Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan clitetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
UU No 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-undang Nomor 30 tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016.
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 mengatur :
Fokus dan Sasaran Pengawasan Umum; Fokus dan Sasaran Pengawasan Teknis; Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah; Kinerja Rutin Pengawasan; Pengawasan Prioritas Nasional; Pengawalan Reformasi Birokrasi; Penegakan lntegritas; Peningkatan Kapasitas APIP; dan Jadwal Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan penzman berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur mengenai pedoman penggunaan tanda tangan elektronik dimaksud dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan (Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan tanda tangan elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan; Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP);
3. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
dst.
Pemberian TPP merupakan sebagai bentuk penghargaan ASN atas Kinerjanya;
Tujuan pemberianTPP adalah untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN; meningkatkan kinerja ASN dan Pemda secara keseluruhan; meningkatkan kesejahteraan ASN.
TPP diberikan untuk setiap PNS dan CPNS dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, perlu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem yang dilaksanakan secara elektronik;
b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah, perlu mengatur sistem elektronik pajak daerah dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup peraturan bupati mengatur pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah; jenis pajak daerah;
3. Pendaftaran dan pendataan secara elektronik;
4. Penetapan pajak secara elektronik;
5. Pembayaran dan Pelaporan secara elektronik;
6. Penagihan dan pengawasan secara elektronik;
7. Informasi dan/atau dokumen elektronik dan integrasi sistem;
8. Ketentuan peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelapo ran Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Pangan dan Perikanan dengan kriteria Klasifikasi B;
3. Kedudukan dan susunan organisasi;
4. Uraian tugas dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja;
7. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
8. Jabatan Perangkat Daerah;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan dan susunan organisasi;
3. Uraian tugas dan fungsi; Sekretariat; Bidang Ketersediaan dan distribusi pangan; Bidang Konsumsi dan keamanan pangan; Bidang produksi Perikanan; Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Tata Kerja;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan;
7. Jabatan Perangkat Daerah;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diantara huruf k dan huruf I disisipkan 1 huruf yakni huruf k.1;
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f, ayat (2) huruf b dan huruf e dihapus serta ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf h, ayat (3) huruf c dan huruf e diubah;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) huruf a dan huruf e diubah;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah;
5. Ketentuan Pasal 12 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Pertanian Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Menteri Pertanian Nomor 43/Pennentan/OT.010/8/201;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf f diubah serta diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f.1;
2. Ketentuan Pasal 8 diubah;
3. Ketentuan Pasal 10 diubah;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah;
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah;
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan huruf 1 diubah, huruf h, huruf i, huruf m dan huruf q serta ayat (3) huruf d dan huruf j dihapus;
7. Ketentuan Pasal 16 diubah;
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ayat (3) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h.1;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf f dan huruf g, ayat (3) huruf f dan huruf g diubah, serta diantara huruf h dan huruf i disisipkan satu huruf yakni huruf h.l;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f diubah;
3. Ketentuan Pasal 12 diubah;
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah;
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf e, ayat (2), ayat (3) huruf d diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor
55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 huruf yakni huruf b.1 dan huruf b.2;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat