Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Mojokerto No 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Standarisasi Perjalanan Dinas Pejabat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan
Penilik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang
Hibah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang
Bersumber dari Hibah Luar Negeri atau Dalam Negeri yang
Diterima Langsung Kementerian Negara Dalam Bentuk Uang;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.02/2013;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2013;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2012 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10
Tahun 2013;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
12 Tahun 2013;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2013 Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013
Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2013 Nomor 11) ;
55. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 21);
56. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 28);
Berisi Penjabaran PeRubahan APBD TA 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 51 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Tarif Dasar Listrik Lembaga Tempat Peribadatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 50 Tahun 2013
PERBUP Kab. Mojokerto No. 19 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
