LAPORANHARTAKEKAYAANAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
untuk mendukung tercapainya Penye1enggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk me1aporkan kekayaannya;dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUJUAN, PENYAMPAIAN WAJIB LHKASN, TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN, UNIT PENGELOLA LHKASN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, TATA CARA PENJATUHAN SANKSI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2017
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara elektronik atau e-voting dalam pemungutan suara, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang berisi Pasal I, Pasal 7, Pasal 34, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 52,Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sebagai upaya mencapai efisiensi dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat
Standar Biaya Tahun 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tabun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat Standar Biaya Tahun 2017, yang berfungsi sebagai batas tertinggi; atau estimasi. Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
kepada masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien serta
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; PerMenPAN RB Nomor 23 Tahun 2017; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Lokasi MPPberada di Jl. Pelita RT.012 Kelurahaan Mabu'un Kecamatan Murung
Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP. MPP meliputi seluruh Penyelenggaraan Layanan Publik atas barang, jasa
darr/atau pelayanan administrasi termasuk Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha MilikDaerah dan Swasta. Biaya MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan
oleh Bupati, yang bertugas: melakukan pemantauan;
melakukan evaluasi atas penyelenggaraan MPP; dan melaporkan hasil pengawasan Kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Ketentuan Umum; Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan Dan Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/ Surat Lain yang Sejenis; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi daJam penyusunan
Anggaran Pendapatan Be lanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2012, perlu d.ibuat Standar Biaya Tahun 2012:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unrbng-Undang Nomor 10 T:=~lmn 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 10 Tahun 2007; dan Peraturan Daerall Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa daiam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabalong telah diselenggarakan Program Jaminan Tabalong sehat tetapi dalam perkembangan keadaan dengan banyaknya perubahan dalam pedoman pelaksanlannya Sehingga perlu mengganti nama program;bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Tabalong sehaT Kabupaten Tabalong perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayalan agar penyelenggaraan program Jaminan Tabalong sehat dapat iebih baifsehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 6, perru menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah sehat Sejahtera Bersarna Kabupaten Tabalong.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang - Undang Nomor g2 Tahun 2004;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Taba_long Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama;Pengawasan;Sanksi;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan
memperhatikan tujuan pemakaian rumah dinas, maka perlu adanya penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya terhadap rumah dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapi Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan tahunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; . Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 06 Tahun 2013; 4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonorni masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaba Milik Desa perlu d!buatkan pedomannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Pembentukan, Maksud Dan Tujuan; Jenis Dan Pengembangan Usaha; Permodalan; Organisasi, Tata Kerja Dan Kepengurusan; Pengelolaan Barang; Bagi Hasil; Kerja Sama; Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban; Perubahahn Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2010.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
