Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:
a.bahwa daJam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigrma baru di bidang pctcrnakan dan kesehatan hewan sehingga berperan penting dalam penyediaan bahan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jaea bagi manusia dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada hur-uf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pcnyclcnggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013
15. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
Tujuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kewenangan Penyelenggaraan Petcrnakan dan Kesehatan Hewan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
huruf Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.23 Tahun 2006, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2021,PermenPANRB No.18 Tahun 2019, PeraturanKSN No.10 Tahun 2012, PeraturanKSN No.5 Tahun 2014, PeraturanKLSN No.6 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, PeraturanBSSN No.10 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2019,PERGUB No.56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 14
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang parameter dalam menentukan pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada pemerintah kabupaterr/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan kembali, agar dapat dilaksanakan secara nyata bagi pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/pmk.07/2013
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 51 dan
Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1997, UU No.24 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Keputusan Presiden No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.105 Tahun 2004, PeraturanKAN No.4 1 Tahun 2015, PERDA No.4 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2021, PERGUB No.56 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Terjaga
Dl Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 73
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2016
pengenaan pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME SAMSAT
ABSTRAK:
pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
1. undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
2. undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004
3. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 T'ahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perpanjangan Izin bagi Tenaga kerja Asing ditetapkan sebagai objek retribusi daerah;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota, penerbitan perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaterr/kota dalam satu Provinsi merupakan urusan pemerintah provinsi;
c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur daIam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
24. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
25. Peraturan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
27. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009
28. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
Retribusi Perizinan dan Retribusi Umum yang berkaitan dengan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang dan Barang
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 70 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung
Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019
Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020,
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Langsung Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Halaman 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
3. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
4. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan
8. peraturan pemerintahan nomor 34 tahun 2006 tentang jalan
9. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas
10. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
11. peraturan pemerintah RI nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkutan jalan
12. peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan
13. peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan paraturan daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
