Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menyusun Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe
Caram dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360),5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesup (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 351
Tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe
Caram
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Halaman : 48
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 31 Tahun 2023
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi
Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Masyarakat
dan Ketertiban Umum
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4933);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatuanPolisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 71, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6205);4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 4);7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2020 Nomor 6)
Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2023
PedoMAN PeNYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN bELANJA DESA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desaperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4933); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811;10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2) 11. perturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Mesuji TahunDaerah2021 Nomor 2) 12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019 tentangDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usuidan Kewenangan Lokal berskala di Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor38).
Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 28 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN APARATUR SECARA ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, integritas, mendorong profesionalitas dan meningkatkan akuntabilitas Aparatur di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji diperlukan adanya suatu sistem pencatatan kehadiran aparatur;
bahwa dalam rangka mewujudkan pencatatan kehadiran pegawai yang dinamis, terbuka dan akuntabel perlu didukung dengan sistem pencatatan secara elektronik.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pencatatan kehadiran aparatur secara elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebogaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6-412),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018-4entang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 61.
14. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik;
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pelayanan publik terpadu yang efektif dan
efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);4. Undang-Undung NomorPemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telahdiubah bcberapa kali, terakhir dcngan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keijamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Mai Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1956);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor1573);10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentangStandarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan StrategisTerintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1574);11.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020Nomor 6);12.Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentangKedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (BeritaDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 35).
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor4933);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PedomanPenyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1455);10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lernbaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal berskala diKabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten MesujiTahun 2019 Nomor 38)
Mengatur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Halaman : 49
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 22 Tahun 2023
Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional
pelaksanaannya
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 23 TahunPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6841);6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah PusatPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6177);8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178)11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 112);14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 63);15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 215)16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pcdoman Pengclolaan Barang Milik Dacrah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547)17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kcmampuan Kcuangan Dacrahserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DanaOperasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1067);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Sencana DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar SubUrusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 158);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023tentang Pengelola Dana Bantuan Operasional SatuanPendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023);26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 1295);27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang PengelolaanDana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan DanaOtonomi Khusus (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1334)28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan KetentuanUmum Bagian Alokasi Umum yang ditentukanpenggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau DanaAlokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non TunaiMelalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DanaBagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 714);31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor715);32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kcbudayaan, Riset danTcknologi Nomor 32 Tahun 2022 tcntang Standar TcknisPelayanan Minimal Pendidikan (Bcrita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);33. Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PclayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi danInventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi DanNomenklatur Perencanaan Pembangunan DanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;37. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2020 Nomor 6);38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengclolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun2021 Nomor 2);Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentangRencana Pembangunan Dacrah (RPD) Tahun 2023-2026(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11)39. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (LembaranDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);41. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun2023 tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2023 Nomor 1).42. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023.
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2023
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1891);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub - Urusan BencanaDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan DasarSub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum DiProvinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 158);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pda Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68)14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis PelayananMinimal Pendidikan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 677);17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022Nomor 35).
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efesiensi dan efektifitas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA BERBASIS RlSIKO
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.41, Tambahan Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republjk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublicIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);10. Peraturan Kcpala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDacrah Kabupatpn Mcsuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahu 2020 Nomor 6)
Tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Halaman : 10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
