTO RENDAII DI BAB T KETEXTU'AN TIIIIUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabr-epaten Jeneponto. 5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 6. Kepala Dinas adalah Dinas Tata Rualg dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto. 7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksana program peningkatan kualitas rumah hagi rnasyarakat berpenghasilan rendah" 8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten s. gff;ruSl;"*"" kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. "tJI 1O. Program Pembangunan Baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah sela:rjutnya disebut Program PB (Pembangunan Baru) bagr Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Pembangunan Rumah Baru. 1 1. Program Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Program PKR Bagi MBR adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagl masyarakat berpenghasilan rendah. 12. Pembangunan Baru yang selanjutnya disebut PB adalah Program Pembangunan rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi komponen syarat rumah iayak huni. 13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah Program Peningkatan memperbaiki komponen rumah danlatau memperluas rumah untuk meningkatkan danlata.u memenuhi syarat rumah layak huni. 1"4. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan. I"5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni. 16. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan. 17. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PI adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang. 18. Peningkatan Kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK L adalah peningkatan kualitas rumah yang rusaf< ringan d,imana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai {struktur bawah}, dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak. 19. Peningkatan Kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding {struktur tengah), atau atapnya {struktur atas} rusak atau tidak layak. 20. Peningkatan Kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat d.imana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya rusak atau tidak layak. 21. Detsil Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungalt secara rinci suatu bangunan. 22. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara selaqjutnya disingkat ApBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan. *ax*#ffiiloruAN Pasal 2 {1} Maksud dari Program PB dan PKR Bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat. I (2) fuuan Program PB dan PKR Bagi MBR adalah agar MBR dapat menghunif rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman I Pasal 3 (1) Lingkup Program PB dan PKR Bagi MBR adatah program untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah bagt MBR dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. (2) Kategori Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), yaitu : a. PK 1 / rehabilitasi ringan, b. PK 2 I rehabilitasi sedang; dan c. PK 3 I rehabilitasi berat. BAB III KRITERIA DAI{ PERSYARATAI{ Bagran Kesatu Kriteria Paragraf 1 Kriteria Subyek Program Pasal 4 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR harus memenuhi kriteria : a. warga Negara Indonesia; b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap; c. sudah berkeluarga; d. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan; e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni; f. belum pernah mendapatkan Program pKR dan pKR Basl MBR yang pembiayaannya baik dari APBN atau ApBD; dan g. bersungguh-sungguh mengikuti Program pB dan pKR Bagi MBR. Paragraf 2 Ikiteria Obyek Program Pasal 5 (1) Kriteria obyek program yaitu : a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah : 1. dikuasai secara fisik dan jelas batasnl'a; 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; 3. tidak dalam status sengketa; 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang; b. bangunan yang belum selesai dari yang sud,ah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi); c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/ atau d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial danlatau kebakaran. (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria : a. satu-satunya rumah yang dimiliki; b. rumah dengan kondisi : 1. rusak ringan 2. rusak sedang; 3. rusak berat; atauI standar minimal PKR bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 m2 {tiga puluh enam meter poersegi) dan paling tinggi 5o m2 {lima puluh meter peisegi); dan/atau tidak mempurryai kamar tidur, kamar mandi dan kakus {MCK). (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf a adalah : a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV; b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidakl kurang mempunyai ventiiasi dan pencahayaan; c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh. d. rusak berat; dan/atau e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2 (sembilan meter persegi) Bagran Kedua Persyaratan Paragraf 1 Persyaratan Penerima program Pasal 6 (1) Persyaratan Penerima program pB dan pKR Bagi MBR terdiri dari : a. surat pernyataan yang menyatakan : 1. belum pernah menerima