Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 3 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Sampang Nomor 17 Tahun 2024.pdf

spbe

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu melaksanakanmanajemenkeamananinformasiuntuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadapsistempemerintahanberbasiselektronikdari berbagaiancamankeamananinformasi; b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungidatadaninformasielektronik,aplikasiserta infrastruktursistempemerintahanberbasiselektronikdi lingkunganPemerintahkabupatenSampangdarisegala jenisgangguankeamanandalampenyelenggaraansistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahanberbasiselektronik; c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturan BupatitentangManajemenKeamananInformasiSistem PemerintahanBerbasisElektronik.
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasidanTransaksiElektronik(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor59,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6905); 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor61,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4846); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2023tentangProvinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023Nomor59,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6868); 5.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2019tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6400); 6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor182); 7.Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor129); 8.PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2020Nomor261); 9.PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang PemantauandanEvaluasiSistemPemerintahanBerbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor994);10.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk PengamananInformasidiPemerintahDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor1054); 11.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor10 Tahun2020tentangTimTanggapInsidenSiber(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1488); 12.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor4Tahun 2021tentangPedomanManajemenKeamananInformasi SistemPemerintahanBerbasisElektronikdanStandar TeknisdanProsedurKeamananSistemPemerintahan BerbasisElektronik (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor541);13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerahKabupatenSampangTahun2020 Nomor3),sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan DaerahNomor2Tahun2022tentangPerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerahKabupatenSampangTahun2022 Nomor02); 14.Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi SertaTataKerjaDinasKomunikasidanInformatika KabupatenSampang(BeritaDaerahKabupatenSampang Tahun2022Nomor125); 15.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(BeritaDaerahKabupatenSampangTahun 2023Nomor41).
Materi pokok :PENANGGUNGJAWAB, MANAJEMEN RISIKO, PIHAK KETIGA, PENDANAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Jumlah halaman : 11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Sampang Nomor 12 Tahun 2024.pdf

insentif - pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; b.bahwa pemberian insentif sebagaimanadimaksuddalam hurufa,bertujuanuntukmeningkatkankinerjaperangkat daerah,pendapatanaslidaerahdanpelayanankepada masyarakat; c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanBupati tentangTataCaraPemberianInsentifAtasPemungutan PajakDaerahdanRetribusiDaerah;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234),sebagaimanatelahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndang-UndangNomor13Tahun2022 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor12 Tahun2011tentangPembentukanPeraturanPerundang- Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6841); 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor246); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6757); 5.Undang-UndangNomor12Tahun2023tentangProvinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023Nomor59,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6868); 6.PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatanInsentifPemungutan PajakDaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor119,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5161); 7.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 8.PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023tentang KetentuanUmumPajakDaerahdanRetribusiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor 157); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2020Nomor 1781); 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PerangkatDaerah(LembaranDaerahKabupatenSampang Tahun2020Nomor3),sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenSampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor2);12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSampangTahun2023Nomor3); 13.PeraturanDaerahNomor1Tahun2024tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSampangTahun2024 Nomor1,Tambahan LembaranDaerahKabupatenSampangNomor1). 14.Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan,SusunanOrganisasiTugasdanFungsiserta TataKerjaBadanPendapatan,PengelolaanKeuangandan AsetDaerah(BeritaDaerahKabupatenSampangTahun 2022Nomor113); 15.PeraturanBupatiNomor79Tahun2023tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita DaerahKabupatenSampangTahun2023Nomor79);
Materi pokok : ALOKASI INSENTIF, PENERIMA INSENTIF, SUMBER INSENTIF, PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Jumlah halaman : 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Sampang Nomor 1 Tahun 2024.pdf

dana - desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Menimbang :a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,Penyaluran,Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024.
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 4.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur 8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ;9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; 12.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024; 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 ;19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023; 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran,Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa; 22.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 23.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; 24.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023; 25.Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022; 26.Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023; 27.Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023;
Materi pokok : TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA, MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SANKSI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.
Jumlah halaman : 33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT