pedoman - dan - kepanitiaan - penerimaan - peserta - didik - baru - jenjang - pendidikan - dasar - tahun - pelajaran - 2017 - 2018 - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2017/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pasda huruf a, menindaklanjuti Pasal 128 ayat (5) Perda Kab. Bandung No. 26 Tahun 2009 maka perlu mentapkan Perbup tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendudikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU RI No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 32 Tahun 201; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Peremen Pendidikan Nasional RI No. 34 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Bersama antrara Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama No. 04/V/PB/2011; Keputusan Mwnteri Pendidikan Nasional RI No. 012/U/2002; Permen Pendidikan dan Kebuayaan No. 22 Tahun 2016; Permen Penmdidikan dan Kebudayaan RI No. 17 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah denfgan Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. bandung No. 12 Tahunm 2016; Perbup Bandung No. 35 Tahun 2008.
Peratueran Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
PENGELOLAAN - JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN - INFORMASI - HUKUM - KABUPATEN - BANDUNG
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2017/32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, pemerintah daerah wajib melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah diatur dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres RI No. 33 Tahun 2012; Permendagri RI No. 2 Tahun 2014; Permen Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 57 Tahun 2016; Perbup Kab. Bandung No. 71 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Kelembagaan; Pengelolaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2017
pemberian - pengharaan - kepada - pegawai - negeri - sipil - berprestasi - di - lingkungan - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2017/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerrintah dan dalam rangka menignkatkan motivasu kerja PNS mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PPP No. 35 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubha dengan beberapa kali dengan Permrndagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Kategori Jumlah Dan Persyaratan Pemberian Penghargaan, Tata Cara Penilaian, Pembiayaan Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2017
Pedoman - Penyelenggaraan - Pengelolaan - Pengaduan - Pelayanan - Publik - di - Lingkungan - Pemerintah - Kabupaten - Bandung
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2017/29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang berkualitas secara transparan dan akuntabel, sebagai upaya untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara optimal perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Pepres No. 76 Tahun 2013; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN No. 5 Tahun 2009; Permen PAN dan RB No. 24 Tahun 2014; Permen PAN dan RB No. 3 Tahun 2015; Perda No. 12 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 30 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Hak Pengadu dan Kewajiban Penyelenggara; Pengaduan Pelayanan Publik; Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2017
pedoman - umum - pengelolaan - program - sabilulungan - pemberdasyaan - masyarakat - ekonomi - di - kabupaten - bandung - tahun - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2017/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu merupakan program berbasis pwemberdayaan masyarakat guna mensukseskan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu dalam mewudjukan masyarakat desa yang mandiri disesuaikan dengan karakteristik maka perlu menetapkan Perbup Bandung tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kab. Bansdung Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010; Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010; Permendargi No. 113 Tahun 2014; Permendgrti No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2014; Perda kab. Bandung no. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan Peran pelaku Dan Jenis Kegiatan, Sumber Dana Alokasi Dan Dan Mekanisme, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2017
pedoman - teknis - pengembangan - limbung - pangan - masyarakat - desa - kelurahan - tahun - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2017/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa pengembangan lumbung pangan masyarakat desa/kelurahan merupakan prioritas maka perlu menetapkan Perbup tenrtang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Kelurahan Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2008; Perpres RI No. 83 Tahun 2006; Permen Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No. 43/PermentanOT.140/7/2010; Permen Pertanian No. 65/Permen/OT.140/2010; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 14 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Perubahan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
21 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
