Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Atas pelaksanaan serta penyampaian pertanggungjawaban APBD TA 2015 oleh Kepala Daerah kepada DPRD, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh BPK, perlu dibentuk Perda Kabupaten Lampung Barat tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat TA 2015
1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yan memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2016
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tabun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai
Negeri Sipil;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 tahun 2019, Perpres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2020, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Pekon dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 perlu direvisi
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.6 Tahun 2014
3. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
4. PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019
5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2019
13. Peraturan Bupati Lampung Barat No.56 Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Lampung Barat No.81 Tahun 2019
Perubahan/revisi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 81 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (return of
value) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah
dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam
rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektifvitas
pendidikan;
b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan
bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan
pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional dan global;
c. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu diatur denqan
Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana
Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat
Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten
Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun
2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2010 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Kriteria Penerima
4. Pedoman Pelaksanaan
5. Pembiayaan
6. Tim Koordinasi
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2011.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