program perumahan braik yaxg didanai APBN atau ApBD; 2. te;rta::L yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi; 3. rumah _satu-satunya yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah; 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru; 5. fotokopi sertilikat tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desJTt<elurahan; 6' fotocopi kartu keluarga dan kartu penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima program pKR Bagi MBR; dan 7. bersungguh-sungguh mengikuti program rxn eagi MBR dan akan mentaati semua peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan dalam program tersebut. b. surat keterangan berpenghasilan dari tempat ke{a bagr yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/turah b"s, y""I berpenghasilan tidak tetap. (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sebagaimar,a dimaksuA paAa ayatlr) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Persyaratan Usulan DesalKelurahan Pasal 7 (1) Persyaratan penerima program pB dan pKR Bagr MBR dari I DesalKelurahan, yaitu : f C. d. a. surat usulall dari Desa/Kelurahan yang dilengkapi deagan daftar data rinci (nama dusun dan lingkungan) perioritas penerima Program PB dan PKR Bagi MBR; dan b. data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi : 1. nama iengkap; 2. jenis kelamin; 3. nomor Induk Kependudukan (NIK); 4. umur; 5. pekerjaan; 6. aiamat {meliputi desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten}; 7. penghasilan; 8" jumlah tanggungan; dan 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto). (2) Format surat usulan dari Desa/Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran Angka II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB TV TUGAS DAIT TAIYGGUITG JAIIIAB PELAKSAI{A PROGRAM Bagian Kesatu Pengelola Program Pasal I (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Program PB dan PKR Bagi MBR adalah Dinas dengan melibatkan pihak terkait. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1} antara lain : bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas; pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan; pihak ketiga selaku penyedia jasa; SKPD KabupatenlKota yang membidangi perumahan; dan kepala desa/1urah. Bagran Kedua Tugas Dan Tanggung Jawab Paragraf 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pasal 9 (1) Dinas dalam melaksanakan Program PB dan PKR Bagi MBR bertanggung jawab : a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; b. koordinasi pelaksanaan Program PB dan PKR Bagr MBR kepada SKPDlunit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan; c. sosialisasi kebijakan Program PB dan PKR Bagi MBR; d. menyetujui usulan nama-narna calon penerima Program Bagi MBR serta" narna desalkelurahan atau kecamatan Program PB dan PKR Bagi MBR; e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bagr MBR. a. b. c. d. e. PB dan PKR sebagai lokasi PKR il r PB dan (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perumahan danlatau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan. Paragraf 2 Bidang Perumahan Pasal 10 (1) Bidang Perumahan Dinas dalam melaksanakan tugas jawab : a. memverifikasi alokasi anggaran Program PB dan tiap Desa/Kelurahan; mempunyai tanggung PKR Bagi MBR untuk b. menetapkan tata kelola pencairan dana Program PB dan PKR Bagi MBR; c. bertanggung jawab atas pencapaian ta.rget kinerja pelaksanaan program; d. membuat dan menyarnpaikan laporan pertanggung jawaban Program PB dan PKR Bagi MBR kepada Bupati melalui Kepala Dinas; e" melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR; f. membuat petunjuk teknis pelaksanaan prograJn. (2) Dalam melaksanakaa tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang dibantu oleh PPTK, Tim Teknis SKPD dan Tim Teknis Desa/ Kelurahan " Paragraf 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 11 (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal : a. melakukan verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan bagi calon penerima Program PB dan PKR Bagi MBR Desa/Kelurahan; b. melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga; c. melaksanakan Pembayaran; d. mengajukanlmenyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang teiah ditentukan; e. dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPTK dapat menunjukkan Pihak Ketiga selaku penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan; f. melakukan pengawasan dan monitoring peiaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Program PB dan PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan h. dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g dengan menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (2) Kriteria dan format tabel verifikasi administrasi dan veri{ikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, tercantum dalam l,ampiran - Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatif, ini. f,- Paragraf 4 Pihak Ketiga Selaku penyedia Jasa Pasal 12 (1) Pihak ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (2) huruf c dan Pasal 1 1 ayat (1) huruf e terdiri atas : a. konsultan perencana; b" kontraktor pelaksana; dan c. konsultan pellgawas. (2) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam d.okumen DED" (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program pB dan pKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditelapkan dalam kontrak. (4) Penyelesaian pekerjaan program pB dan pKR Bagi MBR dengan progres 1OO% untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan UImi berita acara serah terima pekerjaan Pasal 13 Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyed"ia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan rabupaten Jeneponto sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Ind one*iu.