Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 475 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Prov Nomor 2 Tahun 2017.pdf

pENCABUTAN BEBERAPA PERDA RETRIBUSI DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2, TLD NO.457

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

Atas beralihnya sebagian objek pungutan retribusi daerah menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, mengenai Tarif Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, serta Pengujian Kuanta Barang Dalam Keadaan Terbungkus, perlu dilakukan pembatalan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011
3 hlm, penjelasan 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perda Prov Nomor 1 Tahun 2017.pdf

PENCABUTAN BEBERAPA PERDA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.456

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

ABSTRAK:

Sehubungan adanya beberapa keputusan mendagri yang membatalkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah tersebut.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 -~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah; dan Perda Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
erda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah; dan Perda Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi
4 hlm, penjelasan 2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI

Abstrak

Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perda 12_2016 Sistem Mana... Kesehatan Kerja.pdf

keselamatan-kesehatan kerja

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI

ABSTRAK:

mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, maka penyelenggara pekerja konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kerja kegiatan konstruksi serta menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan disekitar kegiatan konstruksi
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 3. undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja; 4. undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 5. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; 6. undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung; 7. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; 8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ; 9. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 10. peraturan pemerintah nomoh 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi; 11. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung; 12. peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 13. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; 14. peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 15. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 05/PRT/M/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum; 16. peraturandaerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah; 17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perda 11_2016 Aanalisis D...k Lalin di Jalan.pdf

andal lalu lintas

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastuktur berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelayanan jalan
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 3. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; 4. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; 5. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; 6. undang-undnag nomor 12 tahun 2011 tentng pemebntukan peraturan perundang-undangan; 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah; 8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasaranan dan lalu lintas jalan; 9. peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan; 10. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas; 11. peraturan pemerintahnomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan; 12. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkuta jalan; 13. peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan; 14. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah; 15. peraturan menteri perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan anlisis dampak lalu lintas; 16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029; peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah; 18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019; 19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintahan provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perda 10_2016 Pembinaan Jasa Konstruksi.pdf

jasa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

pemerintah daerah bertanggungjawab memastikan penyediaan infrastruktur sesuai dengan pengelolaan yng berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, untuk itu perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi penyediaan jasa, penggunaan jasa, dan masyarakat
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 3. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 5. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; 6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi 9. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi 10. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi 11. peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 12. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009 tentang urusan pemerintah daerah provinsi lampung 14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembinaan jasa konstruksi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perda 9_2016 Pengembalian...-Kota ke Pemprov.pdf

pengelolaan pendidkan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

pendidikan merupaka salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggara pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perda 8_2016 Pembentukan ...gkat Daerah Prov.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 6_2016 Pertanggungj...PBD Prov TA 2015.pdf

pelaksanaan apbd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanperubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan yang telah diperikas oleh badan pemeriksa keuangan
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dsar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undnag-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan 4. undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 6. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 7. undang-undnag nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 8. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 9. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional 10. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 11. undnag-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 14. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum 15. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah 16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan 17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah 18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal 20. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 21. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah 22. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang lap[oran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepda masyarakat 23. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 24. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah 25. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah 26. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah 28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015 29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
peraturan daerah ini memutuskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda 5_2016 Tarif Pelaya...SJD Prov Lampung.pdf

pelayanan rsj

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan jiwa, rumah sakit jiwa derah provinsi lampung sebagai institusi pelayanan kesehatan, harus mampun meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemeintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 5. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 6. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 7. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 8. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 9. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 10. undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa 11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 12. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum 13. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 14. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 15. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi lampung 17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
peraturan daerah ini memutuskan tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perda 4_2016 Perlindungan...ual Masy Lampung.pdf

perlindungan karya intelektual

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

ABSTRAK:

masyarakat lampung secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di provinsi lampung
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 5. undnag-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman 6. undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang 7. undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri 8. undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit 9. undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten 10. undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 13. undang-undang nomor 28 tahu 2014 tentang hak cipta 14. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varetas tanaman untuk pembuatan varietas turunan esensial 15. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dna penggunaan varietas yang dilindungioleh pemerintah 16. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah 17. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik 18. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang 19. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan 20. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 20009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang perlindungan karya intelektual masyarakat lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT