Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021, maka perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021; b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020;
Materi Pokok : Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian
jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada
masyarakat miskin dan rentan miskin guna memperoleh
layanan pendidikan yang bermutu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan
Pembiayaan Pendidikan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1. Tahun 2017 tentang tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah.
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjmvaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2023;
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: Pendapatan; Belanja; Transfer; Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 3 HLM. Lampiran: 1071 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 35 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan arah dan petunjuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi Pemerintah Desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015.
Muatan materi pedoman penyusunan APBDesa, meliputi Sinkronisasi Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, Prinsip Penyusunan APBDesa, Kebijakan Penyusunan APBDesa, Teknik Penyusunan APBDesa, dan Hal-hal Khusus Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
6 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 50.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan
Pasal 45A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah
Secara Elektronik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tahapan Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia; Persyaratan Calon; Pengundian Nomor Urut; Pemungutan Suara; Pengajuan Keberatan Sanksi; Kerusakan Peralatan; Calon Lurah yang Meninggal Dunia; Pemilihan Lurah Lanjutan dan Pemilihan Lurah Susulan; Sanksi; Pembiayaan; Keadaan Kahar; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Jumlah halaman: 34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, refocussing kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 5ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2012; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2019; 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019; 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21Tahun 2019;
Materi Pokok : Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