*rr. melakukan tugas dan tanggung jawab : a. menyusun DED rehabilitasi rumah yailg menjadi obyek Bagi MBR pada masing-masing desa/kelurahan pelaksanaan kegiatan; mengidentifikasi data-data yang dokumen sebagaimana dimaksud c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan. Pasal 14 Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal b. melakukan survey ke lapangan untuk diperlukan berkaitan dengan penyusunan pada huruf a; dan Pasal 15 Kontraktor Pelaksana sebagnimana dimaksud dalam pasal melakukan tugas dan tanggung jawab : 12 ayat (1) huruf a Program PB dan PKR yang menjadi lokasi L2 ayat (1) huruf b a. meiaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pprK; 9. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh ppTK; dan d. memberikan keterangan-keterangan yang Olp.*rt u.rt untuk pemeriksaan pelaksanaan peke{aan yang dilakukarr olih PPTK dan pifrat direksi lapangan. Pasai L6 (1) Konsultan Pengawas sebagaimalla dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab : a' mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksiH program PB dan pKR bagi MBR; dan [" b. membuat laporan progres pekedaan mulai aa/o, soo/o dan looyo (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas d,iatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perUndang-Undang Republik Indoaesiaan. Paragraf 5 Kepala Desa/Lurah Pasal 17 Kepala Desallurah sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. memberi keterangan penghasilan bagi \parga yang tidak memiliki penghasilan tetap; b. memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah {serti{ikat hak atas tanah); dan c. mengesahkan data penerima program pB dan pKR bagi MBR. Paragraf 6 Subyek/ Penerima program Pasal 18 Penerima Program PB dan PKR Bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan b. membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar be{alan sesuai dengan gambar kerja dan rencrrr* **kt, v"rrg dltetaplian oleh PPTK. BAB V PETETAPAIT LOI{ASI DAIT PE1TDATAAIT CALO1Y PENERIMA PROGRAM Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pasal 19 (1) Program PB dan PKR Bagr MBR dilakukan secara sistematik disetiap desalkelurahan yang diusulkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan. (2) Penangallan sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, danfatau backlog di desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program pB dan pKR Bagi MBR untuk tahun *rrgglr"; berjalan. Pasal 20 (1) Dinas menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan yang diusulkan oleh Kecamatan sebagai lokasi program pB dan pKR Bagi nrrin. (2) Penetapan desalkelurahan sebagaimana dirnaksud *y*t (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai d,engan anggaran'yang tersedial dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. il, I {3) Desalkelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak la3rak huni yang paling tinggi baik skala desa/kelurahan maupun kecamatan. Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Program Pasal 21 (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan Progr:am PB dan pKR Bagi MBR. (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Program pB dan PKR Bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis. (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat t2) adalah semua persyaratan administrasi. Pasal 22 (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas : a. kelengkapan persyaratan administrasi penerima Program PB dan PKR BaSt MBR perkecamatan atau perdesa/kelurahan; b. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan c. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Program PB dan PKR Bagr MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis. (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi : a. surat pertanggungiawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli 1'ang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh direktur atau direktris yang membidangi pendataan. Bagran Ketiga Penetapan Usulan Penerima Prograrn Pasal 23 (1) Usulan calon penerima program dari desa/kelurahan disahkan oleh pejabat Kepala Desa/Lurah tempat domisili calon penerima Program PB dan pKR Bagi MBR. (2) Usuan lokasi dan nama-nama calon penerima program dituangkan dalam Keputusan yang ditanda tangani oieh Kepala Desa/Lurah sebagai dasar pelaksanaan Program FB dan PKR Bagi MBR. Bagian Keempat Perubahan Nama Penerima Program Pasal 24 (1) Dalam hal penerima Program PB dan pKR mengalami perubahan karena meninggal Bagi MBR dari desa/kelurahan; dunia sebelum pelaksanaan$, f, diperbaiki, kegiatan dan pprK tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan akan men$gan-! aerrg;-penerima urutan lain sesuai dengan prioritas nama yang diusulkan otErr pemerintah aesaTt eturahan. (2) Penggantian/perubahan plnerima prog..