PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 86 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 16 Tahun 2020
PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Kepulauan Sitaro No. 26 Tahun 2023 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 17 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

Desa

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Kepulauan Sitaro No. 22 Tahun 2011 tentang MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 18 Tahun 2020
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 18 Tahun 2011
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS SIAU-TAGULANDANG

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 19 Tahun 2011
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 20 Tahun 2011
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 21 Tahun 2012
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Penanaman Modal dan Investasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan