PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 233 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 30 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Struktur Organisasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 29 Tahun 2016
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 28 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Simalungun No. 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun TA 2016
    Perubahan Keempat
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2016
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Sumber Daya Alam
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah sebagian
  1. PERBUP Kab. Simalungun No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan