Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 81 TAHUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
melaksanakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan sebagaimana ditegaskan pada V. 37 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. undang-undang nomor 12 tahun 2011
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
10. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
11. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
12. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
13. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
14. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005
15. peraturan presiden nomor 129 tahun 2018
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
17 peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2018
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 81 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010
9. peraturan presiden nomor 33 tahun 2012
10. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2013
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2019
target triwulanan penerimaan pajak daerah-retribusi daerah
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENEMPATAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkann target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
8. peraturan daerah provinsi lampung nommor 31 tahun 2014
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 32 tahun 2014
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2018
peraturan gubenur ini menetapkan tentang penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019
ABSTRAK:
surat direktur jendral dana perimbangan kementerian keuangan RI Direktorat jendral perimbanngan keuangan nomor: S-668/PK/2018 tanggal 5 desember 2018 hal penyampaian status daerah penghasil, data dasar perhitungan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT), dan permintaan peraturan gubernur terkait alokasi DBH-CHT TA 2019
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
3. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
4. undang-undang nomor 39 tahun 2007
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan menteri keuangan nomor 241/PMK.07/2014
7. peraturan menteri keuangan nomor 250/PMK.07/2014
8. peraturan menteri keuangan nomor 222/PMK.07/2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang alokasi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah provinsi lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi lampung tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2018
pengenaan pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME SAMSAT
ABSTRAK:
pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
1. undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
2. undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004
3. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan, sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka perlu dilakukan panduan dalam pedoman pengelolaan arsip statis untuk kesamaan, keseragaman dalam mewujudkan pola pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi lampung pada organisasi perangkat daerah
1. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
6. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
7. peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9.peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 135 tahun 2017
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagai mana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan arsip statis pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENATALAKSANAAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tetang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka perlu dilakukan kesamaan, keseragaman dalam mewujudkan pola pengelolaan penatalaksanaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi lampung pada organisasi perangkat daerah
1. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nommor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip
6. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
7. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tatanaskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kearsipan
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan penatalaksanaan kearsipan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUSN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 - 2019
ABSTRAK:
mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkjngan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan yang partisipatif
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
4. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010
6. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
7. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017
9. peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN) / kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 7 tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembanguanan berkelanjutan
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
peraturan gubernur ini memutuskan tentang rencana aksi daerah tujuan pembanguanan berkelanjutan / sustainable development goals (SDGs) provinsi lampung tahun 2018-2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tetang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pemabangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017
peraturan gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN TARIF BIAYA RETRIBUSI SEWA FASILITAS UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DIATUR DALAM PRATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sisten perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
7. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2020
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara pembangunan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjanng daerah (RPJPD) provinsi lampung tahun 2005-2025
11. peraturn daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggaraan koorps pegawai republik indonesia dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
