Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa agar pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerahdapat dilaksanakan untuk mendukung percepatan pengembangan usaha perusahaan, maka perlu dibentuk pedoman pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPedoman Pengadaan Barang dan Jasa padaBadan Usaha Milik Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2019;
Materi Pokok : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Langsung, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Proses Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; Pengadaan Barang/Jasa Khusus Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, Pengawasan dan Sanksi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Jumlah Halaman : 24 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008.
Materi pokok: Jenis Rekening, Kewenangan pengelolaan Rekening, Pembukaan Rekening SKPD, dan Pengoperasian Rekening
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 18.1 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Staf Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan
Staf Pamong Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020; 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Halaman: 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 17.1 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sleman No. 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme PNS
dan mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai perlu
dilakukan pengembangan kompetensi salah satunya
melalui bentuk pendidikan formal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemberian Tugas Belajar; Prosedur Dan Persyaratan Permohonan; Hak Dan Kewajiban; Pembatalan Dan Pemberhentian; Penugasan PNS Tugas Belajar; Pasca Tugas Belajar; Pemantauan Dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan yang dicabut: a. Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 , b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010, c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2012
Halaman: 22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 22.1 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sleman No. 8 Tahun 2023 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan upaya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan peran serta seluruh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yang perlu diperkuat dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020.
Materi abstrak: Pelaksanaan, Sanksi, Sosialisasi dan Partisipasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, yang
tertib, efektif dan efisien, perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur pengawasan perizinan berusaha;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Mekanisme Dan Prosedur; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 46.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan
efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan
dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman,
perlu membentuk komisi perlindungan anak daerah
yang independen;b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 74
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal
diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk
Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga
lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang
ditetapkan Bupati
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Kelengkapan Organisasi, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota KPAD, Masa Jabatan, Tim Seleksi, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Kode Etik, Mekanisme Kerja, Mekanisme Pengaduan, Kerjasama, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Halaman: 24 hlm, Lampiran: 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat