Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
PermenPUPR No 32/ PRT/ M/ 2016:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016:
Pemenhub No 139 Tahun 2016:
Permendagri No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
mengatur tentang:
. Ketentuan umum:
Kedudukan dan Susunan Organisasi:
Uraian Tugas dan Fungsi:
Kelompok Jabatan Fungsional:
tata Kerja:
Pengangkatan dalam jabatan:
Jabatan Perangkat Daerah:
Ketentuan Peralihan:
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria penerima insentif kepada Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa ·berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2019;
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah;
2. Ketentuan pada Pasal 11 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Eloktronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi
Pajak Daerah secara elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara
Elektronik;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 63);
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 64);
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Goverment Di Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 47);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup peraturan (Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan antara Dinas dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah; Pelaporan transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak);
3. Pembayaran pajak secara elektronik;
4. Pelaporan transaksi secara elektronik;
5. Hak dan kewajiban;
6. Larangan;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub No 61 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga untuk Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar Lainnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 29/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
-bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman umum bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala desa. Beberapa ketentuan yang diubah diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 5 mengenai definisi desa dan ketentuan dalam lampiran huruf F angka 2a dan 2b mengenai ppengajuan pencairan oleh pemerintah daerah sehingga berbunyi a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan Bantuan Pemilihan Kepala Desa ke Rekening Kas Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permensos No 14 Tahun 2016:
Permendagri No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi:
3. Uraian Tugas dan Fungsi:
4. Kelompok Jabatan Fungsional:
5. Tata Kerja:
6. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan:
7. Jabatan Perangkat Daerah:
8. Ketentuan Peralihan:
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
