Peraturan Daerah (PERDA) tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing, maka diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu lini di Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat untuk menghasilkan inovasi daerah.
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.18 Tahun2002
3. UU No.23 Tahun 2014
4. PP No.38 Tahun 2017
5. Peraturan Bupati Lampung Barat No.8 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat NO.49 Tahun 2019
Mengadakan Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah ( PM Indah) di setiap lini Instansi Pemerintah Daerah guna menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
1. Inovasi daerah pada hakikatnya ditunjukkan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintah daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing
2. Dalam rangka terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan tata kelola pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara tepat dan baik diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu setiap lini di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menghasilkan inovasi daerah.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 18 Tahun 2002
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Gerakan PM Indah
3. Bab III : Strategi
4. Bab IV : Tim Koordinasi
5. Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PEMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUAT PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018
PERBUP Kab. Lampung Barat No. 40 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Mengubah Pasal I dan Lampiran Pasal I
PENJABARAN AnGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANgGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.38 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Layanan Kesehatan pada Puskesmas Dalam Rangka Menghadapi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahap Kedua
ABSTRAK:
Dalam menghadapi dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah telak melakukan pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Puskesmas pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020, sehubungan masih meningkatnya penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Lampung Barat, maka dilakukan kembali pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas selama 3 (tiga) bulan.
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.24 Tahun 2007
3. UU No.28 Tahun 2009
4. UU No.36 Tahun 2009
5. UU. No. 23 Tahun 2014
6. PP No.12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2016
Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan/atau Puskesmas Pembantu akibat COVID-19 bagi pembayaran jasa pasien umum dan dikecualikan bagi pelayanan rujukan menggunakan ambulans serta berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan Desember 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 54 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan
sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Program
Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dengan menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.40 Tahun 2004 , UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No.32 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2018, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permenkes No.21 Tahun 2016, Permenkes No.52 Tahun 2016, PERDA No.8 Tahun 2016 , PERBUP No.58 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada
Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Halaman 57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 54 Tahun 2014
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
3. SUSUNAN ORGANISASI
4. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6. TATA KERJA
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
semua ketentuan yang mengatur tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian yang ada dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