* sebagaimrrr. ayat ii*aksud pada ditetapkan. {1}, dilakukan sesuai denga; r.Iit*ri" dan mekanisme yang telah (3) dituangkan Perubahan dan penggantian penerima program pB dan pKR Bagi MBR, dalam nicta acara yang ditanda tangani oleh pprK Teknis Kabupaten. dan Tim suMBrR DArrA ":f"HcculrAArs DAIA Bagran Kesatu Sumber Dana Pasal 25 (1) Dana Program PB dan PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto. (2) Dana Program pB dan pKR B€gri-MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen petaksana aagfaran Dinas. (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksana anggaril Dinas sebagaimana dimaksud p1d? ayat {2} merupakan batas tertinffi pendanaan yan; jiseoiakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahr]i *rrgg.r*r, sesuai ketentuan. "":ffi"trm* Pasal 26 (1) Penggunaan dana Program PB dan PKR Bagi MBR diutamakan untuk pembangunan baru dan meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan .^. Flrtilas bangunan serta kesehatan bangunan rumah. (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas lantai bangunari36 rn2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m2 {sembilan meter persegi} per*anggota kelaurga. (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penuqjang kesehatan dari lingJ<ungan bangunan sebagaimana dimaksud p*au, ryr.t 1t-1 yaitu : a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstui rr"t..*l b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan diplester bagran luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau paparrkelas II pakai alur serta iidah penyambung; c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang; d. terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan diplester. Pasal 27 (1) Penggunaan dana Program pB dan pKR Bagi MBR harus dituangkan bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang. dahml n' (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rerrcana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur lebih lanjut anggaran biaya dengan petunjuk teknis Dinas. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas. pada ayat (2), disusun dan BAB VII PENCAIRAH DAITA Pasai 28 (1) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai dengan kontrak. (2) PPTK membayar dana Program PB dan PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan. (3) PPTK menerbitkan SPP paling lambat 3 {tiga} hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga. (4) PF-SPM/Bagian Keuangan menerbitkan SPM-LS paiing lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayail:;. BAB VIII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasai 29 (1) Kontraktorlpelaksana tekreis pihak ketiga wajib menyarnpaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program PB dan PKR Bagih4gn kepada PPTK paling lambat tanggal 3 {bulani berikutnya. (2) Konsultan Penga'ruas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhad.ap pelaksanaan Pekerl'aan Program PB dan PKR Bagi MBR kepada PPTK sampai progres 1OO% dan penyerahan pekedaan. (3) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati herupa : a. laporan berkala bulanan pelaksanaan Program PB dan PKR Bagi MBR paling lambar akhir bulan berikutnya; dan b. laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan Prggram PB dan PKR Bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. BAB IX KETEIITUAN LAII{-LAII$ Pasal 30 (1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program PB dan pKR Bagi MBR dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaarulya berpedoman pada peraturan Bupati ini. (2) Program PB dan PKR Basr MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),- hanya diberikan bagi MBR yang belum pernah mendapat bantuan *ii*.ri..,f, dari pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi. [" BAB X ketentuan penutup Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
21

BAGI HASIL PAJAK DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.141

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa / Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk mengatur peruntukkan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 28 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA / KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

hak asasi manusia

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari: a. litigasi; dan b. non litigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menjalankan kuasa; b. mendampingi; c. mewakili; d. memberikan pendapat hukum; dan/atau e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
20 halaman

pertanggungjawaban apbd

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.229

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 28. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 29. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 30. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2197/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.
9 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT