PEDOMAN - PELAKSANAAN - PEMBUKUAN - INVENTARISASI - PELAPORAN - BARANG - MILIK - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2022/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta memudahkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perlu tersedia data barang milik daerah yang baik, memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menunjang pelaksanaan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan pengaturan barang milik daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.47 Tahun 2021; Perda No.3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembukuan, inventarisasi BMD, pelaporan, sumber daya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 81 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Bandung No. 23 Tahun 2013 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung
pembagian - kewenangan - tugas - dan - fungsi - perangkat - daerah - dalam - penyelenggaraan - penanggulangan - bencana - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2017/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Kewenangan , Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembagian Kewenangan Tugas, Fungsi Perangkat Daerrah dalam Penyelenggaraan Penanggulnagan Bencana di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 205; PP RI No. 21 Tahun 2008; PP RI No. 22 Tahun 2008; PP RI No. 23 Tahun 2008; PP Ri No. 18 Tahun 2016; Kepmendagri No. 131 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 33 tahun 2006; Permendagri bno. 27 tahun 2007; Perda kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. bandung No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan prinsip Pembagian Kewenangan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2020
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bandung No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada
Pemerintah Daerah (e-Government) merupakan bagian
dari urusan komunikasi dan informatika termasuk
dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan
dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan e-government
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data,
anti penyangkalan, keamanan dan kerahasiaan, perlu
adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun
2016
Terdiri dari 27 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Satu Data Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan
yang berkualitas diperlukan pengelolaan data yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan;
b. bahwa ketersediaan data dalam proses perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang
berbasis pada data diarahkan pada keterbukaan dan
transparansi data dalam perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pengelolaan terhadap data yang dihasilkan oleh
pemerintah daerah serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan
Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia diperlukan
pengaturan mengenai tata kelola satu data daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola
Satu Data Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor
12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017
Terdiri dari 36 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, jenis data, prinsip tata kelola satu data daerah, tata kelola satu data daerah, tata kelola pemanfaatan data, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
mengatur mengenai tata kelola satu data daerah
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2017
peran - serta - masyarakat - dalam - penyelenggaraan - penanggulangan - bencana - di - kabupaten - baNDUNG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2017/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencanqa merupakan perwujudan hak dan kewajiban masyarakat mendapat perlindungan dan kehidupan sosial yang harmonis berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; Peraturan kepala badan nasional penangngulangan bencana No. 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda kab. Bandung No. 2 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak Kewajiban Dan Peran serta Masyarakat, Tata Cara Peran seta Masyarakat Yang Berstuktur Atau Organisasi Masyarakat, Pelaksanaan Peeran Serta Masyarakat, Pengawasan pelaporan Dan Penghargaan peran serta Organisasi Masyarakat, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 83 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada
Pemerintah Daerah (e-Government) merupakan bagian
dari urusan komunikasi dan informatika termasuk
dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan
dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan e-government
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data,
anti penyangkalan, keamanan dan kerahasiaan, perlu
adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun
2016
Terdiri dari 27 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 83 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - lingkungan - hidup
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD 2016/85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu mentapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1958; UU jo. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
56 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
