Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di
Kabupaten Wonogiri diperlukan sistem pemerintahan
berbasis elektronik secara terpadu serta diperlukan
dokumen ref erensi sekaligus koordinasi bagi seluruh
Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam merencanakan,
membangun, mengoperasikan, memantau dan
mengevaluasi Sistem Pemerintahan Ber basis
Elektronik (SPBE);
b. bahwa SPBE Kabupaten Wonogiri yang terpadu
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konsep pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang
akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku
kepentingan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam
pembangunan dan penyediaan sistem berbasis
telmologi informasi dan komunikasi;
c)bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950'; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Per aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8
Tahun 2020; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Ruang LIngkup; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2019
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2022
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatan
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perbaikan sistem penganggaran di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Remunerasi pada Sadan Layanan Umum Daerah Rurnah Sakit Umurn Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tah un 2021 tentang Remurierasi Pada Badan Layarian Umurn
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak lnflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah melaksanakan program penanganan dampak inflasi melalui belanja wajib perlindungan sosial untuk pemberian bantuan sosial;
b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07 /2022, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur pedoman pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan
Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam peningkatkan pelayanan dan pembinaan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang terkelola dengan baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri (SIPOLANGIRI)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Kabupaten Wonogiri yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan
bcrkcsinambungan;
b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan
peran dan potensi secara terencana, terarah, tcrpadu, dan berkelanjutan;
c. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,
berkualitas, berdaya saing dan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan baik lokal, nasional, dan internasional, maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf .b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nornor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2021
Peraturan ini mengatur tentang sebuah bentuk apresiasi kepada Pemuda Berprestasi dalam bentuk uang sebagai
bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta memiliki kepribadian yang baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan persandian di Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan penyelenggaraan persandian dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan lnformasi di Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan lnformasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan data informasi yang dilaksanakandengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi untuk pengamanan keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan a. perencanaan;
b. pelaksanaan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Intern pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjaminan dan peningkatan
kualitas pengawasan intern aparat pengawasan intern
pemerintah, perlu dilakukan penilaian intern secara
berkala; bahwa Pedoman Telaah Intern menjadi acuan bagi
pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penilaian intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Intern pada
Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAAIPI/DPN/2021; Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan telaah intern, pelaksanaan telaah intern, pelaporan telaah intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 44 Tahun 2022
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA - ALOKASI BAGI HASIL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2022/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi
daerah bagi Desa dengan memperhatikan capaian pajak dan
retribusi daerah Tahun 2022, maka Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2022 Ten tang Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 diubah.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 45 Tahun 2022
TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH - FORMULA TARIF SEWA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formula Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif Sewa
Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.06 / 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghitungan, faktor penyesuai sewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
