Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertanggungjawababn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 48 Tahun 2005
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP nomor 56 Tahun 2005
PP Nomor 65 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 3 Tahun 2007
PP Nomor 7 Tahun 2008
PP Nomor 19 Tahun 2010
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 30 Tahun 2011
PP Nomor 2 Tahun 2012
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
PP Nomor 12 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendageri Nomor 65 Tahun 2007
Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
Perda Nomor 7 Tahun 2009
Perda Nomor 3 Tahun 2013
Perda Nomor 9 Tahun 2014
Perda Nomor 1 tahun 2015
Perda nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 10 Tahun 2017
Perda Nonor 4 Tahun 2019
Peraturan Buparti tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pemerintah kabupaten lombok timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang fasilitasi penyelengaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kabupaten lombok timur.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 21 tahun 2000, UU nomor 25 tahun 2007, UU nomor 40 tahun 2007, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, Peraturan daerah nomor 6 tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, BAGIAN HUKUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
ABSTRAK:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Bagian Hukum Kab. Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Tentang Pengelolaan keuangan Desa, pengaturan mengenai pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu di ganti.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
Pengelolaan keuangan desa meliputi
a. perencanaan
b. pelaksanaan
c. penatausahaan
d. pelaporan
e. pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
109
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di Bidang penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Lotim untuk Penerbitan perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga berdampak terhadap belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 24 Tahun 2018
Pepres Nomor 97 Tahun 2014
Perpres Nomor 91 Tahun 2017
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Lotim Nomor 20 Tahun 2017
Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim berdasarkan Urusan Pemerintahan, Layanan Perizinan, Layanan Non Perizinan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 34 Tahun 2000
UU Nomor 33 Tahun 2004
Penyusunan Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
-
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BALE MEDIASI
ABSTRAK:
Kehidupan yang aman, tertib dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di kabupaten lombok timur yang dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan bale mediasi.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 30 tahun 1999, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2007, Peraturan mahmakah agung nomor 1 tahun 2016, Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pembentukan dan kelembagaan bale mediasi, Mediator, Jenis-jenis sengketa yang ditangani bale mediasi, Prosedur penyelesaian sengketa di bale mediasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan pelaporan, Peran serta masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 2 Tahun 2017
Perbup Nomor 44 Tahun 2010
Tata naskah dinas berdasarkan
asas efisien dan efektif, asas pembakuan, asas akuntabilitas, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketepatan; dan asas keamanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Pejabat Negara dan Peneriman Pensiun atau Tunjangan.
UU nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 19 Tahun 2016
PP Nomor 36 Tahun 2019
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas
Pembayaran dan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
-
-
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, BAGIAN HUKUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
ABSTRAK:
Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 12 dan pasal 14 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sarana perdagangan dan melakukan pengaturan tentang penataan dan pembinaan terhadap sarana perdagangan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja yang seimbang antar pelaku usaha dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikor, kecil dan menengah. Perkembangan usaha perdagangan di kabupaten lombok timur yang dibarengi dengan pertumbuhan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang semakin meningkat, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum antar pelaku usaha perdagangan di daerah, diperlukan pengaturan dan penataan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar mampu berdaya saing secara sehat, bersinergi, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 5 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2008, UU nomor 7 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997, Peraturan presiden nomor 112 tahun 2007, Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2012, Peraturan menteri perdagangan nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
Ketentuan umum, Kedudukan, Fungsi dan klasifikasi pasar rakyat, Pengelolaan pasar rakyat, Pemberdayaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, Perizinan, Pelaporan, Kewjiban dan larangan, Pembinaan dan pengawasan, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
-
-
27
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
