Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1099
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 terhadap beberapa belanja yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyelesaian kewajiban dimaksud sehingga perlu dianggarkan dan direalisasikan mendahului Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023
- bahwa berdasarkan ketentuan huruf (b) angka 3 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan layanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; Perbub Kabupaten Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022; Perbub Kabupaten Aceh Tengah Nomor 030/BPKK/2023.
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, 5A dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 75 TAHUN 2022
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023
62
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang
Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah.
Undang-Undang Nomor 7
(drt) Tahun
1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Azas-azas Inventarisasi Barang Milik Daerah, BAB IV Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah, BAB V Inventarisasi Barang Milik Daerah, BAB VI Penyelenggara Inventarisasi Barang Milik Daerah, BAB VII Tahapan Pelaksanaan, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2023
Pereaturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1121
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah untuk
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran yang efektif,
efesien dan ekonomis, perlu melakukan analisis standar
belanja dengan mempertimbangkan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan
peraturan bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Aceh Tengah.
Undang- Undang Nomor 7
(drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; anun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor
4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerakabupaten Aceh Tengah Tahun 2023
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan
jangka panjang daerah,
jangka panjang daerah,
rencana
rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, menyebutkan bahwajika Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dapat
dilakukan perubahan;
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah, menyebutkan bahwajika Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2023.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2023.
Undang-Undang Nomor 7
(drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009
; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pasal I, Pasal 3, Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1118
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ J asa Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah
Daerah, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan
Barang/ J asa;
b. bahwa untuk menciptakan pegawai Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa
yang
bersih,
berwibawa dan
bertanggungjawab serta memiliki
integritas dalam
menjalankan tugas dan reformasi birokrasi, maka perlu
adanya Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
Undang-Undang Nomor 7
(drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Pera tu ran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nilai Dasar, Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa, BAB IV Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Pemeriksaan dan Keputusan, BAB VI Sekretariat, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2023
PERBUP Kab. Aceh Tengah No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SK.PK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c terseb
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; eraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2023; Keputusan Gubernur Aceh nomor 903/615/2023; eputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/477 /ORGS/2023;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, 5A dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2023
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran
2024 maka perlu diatur Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran
2024 maka perlu diatur Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Penetapan Standar Satuan Harga, BAB IV Perubahan Standar Harga, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
189
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
dalam pemanfaatan dana non kapitasi pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh
Tengah, maka perlu dilakukan pengaturan
pengelolaan dana dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh
Tengah.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Dana Non Kapitasi, BAB III Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( Fktp); BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1110
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Kabupaten Aceh Tengah diperlukan pengendalian atas
tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi;
- ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; eraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Strategi Pengendalian Kecurangan, BAB V Lingkungan Pengendalian Kecurangan, BAB VI Perilaku Anti Kecurangan, BAB VII Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, BAB VIII Pembinaann dan Pengawasan, BAB IX Sanksi, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
