PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 221 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 42 Tahun 2009
Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar, Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 26 Tahun 2009
Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 33 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 29 Tahun 2009
Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 47 Tahun 2009
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Terdepan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Teritorial Indonesia

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 13 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

APBN Desa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016
Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan