Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 53 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2017

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
22 PERWAL 2017 ttg Pengelolaan LHKPN_Bkppd.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif; b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Mengatur mengenai pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara meliputi penyampaian laporan harta kekayaan penyeleggara negara, tim pengelola, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 Halaman + Lampiran 1 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2017

Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi, menggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di kelurahan perlu peran Kader Pemberdayaan Masyarakat; b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra kelurahan yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 150 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;
mengatur mengenai pembentukan kader pemberdayaan masyarakat, syarat calon kader, pemberentian dan penggantian calon kader pemberdayaan maasyarakat, tugas dan fungsi kader, hubungan kerja

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 39 Tahun 2017

Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
39 PERWAL 2017 ttg Bantuan Pendidikan MAHASISWA TIDAK MAMPU.pdf

Abstrak

Pendidikan; Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar penduduk Kota Kediri khususnya mahasiswa kurang mampu dalam mengakses pendidikan, pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan pendidikan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pendidikan perlu adanya pedoman mekanisme pemberian bantuan pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 17).
1. Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang merupakan penduduk Kota Kediri dan tergolong mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu; 2. Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa secara perorangan dan diberikan dalam bentuk uang dengan besaran berdasarkan hasil verifikasi; 3. Pengajuan permohonan bantuan pendidikan diajukan secara tertulis kepada Walikota Kediri c.q. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan dan besaran serta rencana penggunaan bantuan pendidikan; 4. Penerima bantuan pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan pendidikan yang diterimanya; 5. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan pendidikan yang dikelolanya. Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian dana bantuan pendidikan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Kota Kediri.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
13 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT