TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 741
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan sinkronisasi Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kab. Kaur dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Permendagri RI No. 80 Tahun 2015
7. Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 10 Tahun 2016
8. Peraturan Kepala ANRI No. 30 Tahun 2016
9. Peraturan Daerah Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2018
Dinas Perpustakaan merupakan Dinas Tipe B yang merelakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati Kaur No. 17 Tahun 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 944
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945;
2. UU No 9 Th 1967;
3. UU No 8 Th 1981;
4. UU No 28 Th 1999;
5. UU No 3 Th 2003;
6. UU No 17 Th 2003;
7. UU No 1 Th 2004;
8. UU No 31 Th 2004;
9. UU No 33 Th 2004;
10. UU No 25 Th 2009;
11. UU No 28 Th 2009;
12. UU No 12 Th 2011;
13. UU No 23 Th 2014;
14. PP No 54 Th 2002;
15. PP No 79 Th 2005;
16. PP No 69 Th 2010;
17. PP No 12 Th 2019;
18. Perpres No 1 Th 2007;
19. Permen KP No 49/PERMEN-KP/2014;
20. Permendagri No 80 Th 2015;
21. Perda Kab Kaur No 4 Th 2012; dan
22. Perda Kab Kaur No 9 Th 2018.
WILAYAH PERIKANAN; JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI, DAN SKA; PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP; TATA CARA PENCABUTAN SIUP; STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBESARAN RETRIBUSI; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 57 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KAUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 742
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 18 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 32 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 81 Tahun 2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahuh 2007
11. Perda Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 529 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana Kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
b. berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. Rencana Kerja Pemerintah daerah memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun, merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kaur secara berkesinambungan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 TAHUN 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 26 Tahun 2007
7. UU No. 12 Tahun 2012
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 38 Tahun 2007
11. PP No. 41 Tahun 2007
12. PP No. 6 Tahun 2008
13. PP No. 8 Tahun 2008
14. Perpres No. 5 Tahun 2010
15. Perpres No. 43 Tahun 2016
16. Permendagri No. 13 tahun 2006
17. Permendagri No. 54 Tahun 2010
18. Permendagri No. 53 tahun 2011
19. Permendagri No. 27 Tahun 2016
20. Permendagri no. 37 Tahun 2016
21. Perda No. 13 Tahun 2007
22. Perda No. 14 Tahun 2007
23. Perda no. 15 Tahun 2016
Dalam hal RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kaur mempedomani RKPD Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPDR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 60 Tahun 2016
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2015- 2019
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 457
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kaur Tahun 2015- 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 7 Tahun 2004
3. UU No. 25 Tahun 2009
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 16 Tahun 2005
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 6 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011
12. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 4 :
RAD-AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kaur untuk mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Kaur sampai dengan 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 60 Tahun 2020
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAUR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 860
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri SIpil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 1 Tahun 2004
7. UU No. 5 Tahun 2014
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. UU No. 30 Tahun 2014
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. PP No. 11 Tahun 2017
12. PP No. 12 Tahun 2019
13. PP No. 44 Tahun 2020
14. Permendagri No. 80 Tahun 2015
15. Perda Kab. Kaur No.5 Tahun 2015
16. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
17. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2019
18. Perbup Kaur No. 104 Tahun 2019
Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada PNS dan Calon PNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TA 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 626
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup Kaur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri dan Perjalanan DInas Luar Negeri bagi pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten kaur TA 2018
ABSTRAK:
Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur SIpil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2018 masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan
UU NO 9 TAHUN 1967
UU NO 28 TAHUN 1999
UU NO 3 TAHUN 2003
UU NO 17 TAHUN 2003
UU NO 1 TAHUN 2004
UU NO 15 TAHUN 2004
UU NO 33 TAHUN 2004
UU NO 5 TAHUN 2014
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 109 TAHUN 2000
PP NO 58 TAHUN 2005
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
PERMENDAGRI NO 11 TAHUN 2011
PMK NO 113/PMK.05/2012
PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2017
PMK NO 49/PMK.02/2017
Peraturan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Surat Tugas Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
PERBUP KAUR NOMOR 87 TAHUN 2017
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 61 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA KEBAKARAN DAN FASILITAS HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1217
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA KEBAKARAN DAN FASILITAS HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat miskin di kabupaten kaur yang menempati rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat terdampak oleh bencana alam/bencana kebakaran dan untuk memfasilitasi rumah masyarakat yang
terdampak oleh program pemerintah ke lokasi yang lebih refresentativ, perlu diberikan bantuan;
b. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan kepada penerima bantuan dapat lebih tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam, bencana kebakaran dan
Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2014, Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 ten tang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat·
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Bupati Kaur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 570);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 292);
25. Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1084);
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA KEBAKARAN DAN FASILITAS HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - bumd
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 950
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada PT Bengkulu Mandiri (Perseroda) Untuk Menjalankan Program Ekonomi Komprehensif
ABSTRAK:
a. Bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah maupun nasional, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergeraknya sektor riil serta perdagangan, Pemda Kab Kaur perlu menjalankan Program Ekonomi Komprehensif di Kab Kaur dan Prov Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
b. Bahwa sesuai arahan Gubernur Bengkulu dalam surat No 522/852/DLHK/2021 tentang perlunya penugasan kepada BUMD dalam rangka menjalankan program ekonomi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergeraknya sektor riil serta perdagangan di Kab Kaur dan Prov Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) PP No 54 Th 2017 tentang BUMD, setiap penugasan kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Penugasan PT Bengkulu Mandiri (Perseroda) untuk menjalankan Program Ekonomi Komprehensif.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 54 Th 2017;
5. PP No 28 Th 2018;
6. Permendagri No 80 Th 2015; dan
7. Perda Prov Bengkulu No 1 Th 2020.
PENUGASAN; DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH DAERAH; PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KEADAAN KAHAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 747
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur No. 199 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) merupakan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sapat dilaksanakan melalui Dana Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. Perpres RI No. 129 Tahun 2018
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permenkeu No. 50/PMK.07/2017
9. Permenkeu RI No. 199/PMK.07/2017
10. Permendagri No. 20 Tahun 2018
11. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
12. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018
Beberapa ketentuan Pasal 10 dalam Perbup Kaur No. 119 Tahun 2018 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati Kaur No. 119 Tahun 2019
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
