Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 59 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 50 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

50_PERWALI_2022_ttg_PEDOM...AN_AUDIT_KINERJA.pdf

pedoman

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik berdaya guna, berhasil guna, dan bersih, perlu dilakukan audit kinerja; b. bahwa untuk melaksanakan audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman pelaksanaan audit kinerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Audit Kinerja Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6041);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN AUDIT KINERJA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
19

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 49 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

49_PERWAL_2022_ttg_PENJAB...N_BELANJA_DAERAH.pdf

APBD

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 49

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398); 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);
Penjabaran APBD

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

48_PERWAL_TAHUN_2022_Tent...BASIS_ELEKTRONIK.pdf

SPBE

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 48, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 48

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. bahwa agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Pemerintahan Berbasis Elektronik; Evaluasi Sistem 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 22);
Perubahan beberapa pasal dari Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
10

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 47 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

47_PERWAL_TAHUN_2022_Tent...NTAH_KOTA_KEDIRI.pdf

ASN, BIROKRASI

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 47, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 47

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dilaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); b. bahwa untuk menjamin obyektifitas pelaksanaan pengadaan ASN diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik KKN, serta bebas dari intrevensi politik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat danDalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377); 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TAHAPAN PENGADAAN BAB III PERENCANAAN BAB IV PENGUMUMAN LOWONGAN BAB V PELAMARAN BAB VI SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BAB VII PENGANGKATAN MENJADI CALON PNS DAN PPPK BAB VIII PENGANGKATAN CALON PNS MENJADI PNS BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 46 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

46_PERWAL_2022_TTG_Standa...ana_Kerja_Pemkot.pdf

sarana prasarana

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 46, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 46

Peraturan Walikota (Perwali) tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Kediri secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja; b. bahwa dalam menyusun perencanaan kebutuhan barang harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SARANA DAN PRASARANA KERJA BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
37

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 45 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

45_PERWAL_2022_TTG_PETUNJ...I_HASIL_TEMBAKAU.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 45

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK:

a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha; b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pedoman berupa petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAB III JENIS BANTUAN MODAL USAHA BAB IV PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
8

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 44 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

44_PERWAL_2022_TENTANG_PE...I_DAMPAK_NEGATIF.pdf

sampah

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 44

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reviu kajian lingkungan dan zona bansos dampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 33); 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 18); 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 65);
Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemprosesan Akhir Sampah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
6

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

43_PERWAL_2022_TENTANG_Pe...alam_Pembangunan.pdf

gender

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 43, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 43

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 86);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PUG BAB III MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA GENDER BAB IV FORUM GABUNGAN PUG BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
8

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

42_PERWAL_2022_TENTANG_Pe...ndaraan_Bermotor.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 42

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor; b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531); 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 77);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB III PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB VI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
9

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

41_PERWAL_2022_TENTANG_PE...NTAH_KOTA_KEDIRI.pdf

pengadaan barang dan jasa

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 41, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 41

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang fleksibilitas pengelolaan badan usaha milik daerah, perlu adanya pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengadaan barang/jasa pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hururf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BAB IV PEMBAYARAN BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PENGAWASAN INTERNAL BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
7

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT