PERGUB Prov. Banten No. 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019.
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Fasilitasi Umum dan Infrastruktur Dasar Pemukiman Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD.2016/NO.63
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Fasilitasi Umum dan Infrastruktur Dasar Pemukiman Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, perlu sinergitas program pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk sinergitas program pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008, Permen PU No.01/PRT/M/2014 Tahun 2014, Perda No. 4 Tahun 2015, Pergub Banten No. 31 Tahun 2015, Pergub Banten No. 72 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur Banten ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepala Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan di Provinsi Banten TA 2016, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana dan Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Pelaksanaan; Pengendalian Bantuan Keuangan; Pengawasan; Pelaporan; Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 38 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda ProvinsiBantenNomor 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4. Ruang Lingkup; 5. Uraian Tugas; 6. Tata Kerja; 7. Eselon; 8. Kelompok Jabatan Fungsional; 9. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Lain-Lian; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 26 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Agama Nomor 14 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Calon TPHD; 4. Tugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 44 Tahun 2016
PERGUB Prov. Banten No. 42 Tahun 2022 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kelas Umum Ekonomi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 15 Tahun 2012; PP Nomor 74 Tahun 2014; PM Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2015; PM Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Tarif Dasar Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 3. Tarif Jarak Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 4. Pengenaan Biaya Tambahan; 5. Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 47 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PerPres No 2 Tahun 2015; PerPres No 45 Tahun 2016; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2010; PERDA Provinsi Banten No 1 Tahun 2010; PERDA Provinsi Banten No 2 Tahun 2011; PERDA Provinsi Banten No 4 Tahun 2012; PERGUB Banten No 12 Tahun 2013; PERGUB Banten No 71 Tahun 2015
Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2016/NO.83
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
1.UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 23 tahun 2014;3. PP No. 18 tahun 2016;4. PD Prov Banten No. 8 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pembentukan;3. cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak;4. cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pandeglang;5.cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten serang;6. cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang;7.cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kota cilegon;8. cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanggerang;9.cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kota tanggerang;10.cabang dinas pendidikan dan kebudayaan kota tanggerang selatan
;11.UPT taman budaya;12.UPT museum;13.balai teknologi,informasi dan komunikasi pendidikan;14.UPT rumah sakit umum daerah banten;15. UPT rumah sakit umum daerah malingping;16.balai kesehatan kerja masyarakat;17.balai laboratorium kesehatan daerah;18.balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Ciujung - Cidanau;19.balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Cidurian -Cisadane;20.balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Ciliman - Cisawarna;21.balai pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah tanggerang;22.balai pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah serang - cilegon;23. balai pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah pandeglang;24. balai pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah lebak;25.UPT pengujian bahan dan bangunan;26.UPT pengelolaan kawasan pusat pemerintahan provinsi banten
;27.balai perlindungan sosial;28.balai pemulihan dan pengembangan sosial;29.balai latihan kerja industri;30.UPT laboratorium lungkungan;31.balai perbenihan dan proteksi tanaman kehutan;32.balai pengelolaan taman hutan raya banten;33.balai pengelolaan hutan wilayah lebak dan tanggerang;34.balai pengelolaan hutan wilayaha pandeglang,serang dan cilegon;35.UPT pelayanan perhubungan darat serang;36.balai pelatihan koperasi dan UMKM;37.balai pembinaan dan pelatihan olahraga;38.balai pengujian mutu hasil perikanan
;39.balai budidaya ikan air tawar;40.balai budidaya ikan pantai;41.balai pelabuhan perikanan pantai labuan;42.balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;43.balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura
;44.balai proteksi tanaman pangai dan hortikultura;45.balai pengembalian peternakan;46.balai pelayanan dan pengujian veternier;47.balai pengujian dan sertifikasi mutu barang;48.balai pengembangan teknologi dan standardisasi industri;49.UPT badan pendapatan daerah serang;50.UPT badan pendapatan daerah cikande;51.UPT badan pendapatan daerah pandeglang;52.UPT badan pendapatan daerah rangkasabitung;53.UPT badan pendapatan daerah malingping
;54.UPT badan pendapatan daerah ciputat;55.UPT badan pendapatan daerah serpong;56.UPT badan pendapatan daerah balaraja;57.UPT badan pendapatan daerah cikokol;58.UPT badan pendapatan daerah ciledug;59.UPT badan pendapatan daerah cilegon;60. eselon;61.instalasi UPT;62. tata kerja
;63.pembiayaan;64.ketentuan lain lain;65.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
77 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 73 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD.2016/NO.73
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib Administrasi atas Aset-aset Milik Pemerintah Provinsi Banten perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UUNomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpes Nomor 54 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; PergubBanten Nomor 29 Tahun 2007
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 54 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial untuk menghasilkan objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan Dan Penentuan Level; 4. Sasaran; 5. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatiahan Standar Kompetensi Manajerial; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 55 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk menghasilkan objektivitas dan kualitas kinerja aparatur sehingga mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan; Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan; 4. Penentuan Kualifikasi Kompetensi Teknis; 5. Sasaran; 6. Evaluasi, Pendidikian Dan Pelatihan Standar Kompetensi Teknis; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 33 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit umum Malingping, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2016/NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit umum Malingping, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Banten, Rumah Sakit Umum Malingping, Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah Banten, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Malingping, Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat, Dan Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah;
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2013;13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun
2015;14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2016;15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun;16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
;17.Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012
1.KETENTUAN UMUM;2.RUANG LINGKUP;3.OBJEK DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN;4. MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN ;5.KEBERATAN;6.PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;8.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
