Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 225 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstrak

APBD

Download file:

PB 29 MSJ 2023.pdf

PedoMAN PeNYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN bELANJA DESA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desaperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4933); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811;10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2) 11. perturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Mesuji TahunDaerah2021 Nomor 2) 12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019 tentangDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usuidan Kewenangan Lokal berskala di Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor38).
Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PB 28 MSJ 2023.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN APARATUR SECARA ELEKTRONIK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, integritas, mendorong profesionalitas dan meningkatkan akuntabilitas Aparatur di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji diperlukan adanya suatu sistem pencatatan kehadiran aparatur; bahwa dalam rangka mewujudkan pencatatan kehadiran pegawai yang dinamis, terbuka dan akuntabel perlu didukung dengan sistem pencatatan secara elektronik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pencatatan kehadiran aparatur secara elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933), 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebogaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6-412), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018-4entang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 61. 14. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 20

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Mesuji No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji

Download file:

PB 27 MSJ 2023.pdf

Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu melakukan penyesuaian tergadap ketentuan pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa pemberian insentif pemunbgutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 36); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
Tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 8

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PB 26 MSJ 2023.pdf

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu yang efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);4. Undang-Undung NomorPemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telahdiubah bcberapa kali, terakhir dcngan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keijamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Mai Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1956);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor1573);10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentangStandarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan StrategisTerintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1574);11.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020Nomor 6);12.Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentangKedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (BeritaDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 35).
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang / Jasa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Mesuji No. 24 Tahun 2018 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI

Download file:

PB 25 MSJ 2023.pdf

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor4933);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PedomanPenyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1455);10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lernbaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal berskala diKabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten MesujiTahun 2019 Nomor 38)
Mengatur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Halaman : 49

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi

Download file:

PB 24 MSJ 2023.pdf

Pedomaan penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4933); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lensbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.3211. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5)
Mengatur tentang Pedomaan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Halaman : 26

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas peraturan Bupati Mesuji Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Mesuji No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji

Download file:

PB 23 MSJ 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Mesuji Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu melakukan penyesuaian tergadap ketentuan pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa pemberian insentif pemunbgutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepubik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 TentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757)8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah danBangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun2011 Nomor 7);13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2017 Nomor 1);14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentangRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2018 Nomor 1);15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentangRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2018 Nomor 2);16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5);1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2012 Nomor 36);18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2020 Nomor 6).
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Halaman : 8

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PB 22 MSJ 2023.pdf

Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanaannya
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 23 TahunPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6841);6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah PusatPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6177);8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178)11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 112);14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 63);15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 215)16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pcdoman Pengclolaan Barang Milik Dacrah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547)17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kcmampuan Kcuangan Dacrahserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DanaOperasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1067);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Sencana DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar SubUrusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 158);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023tentang Pengelola Dana Bantuan Operasional SatuanPendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023);26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 1295);27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang PengelolaanDana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan DanaOtonomi Khusus (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1334)28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan KetentuanUmum Bagian Alokasi Umum yang ditentukanpenggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau DanaAlokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non TunaiMelalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DanaBagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 714);31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor715);32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kcbudayaan, Riset danTcknologi Nomor 32 Tahun 2022 tcntang Standar TcknisPelayanan Minimal Pendidikan (Bcrita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);33. Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PclayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi danInventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi DanNomenklatur Perencanaan Pembangunan DanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;37. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2020 Nomor 6);38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengclolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun2021 Nomor 2);Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentangRencana Pembangunan Dacrah (RPD) Tahun 2023-2026(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11)39. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (LembaranDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);41. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun2023 tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2023 Nomor 1).42. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023.
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Halaman : 12

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

PB 21 MSJ 2023.pdf

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1891);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub - Urusan BencanaDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan DasarSub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum DiProvinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 158);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pda Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68)14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis PelayananMinimal Pendidikan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 677);17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022Nomor 35).
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Halaman : 9

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

PB 17 MSJ 2023.pdf

PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA BERBASIS RlSIKO

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efesiensi dan efektifitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA BERBASIS RlSIKO

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Halaman : 7

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT