Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan aksses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat
1. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. undang-undanng nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengadaan pendidikan
5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bentuan operasional sekolah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur lampung ini memutuskan tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2016
pengenaan pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME SAMSAT
ABSTRAK:
pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
1. undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
2. undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004
3. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan
1. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
9. undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan kesehatan
10. undang-undang nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan
11. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
12. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
13. peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
14. peraturan menteri kesehatan nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
15. peraturan menteri kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan
16. peraturan menteri kesehatan nomor 391 tahun 2014 tentang pedoman penetapan rumah sakit regional
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur lampung nomor 43 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Lampung yg tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum; bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar menjadi tertib dan tentram; penyelenggaraan ketibum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yg menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga diperlukan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaanya;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selata; UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Perda Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat kegiatanya dalam situasi dan kondisi tentram, tertib, teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Perda ini bertujuan untuk memberikan keasadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikaop mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip ketibum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan HAM, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, akuntabilitas, partisipatif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:
penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga masyarakat lainnya sehingga pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu dijamin
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 4 tahun 1979
3. undang-undang nomor 8 tahun 1981
4. undang-undang nomor 4 tahun 1997
5. undang-undang nomor 28 tahun 2002
6. undang-undang nomor 13 tahun 2003
7. undang-undang nomor 20 tahun 2003
8. undang-undang nomor 32 tahun 2004
9. undang-undang nomor 3 tahun 2005
10. undang-undang nomor 23 tahun 2007
11. undang-undang nomor 24 tahun 2007
12. undang-undang nomor 14 tahun 2008
13. undang-undang nomor 17 tahun 2008
14. undang-undang nomor 1 tahun 2009
15. undang-undang nomor 11 tahun 2009
16. undang-undang nomor 22 tahun 2009
17. undang-udnang nomor 25 tahun 2009
18. undang-undang nomor 36 tahun 2009
19. undang-udnang nomor 12 tahun 2011
20. undang-undang nomor 13 tahun 2011
21. undang-undang nomor 19 tahun 2011
22. undang-undang nomor 7 tahun 2012
23. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983
24. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998
25. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005
26. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
27. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
28. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012
29. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
30. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
31. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010
9. peraturan presiden nomor 33 tahun 2012
10. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2013
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK:
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah provinsi lampung merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 5 tahun 1990
3. undnag-undang nomor 25 tahun 1992
4. undang-undang nomor 30 tahun 1999
5. undang-undang nomor 19 tahun 2003
6. undang-undang nomor 32 tahun 2004
7. undang-undang nomor 25 tahun 2007
8. undang-undang nomor 40 tahun 2007
9. undang-undang nomor 20 tahun 2008
10. undang-undang nomor 11 tahun 2009
11. undang-undang nomor 32 tahun 2009
12. undang-undang nomor 12 tahun 2011
13. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997
14. peraturan pemeirntah nomor 79 tahun 1997
15. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
16. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010
17. peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012
18. peraturan menteri sosial nomor 50/HUK/2005
19. peraturan menteri badan usaha milik negara nomor Per-05/MBU/2007
20. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang tanggungjawab sosial perusahaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
