Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 676 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda Nomor 01 Tahun 2016.pdf

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.384

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

ABSTRAK:

a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 6. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 3. ORGANISASI 4. TATA KERJA 5. PENYELENGGARAAN PENYIARAN 6. KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN 7. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 8. PERTANGGUNGJAWABAN 9. KEPEGAWAIAN 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
12 hlm, penjelasan 5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Nomor 09 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Nomor 08 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 06 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Nomor 05 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEMERINTAHAN PEKON

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Nomor 04 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DERAH PESAGI MANDIRI PERKASA

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Nomor 03 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

LAMBANG DAERAH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Nomor 02 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 01 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2014

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 07 Tahun 2015.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.