Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2024

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok :PENANGGUNGJAWAB, MANAJEMEN RISIKO, PIHAK KETIGA, PENDANAAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

15 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2024

Tanggal Berlaku

15 Maret 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 76 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sampang Nomor 17 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

spbe
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu melaksanakanmanajemenkeamananinformasiuntuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadapsistempemerintahanberbasiselektronikdari berbagaiancamankeamananinformasi; b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungidatadaninformasielektronik,aplikasiserta infrastruktursistempemerintahanberbasiselektronikdi lingkunganPemerintahkabupatenSampangdarisegala jenisgangguankeamanandalampenyelenggaraansistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahanberbasiselektronik; c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturan BupatitentangManajemenKeamananInformasiSistem PemerintahanBerbasisElektronik. Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasidanTransaksiElektronik(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor59,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6905); 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor61,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4846); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2023tentangProvinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023Nomor59,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6868); 5.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2019tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6400); 6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor182); 7.Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor129); 8.PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2020Nomor261); 9.PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang PemantauandanEvaluasiSistemPemerintahanBerbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor994);10.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk PengamananInformasidiPemerintahDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor1054); 11.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor10 Tahun2020tentangTimTanggapInsidenSiber(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1488); 12.PeraturanBadanSiberdanSandiNegaraNomor4Tahun 2021tentangPedomanManajemenKeamananInformasi SistemPemerintahanBerbasisElektronikdanStandar TeknisdanProsedurKeamananSistemPemerintahan BerbasisElektronik (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor541);13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerahKabupatenSampangTahun2020 Nomor3),sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan DaerahNomor2Tahun2022tentangPerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerahKabupatenSampangTahun2022 Nomor02); 14.Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi SertaTataKerjaDinasKomunikasidanInformatika KabupatenSampang(BeritaDaerahKabupatenSampang Tahun2022Nomor125); 15.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(BeritaDaerahKabupatenSampangTahun 2023Nomor41). Materi pokok :PENANGGUNGJAWAB, MANAJEMEN RISIKO, PIHAK KETIGA, PENDANAAN
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024. Jumlah halaman : 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2024

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT