Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 258 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup 7 Tahun 2018.pdf

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAANa. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu menetapkan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11); 14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 49);
Ketentuan Umum, Batas jumlah SPP - UP, Perhitungan batas jumlah SPP - UP, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
5 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup 3 Tahun 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 20 Tahun 2016

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Perbup 20_2016_Pedoman Pe...antuan-Sosial_ok.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUB KAB.ASAHAN NO.14 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Perbup 35_2015_Penghapusa...ang Pajak Daerah.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 11 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP ASAHAN NO.11 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 8 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUB KAB.ASAHAN NO.8 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Asahan Nomor 2 Tah...ang Pajak Daerah.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.