Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa perlu pengaturan pelayanan informasi publik di desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2017.
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Maksud dan Tujuan;
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa;
Media Informasi Desa;
Pembiayaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kab Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikiasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 061/7737 /SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. maksud dan tujuan serta prinsip pembentukan peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemkab mojokerto;
3. Pelaporan dan penetapan status gratifikasi;
4. Unit pengendalian gratifikasi;
5. Pengawasan;
6. Perlindungan dan penghargaan;
7. Sanksi;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI MELALUI KEGIATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN, PENGAMANAN ASET NEGARA, DAN KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERLU MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja DInas Tenaga kerja Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Perda No 9 tahun 2016:
Perbup mojokerto No 63 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 67) diubah sebagai berikut:
1. Setelah huruf g Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g.1.:
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g diubah:
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i dan huruf j dan ayat (2) huruf d diubah:
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf h diubah:
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah:
6. Ketentuan Pasal 14 diubah:
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 ( satu) Pasal yakni Pasal 14.A:
8. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1).a:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program rastra di tingkai
meninclaklanjuLi Surat Depuu Bidang daerah dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko RI tanggal 22 Pcbruari 2017 Nomor. 8-247 /D• ll/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program subsidi beras sejahtera di Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Presiclen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kcrniskinan sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 7;
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
Peraturan ini berupa Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2017 yang merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Subsidi Beras Sejahtera bagi Tim · Koordinasi Beras Sejahtera Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Mojokerto No 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
