Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 82 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 99 Tahun 2016

POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

APBD Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
PERGUB 99 TAHUN 2016 PUPUK BERSUBSIDI.pdf

Abstrak

distribusi-pupuk-subsidi-pertanian

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 99,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas sektor pertanian, melalui ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani, dan penerapan pupuk yang berirnbang perlu dilakukan, untuk itu perlu diatur tertib penataan pendistribueiannya; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan rnenjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistern Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2C13 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003· tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan' Penggunaan Pupuk An-Organik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140!8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik; . 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SRI40/l0/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor SO/ Perrnentarr/ OT.140/8/2012tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor i 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pernbinaan Kelompok Tsani dan Gabungan Kelompok tani; ; 14. Peraturan Menteri Perdagangan 'Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan i dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; . , 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tjentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; : 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomJr 17 Tahun 2013 tentang Perlindunl!'ll1' Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornpr 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Larnpung
Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK Riil, penebusan dan mekanisme pendistribusian pupuk, pengendalian serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
14 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 17 TAHUN 2016 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2016

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 49 TAHUN 2016 PRAMUWISATA.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, KELAS II, KELAS KHUSUS, KELAS I, KELAS UTAMA (VIP), DAN EKSEKUTIF (VVIP) PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 41 TAHUN 2016 TARIF PELAYANAN KESEHATAN ABDOEL MOELOEK.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 65 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 65 TAHUN 2016 PERUMPERA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016

PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Pendidikan

Abstrak

pengelolaan pendidkan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

pendidikan merupaka salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggara pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016

PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016

Download :
PERGUB 13 TAHUN 2016 TARGET PENERIMAAN PAJAK.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2016

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 26 TAHUN 2016 PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 8 TAHUN 2016 KETENAGALISTRIKAN.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN BERBASIS KINERJA PEGAWAI RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 23 TAHUN 2016 PELAYANAN ABDUL MOELOEK.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.